Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasikan Inklusivitas IKN, Komisi Nasional Disabilitas Berharap Dilibatkan

Kompas.com - 29/02/2024, 20:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) berharap, komisioner KND dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar kota baru tersebut ramah bagi penyandang disabilitas.

Komisioner KND Rachmita Maun Harahap mengatakan, sejauh ini belum ada undangan khusus dari Otorita IKN kepada pihaknya untuk pembangunan afirmasi di IKN.

Menurutnya, keterlibatan KND perlu dilakukan agar memastikan pembangunan IKN betul-betul mengusung visi inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Baca juga: Sistem Kelola Air Limbah Losari Berteknologi Tinggi, Bisa Diadopsi IKN

Rachmita menyampaikan, jika KND tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan, IKN akan meminggirkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas urban maupun ruang perkotaan.

Padahal IKN sudah mengusung visi sebagai ibu kota baru yang inklusif, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (28/2/2024).

Rachmita menilai, tidak sedikit desain gambar bangunan IKN yang belum sepenuhnya menerapkan inklusivitas dengan mengikutsertakan keberagaman disabilitas, dan cenderung sekadar memenuhi persyaratan administrasi.

Ia mencontohkan, ada desain gambar infrastruktur yang sudah memasukkan bidang kemiringan atau ramp untuk disabilitas fisik dengan kursi roda.

Baca juga: Finlandia Digandeng, IKN Naik Level Jadi Kota Paling Berbahagia

Akan tetapi, ramp tersebut tidak memiliki pegangan atau railing yang juga dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

"Jadi seharusnya KND sejak awal dilibatkan untuk memberi advokasi kepada kontraktor atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam pembangunan IKN agar paham terkait desain infrastruktur yang ramah untuk disabilitas," kata Rachmita .

Dia mengingatkan, partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sehingga, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sudah seharusnya mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pengguna ruang publik.

Baca juga: Otorita IKN Gelar Pertemuan untuk Langkah Awal Pembangunan Berkelanjutan

Oleh karena itu, pihaknya menunggu undangan dari OIKN untuk meninjau sekaligus mengaudit bangunan infrastruktur yang sudah berdiri di IKN.

Peninjauan dan audit tersebut diperlukan untuk menilai apakah bangunan di IKN betul-betul inklusif dan ramah terhadap disabilitas sebelum akhirnya diresmikan.

Ke depannya, Rachmita rencana datang ke IKN dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar bisa melakukan survei dan mengaudit bangunan-bangunan di sana.

"Kalau ada salah-salah bisa lapor kontraktor untuk diperbaiki, rapikan lagi kalau sudah diperbaiki, sudah oke, sudah inklusif, baru bisa diresmikan," ucap Rachmita.

Baca juga: Bakrie Center Foundation Bakal Kembangkan Pendidikan di IKN

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Petani Kecil Berperan Penting dalam Industri Kelapa Sawit, Perlu Distribusi Keuntungan yang Merata

Petani Kecil Berperan Penting dalam Industri Kelapa Sawit, Perlu Distribusi Keuntungan yang Merata

LSM/Figur
Peneliti UGM: Gua di JJLS Punya Ornamen Terbaik di Gunungkidul

Peneliti UGM: Gua di JJLS Punya Ornamen Terbaik di Gunungkidul

LSM/Figur
Astra Half Marathon 2024 Ajak Lebih dari 5.000 Pelari Ciptakan Dampak Positif Berkelanjutan

Astra Half Marathon 2024 Ajak Lebih dari 5.000 Pelari Ciptakan Dampak Positif Berkelanjutan

Swasta
Kurangi Efek Rumah Kaca, Peneliti BRIN Tawarkan Semai Kapur Kalsium Oksida ke Atmosfer

Kurangi Efek Rumah Kaca, Peneliti BRIN Tawarkan Semai Kapur Kalsium Oksida ke Atmosfer

LSM/Figur
PLN Komitmen Siapkan Energi Hijau di Indonesia

PLN Komitmen Siapkan Energi Hijau di Indonesia

Pemerintah
Aruki: Agenda Indonesia dalam COP29 Jauh dari Keadilan Iklim

Aruki: Agenda Indonesia dalam COP29 Jauh dari Keadilan Iklim

LSM/Figur
Hari Pertama COP29, Negara-negara Sepakati Aturan Bursa Karbon Internasional

Hari Pertama COP29, Negara-negara Sepakati Aturan Bursa Karbon Internasional

Pemerintah
Hadiri COP29, Delegasi Indonesia Promosikan Nuklir hingga Penangkap Karbon

Hadiri COP29, Delegasi Indonesia Promosikan Nuklir hingga Penangkap Karbon

Pemerintah
Komunitas Vegetarian Minta Prabowo Buat Kebijakan Batasi Konsumsi Daging

Komunitas Vegetarian Minta Prabowo Buat Kebijakan Batasi Konsumsi Daging

Pemerintah
Kualitas Alam Turun, Bagaimana Perusahaan Bisa Turut Menyelamatkannya?

Kualitas Alam Turun, Bagaimana Perusahaan Bisa Turut Menyelamatkannya?

Pemerintah
Uni Eropa Tegas Larang Mobil Beremisi CO2 pada 2035

Uni Eropa Tegas Larang Mobil Beremisi CO2 pada 2035

Pemerintah
IUCN: 38 Persen Pohon di Dunia Terancam Punah

IUCN: 38 Persen Pohon di Dunia Terancam Punah

Pemerintah
Kesenjangan Pendanaan Adaptasi Iklim Bengkak 187 Miliar Dollar AS Per Tahun

Kesenjangan Pendanaan Adaptasi Iklim Bengkak 187 Miliar Dollar AS Per Tahun

Pemerintah
The Star 'ESG Summit 2024': Perusahaan Didorong Fokus pada Dampak ESG Terukur

The Star "ESG Summit 2024": Perusahaan Didorong Fokus pada Dampak ESG Terukur

Swasta
Indonesia Dinilai Layak Jadi Rujukan Dunia soal Peringatan Dini Tsunami

Indonesia Dinilai Layak Jadi Rujukan Dunia soal Peringatan Dini Tsunami

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau