Realisasikan Inklusivitas IKN, Komisi Nasional Disabilitas Berharap Dilibatkan

KOMPAS.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) berharap, komisioner KND dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar kota baru tersebut ramah bagi penyandang disabilitas.

Komisioner KND Rachmita Maun Harahap mengatakan, sejauh ini belum ada undangan khusus dari Otorita IKN kepada pihaknya untuk pembangunan afirmasi di IKN.

Menurutnya, keterlibatan KND perlu dilakukan agar memastikan pembangunan IKN betul-betul mengusung visi inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Baca juga: Sistem Kelola Air Limbah Losari Berteknologi Tinggi, Bisa Diadopsi IKN

Rachmita menyampaikan, jika KND tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan, IKN akan meminggirkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas urban maupun ruang perkotaan.

Padahal IKN sudah mengusung visi sebagai ibu kota baru yang inklusif, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (28/2/2024).

Rachmita menilai, tidak sedikit desain gambar bangunan IKN yang belum sepenuhnya menerapkan inklusivitas dengan mengikutsertakan keberagaman disabilitas, dan cenderung sekadar memenuhi persyaratan administrasi.

Ia mencontohkan, ada desain gambar infrastruktur yang sudah memasukkan bidang kemiringan atau ramp untuk disabilitas fisik dengan kursi roda.

Baca juga: Finlandia Digandeng, IKN Naik Level Jadi Kota Paling Berbahagia

Akan tetapi, ramp tersebut tidak memiliki pegangan atau railing yang juga dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

"Jadi seharusnya KND sejak awal dilibatkan untuk memberi advokasi kepada kontraktor atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam pembangunan IKN agar paham terkait desain infrastruktur yang ramah untuk disabilitas," kata Rachmita .

Dia mengingatkan, partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sehingga, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sudah seharusnya mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pengguna ruang publik.

Baca juga: Otorita IKN Gelar Pertemuan untuk Langkah Awal Pembangunan Berkelanjutan

Oleh karena itu, pihaknya menunggu undangan dari OIKN untuk meninjau sekaligus mengaudit bangunan infrastruktur yang sudah berdiri di IKN.

Peninjauan dan audit tersebut diperlukan untuk menilai apakah bangunan di IKN betul-betul inklusif dan ramah terhadap disabilitas sebelum akhirnya diresmikan.

Ke depannya, Rachmita rencana datang ke IKN dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar bisa melakukan survei dan mengaudit bangunan-bangunan di sana.

"Kalau ada salah-salah bisa lapor kontraktor untuk diperbaiki, rapikan lagi kalau sudah diperbaiki, sudah oke, sudah inklusif, baru bisa diresmikan," ucap Rachmita.

Baca juga: Bakrie Center Foundation Bakal Kembangkan Pendidikan di IKN