Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah "Greenwashing"

"Selain itu, perlu adanya pihak ketiga untuk memastikan kategori pelabelan suatu kegiatan telah sesuai TKBI, bukan hanya penilaian yang dilakukan secara internal," ungkap Farah, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/5/2024).

Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo menilai, indikator penurunan emisi di PLTU rendah mengingat pembangkit tersebut memiliki emisi operasional antara 900 hingga 1200 gram setara karbon dioksida per kWh.

Emisi dari PLTU bahkan lebih besar lagi jika menghitung emisi daur hidup.

Baca juga: Perdagangan Karbon Bukan Solusi Dekarbonisasi, Awasi Ketat Cegah Greenwashing

Deon menyampaikan, menyematkan label "transisi" maupun "hijau" terhadap PLTU dengan indikator pengurangan emisi 35 persen setelah 10 tahun sangat tidak tepat.

Pelabelan PLTU tersebut, lanjut Deon, juga bertentangan prinsip umum mitigasi krisis iklim yaitu sejalan dengan komitmen untuk mencegah suhu global naik 1,5 derajat celsius.

Deon menuturkan, jika ingin konsisten untuk mencegah kenaikan suhu Bumi sesuai target, emisi dari PLTU harus sudah mencapai puncaknya sebelum 2030, mendekati nol pada 2040, dan tidak ada lagi emisi dari PLTU pada 2045.

"Indikator yang dipakai untuk kategorisasi hijau harusnya untuk dukungan pembiayaan yang memungkinkan PLTU untuk mengurangi emisi sebelum 2030 dan berhenti beroperasi sebelum 2045," ungkap Deon.

Selain itu, aktivitas pertambangan dan penggalian mineral yang mendukung industri transisi energi, seperti tembaga, nikel, dan timah, juga masuk dalam kategori "transisi".

IESR menemukan pelabelan ini belum disertai dengan keterangan yang jelas untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan dan penggalian secara konsisten mendukung transisi energi.

Baca juga: Greenwashing: Pengertian, Sejarah, dan Ciri-cirinya