KOMPAS.com - Kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto, Jawa Timur, sudah mencapai angka 0 persen.
Data tersebut berdasarkan estimasi kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Estimasi Kemenko PMK itu menyebutkan, tidak ada lagi warga Kota Mojokerto yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
"Alhamdulillah, angka kemiskinan ekstrem Kota Mojokerto sudah mencapai target nasional yaitu nol. Kami ucapkan terimakasih atas kerja keras seluruh pihak yang berkomitmen dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem," kata Pj Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro, dilansir dari Antara, Selasa (12/3/2024).
Baca juga: Berbicara di Markas PBB, Budiarsa Sastrawinata Tawarkan Inovasi Pengentasan Kemiskinan
Ia mengatakan, hal itu sebagaimana tertera dalam surat Kemenko PMK Nomor B-464/35/D-I/KPS.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS, kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto tahun 2023 telah turun menjadi 0 jiwa dari 1.450 jiwa pada 2022.
Dalam surat tersebut, tertera juga estimasi dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari 1,10 persen pada 2022, menjadi 0 persen pada 2023.
Ia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkot Mojokerto agar masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tidak lagi masuk dalam kategori ini.
"Ada tiga strategi yang diterapkan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto,” ujarnya.
Pertama, dengan mengurangi beban pengeluaran. Kedua, peningkatan pendapatan, dan ketiga adalah penghapusan kantong kemiskinan.
Baca juga: Entaskan Kemiskinan Tak Cukup dengan Bansos
Untuk mengurangi beban kemiskinan, Pemkot Mojokerto telah menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat.
"Selain menyalurkan bantuan rutin seperti BPNT APBD, juga layanan kesehatan gratis melalui JKN/PBID, kami juga terjun langsung dalam program bhakti sosial yang bersinergi dengan Baznas Kota Mojokerto,” tutur Ali.
Hal itu seperti memberikan bantuan secara langsung berupa bahan pokok untuk warga kurang mampu, tambahan makanan untuk anak stunting, dan bantuan biaya pendidikan untuk anak yatim, yang dilakukan setiap hari.
Ia mengatakan, sinergi dan kolaborasi juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Misalnya dengan memberikan berbagai pelatihan yang juga diampu oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya