KOMPAS.com - Direktur Center for Sustainability and Waste Management (CSWM) Universitas Indonesia (UI) Prof M Chalid menegaskan, salah satu solusi mengatasi sampah plastik adalah penerapan tarif cukai.
Untuk mengontrol konsumsi barang yang berdampak negatif pada lingkungan, ia mengatakan bahwa pemerintah menerapkan aturan cukai plastik.
Plastik konvensional dikenakan cukai sebesar Rp 30.000 per kilogram. Plastik dengan kandungan prodegradant dikenakan 50 persen tarif cukai, sedangkan plastik biogedradable tidak dikenakan tarif cukai.
Menurut Chalid, penetapan cukai plastik merupakan upaya untuk menekan penggunaan plastik, khususnya bagi pelaku industri.
Baca juga: Waspada: Saat Bernapas, Partikel Kecil Polusi Plastik Bisa Terhirup
Sebab, ada jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang, seperti plastik dengan kandungan prodegradant.
Namun, lebih dari itu, untuk menangani sampah plastik, berbagai pihak perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup. Ia pun mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah plastik.
"Penanggulangan sampah plastik merupakan tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan baik dari sisi industri, pembuat kebijakan, serta masyarakat sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan," kata Chalid dalam diskusi bertema “Plastik (Bocor) di Sungaimu dan Bagaimana Cukainya?” di Fakultas Teknik UI.
Prof Chalid yang juga Ketua Himpunan Polimer Indonesia (HPI) mengatakan pentingnya riset terkait pengelolaan sampah untuk memperoleh solusi.
"Oleh karena itu, riset terkait pengelolaan sampah perlu dilakukan agar penanganan sampah dapat dilakukan secara tepat," imbuhnya, dikutip Kompas.com, Selasa (21/5/2024).
Perwakilan Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menyebut pengelolaan sampah di Indonesia masih dilakukan dengan cara diangkut dan ditimbun (68 persen), dikubur (9 persen), didaur ulang (6 persen), dibakar (5 persen), bahkan tidak dikelola (7 persen).
Baca juga: RI Bisa Rugi Rp 250 Triliun akibat Sampah Plastik di Laut
"Sampah organik memiliki persentase paling banyak di Indonesia yang mencapai 60 persen," ujar Chalid.
Sementara jenis sampah lainnya seperti logam, karet, kain, dan kaca sebanyak 17 persen, sampah kertas 9 persen, dan sampah plastik 14 persen.
Sebagai informasi, riset terkait sampah plastik dilakukan oleh CSWM UI bersama Net Zero Waste Management Consortium dan Komunitas Peduli Ciliwung.
Dosen Teknik Lingkungan FTUI Astryd Viandila Dahlan dan perwakilan Inaplas Fajar Budiono memaparkan hasil kajian mengenai jenis dan bentuk sampah yang ada di Sungai Ciliwung.
Menurut Astryd, sungai ini dipilih karena merupakan sumber air bagi masyarakat, namun tercemar oleh limbah padat (sampah) ataupun limbah cair domestik.
Baca juga: SMK di Pemalang Ciptakan Mesin Pengolah Sampah Plastik Jadi BBM
"Penelitian ini adalah langkah awal. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian lanjutan, terutama terkait hasil analisa segmentasi sampah berdasarkan produsennya," ujar Astryd.
Adapun sampah untuk sampel penelitian diambil dari beberapa lokasi antara lain Bendungan Katulampa, Sukahati, Jembatan Panus, Pintu Air Manggarai, Pintu Air Muara Angke, dan Pintu Air Ancol.
Dari enam titik lokasi tersebut, terkumpul 32.364 sampah yang dikategorikan dalam sepuluh jenis, tujuh di antaranya adalah material polimer berupa kain, karet, kayu, kertas, logam, plastik, dan gabus.
Secara keseluruhan, sampah berbahan dasar plastik, kain, dan gabus mendominasi.
Sampah plastik banyak ditemukan di berbagai titik dalam keadaan utuh maupun serpihan, dengan total 19.466 buah atau 67,88 persen dari semua sampah yang dikumpulkan dan dipilah.
Adapun sampah bungkus dan saset plastik yang berhasil dipilah masing-masing mencapai 3.974 dan 3.324 sampah atau sekitar 13 persen dan 11 persen.
Sementara itu, sampah gabus dan kain berjumlah 3,9 persen, sampah limbah B3 1,7 persen, dan sampah kayu sebesar 0,6 persen.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya