Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 4 Juli 2024, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi mengungkapkan, sejumlah perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Microsoft, dan SpaceX tertarik berinvestasi di Indonesia tetapi dengan kepastian adanya penerapan ekonomi sirkular.

"Para raksasa teknologi ini tertarik untuk memasuki pasar Indonesia yang sedang booming, hal ini benar adanya. Namun, salah satu poin penting dalam investasi mereka adalah memastikan adanya ekonomi sirkular," ujar Chaibi dalam Green Economy Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (3/7/2024).

Pada April 2024, CEO Apple Tim Cook dan CEO Microsoft Satya Nadella datang ke Indonesia dalam waktu yang berbeda untuk membahas antara lain rencana investasi di Indonesia.

Baca juga: Bappenas Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Sirkular 2025-2045

Begitu pula dengan pemilik sekaligus CEO Tesla Inc dan SpaceX Elon Musk yang menghadiri World Water Forum (WWF) 2024 di Bali. Musk turut meresmikan internet satelit Starlink di tanah air.

"Mereka ingin memastikan iPhone yang mereka produksi bisa didaur ulang di Indonesia. Mereka ingin memastikan bahwa layanan cloud dengan server-nya (memanfaatkan) energi terbarukan. Singkatnya, jika Indonesia ingin menarik lebih banyak investasi terkemuka, ekonomi sirkular adalah nilai jual yang penting," ucap Chaibi, sebagaimana dilansir Antara.

Dalam kesempatan tersebut, dia membicarakan perihal tiga dari lima sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Mulai dari elektronik, pangan, hingga tekstil.

Selain menerapkan ekonomi sirkular pada sektor elektronik, Chaibi menyatakan program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan cara efektif untuk menjamin ketahanan pangan.

Baca juga: MMSGI Tawarkan Model Sirkular Air di Lanskap Pascatambang

Namun, dia menekankan agar sampah makanan yang berpotensi semakin banyak akibat pelaksanaan program tersebut perlu ditanggulangi dengan baik.

"Setiap tahunnya, limbah makanan dapat menghidupi 28 juta orang. Jika kita bisa mengurangi sampah makanan dengan cara yang wajar, kita bisa memberi makan 10 persen penduduk Indonesia," kata Chaibi.

Karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang produk, penyimpanan, panen, pengelolaan, infrastruktur cold chain, hingga pengelolaan stok di sektor pangan harus diterapkan dengan menggunakan konsep ekonomi sirkular.

Pasalnya, ketahanan pangan dan limbah makanan mempunyai kaitan erat.

Baca juga: Peluang dan Komitmen Pemerintah Terhadap Ekonomi Sirkular di Indonesia

Terakhir, dia mengungkapkan sektor tekstil yang dapat dikembangkan Indonesia dengan mengikuti tren desain ramah lingkungan seperti pemanfaatan bahan daur ulang agar Indonesia tetap memiliki akses ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Apabila aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dapat memasukkan elemen daur ulang, maka Indonesia mampu menjadi penghasil terbesar bahan daur ulang, mengingat negara ini memiliki jumlah konsumen terbesar di Asia Tenggara.

Chaibi menegaskan, ekonomi sirkular sangat penting untuk melaksanakan prioritas presiden terpilih dalam bidang ketahanan pangan.

"Penting untuk terus menarik investasi bernilai tinggi dan berteknologi tinggi, dan penting bagi Indonesia untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang tekstil dan alas kaki, dengan menyesuaikan aturan kandungan lokal (TKDN) dengan aturan mengenai bahan daur ulang," tutur Chaibi.

Baca juga: Aneka Tantangan Ekonomi Sirkular di Indonesia, Kurang Kolaborasi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
LSM/Figur
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Pemerintah
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Pemerintah
Studi Ungkap Polusi Suara Ganggu Biologi dan Perilaku Satwa Global
Studi Ungkap Polusi Suara Ganggu Biologi dan Perilaku Satwa Global
Pemerintah
Waqf Run 2026 Ajak Peserta Berlari Sambil Berwakaf untuk Pemulihan Hutan
Waqf Run 2026 Ajak Peserta Berlari Sambil Berwakaf untuk Pemulihan Hutan
LSM/Figur
Keluar dari Ilusi Produktivitas, Ketika Karyawan Makin Produktif tapi Keterikatan Menurun
Keluar dari Ilusi Produktivitas, Ketika Karyawan Makin Produktif tapi Keterikatan Menurun
Swasta
Dana Karbon Norwegia untuk Pemulihan Hutan Lindung Terdegradasi di Sukabumi
Dana Karbon Norwegia untuk Pemulihan Hutan Lindung Terdegradasi di Sukabumi
LSM/Figur
Kepunahan Siamang Turut Perparah Pemanasan Bumi dan Cuaca Ekstrem
Kepunahan Siamang Turut Perparah Pemanasan Bumi dan Cuaca Ekstrem
LSM/Figur
Enam Aksi Iklim Kunci Berpotensi Selamatkan 1,6 Juta Jiwa Tiap Tahun
Enam Aksi Iklim Kunci Berpotensi Selamatkan 1,6 Juta Jiwa Tiap Tahun
Pemerintah
Hilirisasi Sumbang 34 Persen Investasi Nasional, Mineral Kritis Jadi Penggerak
Hilirisasi Sumbang 34 Persen Investasi Nasional, Mineral Kritis Jadi Penggerak
Pemerintah
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
Swasta
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
Swasta
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
LSM/Figur
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Swasta
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau