Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045.

Bappenas juga meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, telah tersusun peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkuler, serta peta jalan penurunan susut dan sisa pangan yang diluncurkan pada hari ini," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Green Economy Expo 2024 di Jakarta, Rabu (3/7/2024), sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Peluang dan Komitmen Pemerintah Terhadap Ekonomi Sirkular di Indonesia

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia berkomitmen mengatasi perubahan iklim dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan agar generasi mendatang memperoleh manfaat berkat upaya tersebut.

Karena itu, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju emisi net zero atau net zero emission (NZE) dilakukan melalui ekonomi hijau yang berlandaskan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau, ekonomi sirkular akan mendorong penerapan 9R yakni refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, dan recycle) yang mencakup intervensi di seluruh rantai nilai.

Penerapan ekonomi sirkular yang diterapkan pada lima prioritas yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil, akan memberikan manfaat.

Baca juga: Aneka Tantangan Ekonomi Sirkular di Indonesia, Kurang Kolaborasi

Beberapa manfaat tersebut adalah peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 638 triliun pada 2030, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75 persen merupakan tenaga kerja perempuan hingga 2030, serta kontribusi pada penurunan emisi GRK sebesar 126 juta ton karbon dioksida.

Pada sektor pangan, pengendalian susut dan sisa pangan menjadi salah satu strategi intervensi prioritas.

Strategi ini dapat menekan jumlah timbulan sampah sebesar 18-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030. Selain itu, dapat mencegah risiko kehilangan ekonomi sekitar Rp231 triliun-Rp 551 triliun per tahun.

Pemanfaatan sisa pangan yang masih layak konsumsi juga disebut dapat memenuhi kebutuhan energi sebanyak 62 persen dari total penduduk yang kekurangan energi.

Baca juga: Implementasi Ekonomi Sirkular Wujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan

Aksi ini turut dapat berkontribusi menurunkan emisi 1.702,0 metrik ton carbon dioksida ekuivalen atau 7,3 persen dari total emisi GRK pada 2019.

Pada 2023, Bappenas menghitung tingkat ketercapaian ekonomi sirkular oleh pemerintah dan pelaku usaha.

Hasil menunjukkan, capaian ekonomi sirkular Indonesia untuk lima sektor prioritas adalah tingkat input material sirkuler sebesar 9 persen, tingkat daya tahan produk 4 persen, dan tingkat daur ulang 5 persen.

Capaian tersebut dianggap sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga diperlukan penguatan, perencanaan, dan strategi untuk unlocking berbagai manfaat yang telah dipertahankan dengan mengacu pada kerangka 9R.

"Selama penyusunan kedua dokumen ini, kami berharap kedua dokumen ini dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga berharap agar Green Economy Expo 2024 menjadi melting point inovasi hijau, dimana gagasan, solusi-solusi muncul, dan dibahas," ujar Suharso.

Baca juga: Ekonomi Sirkular: Pengertian, Prinsip, dan Manfaatnya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Riau Masih Darurat Karhutla, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar Sepekan
Riau Masih Darurat Karhutla, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar Sepekan
Pemerintah
Program Kampung Nelayan Merah Putih Harus Bisa Identifikasi Kebutuhan Nelayan
Program Kampung Nelayan Merah Putih Harus Bisa Identifikasi Kebutuhan Nelayan
LSM/Figur
Pemerintah Targetkan 33.000 Ton Sampah Per Hari Bisa Diolah Jadi Sumber Listrik
Pemerintah Targetkan 33.000 Ton Sampah Per Hari Bisa Diolah Jadi Sumber Listrik
Pemerintah
Rahasia Turki Jadi Destinasi Wisata Terbesar Keempat di Dunia: Ekosistem yang Berkelanjutan
Rahasia Turki Jadi Destinasi Wisata Terbesar Keempat di Dunia: Ekosistem yang Berkelanjutan
Pemerintah
PepsiCo Kelola Sampah Sendiri, Jadi Karya Seni dan Souvenir
PepsiCo Kelola Sampah Sendiri, Jadi Karya Seni dan Souvenir
Swasta
Buka Akses Warga Pelosok, Pasar Modal Hadirkan Jembatan Pelosok Negeri di Lampung
Buka Akses Warga Pelosok, Pasar Modal Hadirkan Jembatan Pelosok Negeri di Lampung
Swasta
Staf Maskapai Dunia Desak Industri Penerbangan Percepat Aksi Iklim
Staf Maskapai Dunia Desak Industri Penerbangan Percepat Aksi Iklim
Pemerintah
Pariwisata Jadi Kontributor Pertumbuhan Ekonomi tapi Rentah Perubahan Iklim
Pariwisata Jadi Kontributor Pertumbuhan Ekonomi tapi Rentah Perubahan Iklim
Pemerintah
Tak Cuma Rusak Lingkungan, Panas Ekstrem Berdampak pada Kesehatan Emosi Kita
Tak Cuma Rusak Lingkungan, Panas Ekstrem Berdampak pada Kesehatan Emosi Kita
Pemerintah
Kolaborasi Tiga Kampus Ini Hasilkan Teknologi Filter Air Berbasis Nanomaterial
Kolaborasi Tiga Kampus Ini Hasilkan Teknologi Filter Air Berbasis Nanomaterial
LSM/Figur
Bali Waste Cycle Sulap Sampah Plastik Jadi Papan hingga Kaki Palsu
Bali Waste Cycle Sulap Sampah Plastik Jadi Papan hingga Kaki Palsu
LSM/Figur
Jurnalisme Positif Bisa Jadi Solusi Krisis Iklim, Seperti Apa?
Jurnalisme Positif Bisa Jadi Solusi Krisis Iklim, Seperti Apa?
Pemerintah
Dukung Masa Depan Energi Indonesia, Baker Hughes Teken Kontrak 90 Bulan dengan BP
Dukung Masa Depan Energi Indonesia, Baker Hughes Teken Kontrak 90 Bulan dengan BP
Swasta
Kebakaran Lahan di Rinjani, 70 Hektare Lahan Rusak
Kebakaran Lahan di Rinjani, 70 Hektare Lahan Rusak
Pemerintah
Ketegangan Politik Global Seharusnya Picu Transisi Energi, Kenapa Indonesia Masih Impor?
Ketegangan Politik Global Seharusnya Picu Transisi Energi, Kenapa Indonesia Masih Impor?
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau