Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 11 Februari 2024, 19:23 WIB
Add on Google
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - PT PLN (Persero) terus berupaya meningkatkan tata kelola risiko sustainability di sektor ketenagalistrikan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Selama tahun 2023, PLN tercatat berhasil menurunkan ESG risk rating sebesar 8 poin dari 38,5 pada tahun 2022 menjadi 30,3 tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian Sustainalytics. Hal ini merupakan yang terendah pada sektor utilitas kelistrikan di ASEAN.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, capaian ESG PLN ini berkaitan erat dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan transisi energi berkeadilan dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 serta untuk mewujudkan sustainable development goals.

Baca juga: Sinarmas Land, Satu-satunya Pengembang Indonesia yang Masuk Top ESG Rating Asia 2024

“Kami bersyukur komitmen kuat PLN untuk mengaktualisasikan ESG mendapat penilaian apik, dengan ESG risk rating yang turun sebesar 8 poin dari tahun 2022. Tentu saja capaian ini tidak membuat kami berpuas diri, justru ini menjadi pemicu semangat seluruh insan PLN agar terus lebih baik lagi,” ujar Darmawan, dikutip dari laman PLN, Minggu (11/2/2024). 

Beberapa kontributor utama penurunan risiko ESG PLN, kata dia, antara lain tata kelola risiko perubahan iklim, pelaporan emisi GRK (gas rumah kaca), program tata kelola air, pengembangan talenta, program keamanan siber (ISO 27001), hingga tax disclosure.

Angka penurunan ESG

Untuk dekarbonisasi, ia menjabarkan, PLN berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2023 sebanyak 9,7 juta ton CO2e dibandingkan Business As Usual.

Selain itu, PLN melalui Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang Blok 3 mulai menjual Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) pada bulan Oktober 2023 dengan kuota perdagangan sebanyak 900 ribu ton CO2e dan menjadikannya sebagai trader terbesar di bursa karbon.

"Sepanjang tahun lalu PLN juga berhasil menambah pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 296 Megawatt (MW)," ujarnya. 

Selain itu, PLN juga telah memanfaatkan 1 juta ton biomassa untuk co-firing PLTU batu bara yang berkontribusi pada penurunan emisi sebesar 1,05 juta ton CO2e.

Di tahun 2023, kata Darmawan, PLN juga terus membangun ekosistem kendaraan listrik dengan menyuplai listrik untuk 1.081 unit SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Saat ini, SPKLU yang dioperasikan PLN mencapai 624 unit yang tersebar di 427 lokasi seluruh Indonesia.

Lalu, sebagai bentuk transparansi PLN dalam manajemen risiko ESG, PLN telah merilis Task Force on Climate-related Financial Disclosure Report, ESG Performance Report, serta melakukan pengisian kuisioner CDP (Climate Disclosure Project) pada Climate Change dan Water Security.

Baca juga:

PLN juga telah menerapkan mekanisme Risk Rating pembangkit dan gardu induk serta merilis kebijakan-kebijakan pada isu penting seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pengadaan ramah lingkungan, kebijakan sosial untuk supplier dan kontraktor, hingga kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja. 

“Kami menegaskan bahwa PLN siap menjalankan tugas mulia, yaitu menyediakan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Darmawan.

Lebih lanjut, kata dia, PLN juga telah membentuk Komite Sustainability untuk terus meningkatkan kinerja ESG perusahaan. Komite ini akan berfokus pada akselerasi tiga workstreams utama penopang keberlanjutan yaitu ESG, Transisi Energi, dan Enablers.

Darmawan menyebut PLN berkomitmen melanjutkan berbagai upaya tersebut untuk mencapai ESG rating risk PLN yang lebih baik. Tahun 2024 ini ditargetkan ESG rating risk PLN bisa di bawah 30 atau masuk ke kategori medium.

”Kami menganggap ESG ini sangat serius untuk memastikan perusahaan bisa survive dan flourish. Dalam prosesnya, kita melakukan transformasi, karena PLN adalah perusahaan yang berorientasi pada masa depan,” pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Indonesia Sampaikan Komitmen Kelola Taman Nasional di Markas PBB
Indonesia Sampaikan Komitmen Kelola Taman Nasional di Markas PBB
Pemerintah
 IESR: Integrasi Regional untuk Ketahanan Energi Harus Dipercepat
IESR: Integrasi Regional untuk Ketahanan Energi Harus Dipercepat
LSM/Figur
Bikin Bisnis Berkelanjutan, Ini Cerita Pelaku UMKM Surabaya Belajar Kelola Keuangan Digital
Bikin Bisnis Berkelanjutan, Ini Cerita Pelaku UMKM Surabaya Belajar Kelola Keuangan Digital
Swasta
Pemulung di Jaktim Jadi Mentor Hidroponik, Ajari Warga Binaan Bertani Melon
Pemulung di Jaktim Jadi Mentor Hidroponik, Ajari Warga Binaan Bertani Melon
LSM/Figur
Ekonomi Global Terancam Rugi Rp17.477 Triliun Akibat Cuaca Ekstrem
Ekonomi Global Terancam Rugi Rp17.477 Triliun Akibat Cuaca Ekstrem
Pemerintah
Kombinasi Energi Terbarukan-Baterai Bisa Sediakan Listrik Murah 24 Jam
Kombinasi Energi Terbarukan-Baterai Bisa Sediakan Listrik Murah 24 Jam
Pemerintah
Taman Safari Indonesia Siap Dukung Transformasi Kebun Binatang Bandung
Taman Safari Indonesia Siap Dukung Transformasi Kebun Binatang Bandung
Swasta
PBB: Permintaan Kayu Bakar Menjadi Penyebab Utama Hilangnya Hutan Global
PBB: Permintaan Kayu Bakar Menjadi Penyebab Utama Hilangnya Hutan Global
Pemerintah
Krisis Utang Negara Ancam Masa Depan dan Kesejahteraan Perempuan
Krisis Utang Negara Ancam Masa Depan dan Kesejahteraan Perempuan
Pemerintah
Satu Awan Radioaktif Sebabkan Mayoritas Dampak Kontaminasi Saat Bencana Nuklir Fukushima
Satu Awan Radioaktif Sebabkan Mayoritas Dampak Kontaminasi Saat Bencana Nuklir Fukushima
LSM/Figur
Label Makanan Alami dan Berkelanjutan Membingungkan Konsumen, Kok Bisa?
Label Makanan Alami dan Berkelanjutan Membingungkan Konsumen, Kok Bisa?
LSM/Figur
KIP: Informasi Kehutanan Masuk Kategori Wajib Diumumkan Seketika
KIP: Informasi Kehutanan Masuk Kategori Wajib Diumumkan Seketika
Pemerintah
Harga BBM Naik, Konsumen Beralih ke Bahan Bakar dengan Oktan Lebih Rendah
Harga BBM Naik, Konsumen Beralih ke Bahan Bakar dengan Oktan Lebih Rendah
BUMN
Kisah Para Ibu Pemulung yang Punya Dana Darurat dari Menabung Sampah
Kisah Para Ibu Pemulung yang Punya Dana Darurat dari Menabung Sampah
LSM/Figur
Menhut Pamerkan Potensi Perdagangan Karbon RI di Forum Internasional AS
Menhut Pamerkan Potensi Perdagangan Karbon RI di Forum Internasional AS
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau