Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

KOMPAS.com- Presiden World Water Council Loic Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukan hak terhadap air ke dalam konstitusi, hukum, dan peraturan di negara masing-masing.

Fauchon menyampaikan, upaya tersebut perlu dilakukan untuk mempercepat terwujudnya keadilan untuk akses air dan sanitasi di seluruh dunia.

"Sehingga, selangkah demi selangkah, kita bisa mengusulkan agar hak atas akses terhadap air dapat ditegakkan bagi semua orang," ujar Fauchon dalam pembukaan World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (20/5/2024) pagi. 

Baca juga: Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Fauchon mengungkapkan, pihaknya akan memperkenalkan koalisi “Money for Water” pada konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang.

Dia juga mengajak seluruh negara ikut bergabung. Koalisi tersebut mencakup sub-kedaulatan dan pembatalan utang air untuk negara-negara termiskin di dunia.

"Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya dikhususkan untuk air, termasuk air limbah," ujar Fauchon. 

Fauchon juga menyerukan tindakan internasional untuk memastikan tata kelola yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, WWF ke-10 harus menjadi momentum negara-negara di dunia untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif, dan mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

"Ini untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan," ujar Jokowi dalam siaran pers yang disiarkan Tim Komunikasi dan Media WWF ke-10.

Jokowi menyampaikan, air memegang peran penting dan sentral bagi kehidupan umat manusia.

Bila dilihat dari sisi ekonomi, Jokowi menyampaikan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.

"Persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Upaya ini harus diperkokoh di tingkat global baik oleh negara, sektor swasta, maupun masyarakat madani," tutur Jokowi.

Dia menyampaikan, WWF ke-10 menjadi langkah strategis melakukan aksi nyata dan komitmen bersama mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi.

Baca juga: Mengenal PDAM Pintar, Teknologi Solusi Air Buatan Indonesia

Presiden Jokowi menuturkan, Pemerintah Indonesia konsisten mendorong tiga hal dalam WWF.

Pertama, meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air.

Kedua, memberdayakan diplomasi air untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima, di samping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional.

Ketiga, memperkuat kepemimpinan politik sebagai kunci menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.

"Air bukan sekadar produk alam tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan kita," ujar Jokowi.

Baca juga: Pengelolaan Air dan Manajemen Bencana di IKN Pakai Metode Digital