Pimpinan Tinggi Perempuan Diminta Ciptakan Kebijakan Memihak Wanita

KOMPAS.com - Perempuan yang memegang jabatan tinggi sebagai pimpinan tinggi diminta untuk mengupayakan kebijakan dan program yang berperspektif wanita dan anak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (29/2/2024).

Dia menuturkan, perempuan yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintahan juga diminta terus mengupayakan pembangunan yang inklusif.

Baca juga: Pendapatan Perempuan dan Pria di Indonesia Masih Timpang

"Para perempuan pimpinan tinggi telah berupaya keras memberikan jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan yang masih dihadapi masyarakat dengan kapasitas, kemampuan, serta program di masing-masing instansi," kata Bintang.

Dia juga mendorong pimpinan tinggi yang duduk di jabatan strategis untuk berkolaborasi mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor, sesuai isu yang diampu oleh instansi masing-masing.

Jabatan strategis yang dia maksud seperti pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Hanya Ada 5 Perempuan Pemenang Penghargaan Matematika Bergengsi Dunia

Menurut dia, ada berbagai tantangan yang dihadapi perempuan di berbagai sektor, mulai dari bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

Bintang menuturkan, sejauh ini partisipasi perempuan di sektor informal cukup tinggi. Sehingga, diperlukan pengakuan terhadap pekerjaan mereka yang masih membutuhkan perlindungan.

Selain itu, perbandingan tingkat partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki yang masih mengalami kesenjangan yang cukup jauh.

Baca juga: Pegang Peran Penting, Perempuan Jadi Mayoritas Pekerja Pariwisata

"Meskipun mengalami berbagai tantangan, namun kemajuan berhasil kita capai. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender yang terus mengalami tren peningkatan," kata Bintang.

Menurut dia, hal tersebut harus terus didorong agar kemajuan pembangunan gender bisa terus berkelanjutan.

Oleh karenanya, sinergi dan kolaborasi para perempuan pimpinan tinggi yang telah menunjukkan efektivitasnya harus terus dilanjutkan.

Baca juga: Hak Perempuan dan Anak Rentan Dilanggar saat Kampanye