Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerataan Mutu dan Kualitas Pendidikan Jadi Tantangan di Indonesia

Kompas.com, 20 Juli 2024, 18:16 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan pemerintah tengah berfokus melakukan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani mengatakan, mutu kualitas pendidikan saat ini menjadi tantangan terbesar sekaligus fokus utama yang dikerjakan pemerintah. 

"Tantangannya (terbesar) sebenarnya hanya satu, pemerataan kualitas, pemerataan mutu pendidikan. Kalau kita ringkas dari semua hal," ujar Irsyad dalam diskusi "Kolaborasi untuk Negeri: Kontribusi Filantropi dalam Mengakselerasi Agenda Pendidikan Indonesia” di Jakarta, Jumat (19/7/2024). 

Baca juga: Peran Penting Filantropi dalam Transformasi Ekosistem Pendidikan Indonesia

Ia mengakui, pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, namun beberapa hal mulai meningkat. Dari segi akses pendidikan, misalnya, ia menilai secara umum terjadi peningkatan.

Pendidikan dasar dikatakan sudah dapat diakses di berbagai daerah, kemudian pendidikan menengah berada di angka 70 persen, dan terus meningkat setiap tahunnya. 

Saat ini pemerintah tengah berupaya lebih keras untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara merata di tiap daerah.

"Kalau dari sisi akses, masih ada tantangan ya. Tantangan masih ada tapi secara natural angka partisipasi kita terus meningkat. Tapi kualitas ini yang sekarang kami benar-benar garap," imbuhnya. 

Kesenjangan masih tinggi

Ia menjelaskan, kesenjangan pendidikan antar wilayah, antar kelompok sosial ekonomi, masih termasuk tinggi di Indonesia. Hasil asesmen nasional juga menunjukkan adanya banyak kesenjangan, baik di wilayah desa maupun kota. 

Senada, Akademisi sekaligus Co-Founder Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia (Beneran Indonesia) Avia Destimianti menyebut pemerataan masih menjadi tantangan utama. 

"Pertama pemerataan, di sini kan ditulis ya, pendidikan berbasis hak asasi manusia itu ada non-diskriminasi, aksesibilitas fisik, lalu ekonomi. Nah itu masih jadi tantangan," ujar Avia. 

Baca juga: Pendidikan Anak Usia Dini Penting Gapai Indonesia Emas 2024

Menurutnya, kesenjangan pendidikan terutama di daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, masih menjadi masalah utama. Bahkan, ia menilai adanya kesenjangan pendidikan antara Pulau Jawa dan di luar Jawa. 

Kemudian, tantangan kedua adalah soal relevansi dan kebermaknaan pendidikan. Menurut Avia, pengajaran di sekolah-sekolah di Indonesia seringkali kurang relevan dengan kebutuhan dan bekal siswa untuk masa depan. 

Tantangan terakhir, adanya sekat-sekat antara peserta didik. Dalam arti, permasalahan seperti kekerasan seksual, perundungan, hingga intoleransi masih banyak terjadi. 

Buat kebijakan yang terdiferensiasi

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani saat jumpa media di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (19/7/2024). KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARROROH ITSNAINI Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani saat jumpa media di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Sebagai upaya menjawab tantangan besar sebelumnya, Irsyad menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terdiferensiasi.

Artinya, standar pendidikan harus bisa menyesuaikan untuk setiap wilayah, sebab, masing-masing daerah memiliki titik awal yang berbeda. 

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Implementasikan Program Keberlanjutan, FIF Group Resmikan DSA Ketiga
Implementasikan Program Keberlanjutan, FIF Group Resmikan DSA Ketiga
Swasta
DLH DKI Tutup Permanen TPS Liar di Sejumlah Titik
DLH DKI Tutup Permanen TPS Liar di Sejumlah Titik
Pemerintah
Spons Cuci Melepaskan Jutaan Partikel Mikroplastik ke Saluran Air
Spons Cuci Melepaskan Jutaan Partikel Mikroplastik ke Saluran Air
Pemerintah
Nestlé dan ILO Luncurkan Proyek Perlindungan Pekerja di Rantai Pasok Kopi
Nestlé dan ILO Luncurkan Proyek Perlindungan Pekerja di Rantai Pasok Kopi
Swasta
ASEAN Sepakat Lakukan Percepatan Pengendalian Spesies Invasif lewat AIM-ASEAN
ASEAN Sepakat Lakukan Percepatan Pengendalian Spesies Invasif lewat AIM-ASEAN
Pemerintah
Potensi Bioetanol Limbah  Sawit Capai 1,2 Juta Kiloliter Per tahun, Bisa untuk Bensin dan Bioavtur
Potensi Bioetanol Limbah Sawit Capai 1,2 Juta Kiloliter Per tahun, Bisa untuk Bensin dan Bioavtur
LSM/Figur
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial
Pemerintah
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Peneliti Sebut Ekowisata Tak Mampu Atasi Emisi Karbon Industri Pariwisata
Pemerintah
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida
LSM/Figur
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Limbah Panel Surya Bekas di Australia Mulai Menggunung
Pemerintah
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Pembiayaan Berkelanjutan Maybank Indonesia Tumbuh 92,9 Persen pada 2025
Swasta
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas
Pemerintah
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
Konversi PLTD ke PLTS Dinilai Bisa Hemat Biaya Listrik hingga Rp 64 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?
LSM/Figur
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau