JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan Sosial (Bansos) dianggap bukanlah kebijakan jangka panjang untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kenaikan sejumlah harga pada awal Maret dikhawatirkan berkontribusi pada melemahnya daya beli tersebut.
Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan, konsumsi bahan pokok yang berkurang akan menjadi persoalan serius.
"Dari dulu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembako selalu menjadi isu yang sangat penting dan berpengaruh ke semua lapisan masyarakat," kata Krisna dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).
Baca juga: Bantu Tangani Stunting, 400 Petani Muda di NTT Bangun Ketahanan Pangan
Menurutnya, kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat, seperti energi, pangan, dan transportasi, akan berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan hampir miskin.
Hal ini akan memengaruhi konsumsi pangan mereka dan berdampak pada kecukupan gizi pada masa mendatang.
Krisna menambahkan, bansos bisa jadi bukan solusi terbaik jika pasokannya tidak memadai. Tanpa pasokan memadai, bantuan sosial hanya akan memicu inflasi.
Selain itu, kenaikan juga dipicu faktor tahunan, yaitu datangnya Bulan Ramadan. Bersamaan juga dengan awal tahun, ketika pada Bulan Februari aktivitas impor dan ekspor agak berkurang bersamaan dengan Imlek.
Terkait dampak bansos terhadap kenaikan harga pangan, Krisna menyatakan banyak faktor yang saling berkaitan yang dapat memengaruhi fluktuasi harga pangan.
Baca juga: Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Bidang Pangan dari Bapanas
Ia mengaku belum pernah menemukan data yang membuktikan bansos menjadi penyebab kenaikan harga.
Di sisi lain, melemahnya nilai tukar Rupiah saat ini juga turut menambah kenaikan harga impor.
Tidak hanya harga pangan yang naik, harga BBM non subsidi pun juga turut naik. Salah satu penyebab kenaikannya adalah karena konflik Palestina dan Israel.
Konflik ini juga berdampak pada arus lalu lintas transportasi laut dunia yang rentan berdampak pada kenaikan ongkos logistik.
Menurut Krisna, solusi jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya, adalah dengan membuka keran impor untuk memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat.
Baca juga: Presidium GKIA Luncurkan Buku MPASI Kaya Protein Berbasis Pangan Lokal
Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan ini agar masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat hampir miskin tidak tertekan dan tetap bisa memenuhi kebutuhannya.
Solusi jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga harga pangan salah satunya adalah memodernisasi pertanian melalui adopsi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan meninggalkan pola-pola bantuan yang tidak efektif seperti skema pupuk dan benih yang saat ini digunakan.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya