Pembangkit Listrik Terdesentralisasi Lebih Cocok di Indonesia, Manfaatkan Potensi Lokal

KOMPAS.com - Sebagai negara kepulaian, ditambah betang alam yang beragam mulai dari pegunungan hingga pesisir, penyediaan energi di Indonesia menghadapi tantangan.

Penyediaan energi yang terpusat dan disalurkan melalui jaringan transmisi berisiko tinggi menghadapi gangguan di seluruh sistemnya. Contoh teranyar adalah padamnya lisrik di Sumatera pada Juni 2024.

Kondisi Indonesia tersebut membutuhkan pendekatan pembangkit listrik terdesentralisasi dengan memanfaatkan potensi sumber energi lokal.

Baca juga: Kementerian ESDM: Penerimaan Masyarakat Tantangan Utama Energi Nuklir

Pembangkit dari energi terbarukan seperti surya menjadi pilihan potensial untuk memperkuat akses energi di Indonesia. Selain itu, potensinya mencapai 3.000-20.000 gigawatt peak (GWp),

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menggarisbawahi, penggunaan energi terbarukan sangat penting bila dilihat dari kacamata konsumen.

YLKI menyampaikan, penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konsumen untuk mewujudkan pola konsumsi yang berkelanjutan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pihaknya mendorong semua pihak untuk menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif.

Baca juga: Youth Climate Conference 2024, Anak Muda Dorong Transisi Energi

"Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan menginstalasi energi surya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka," kata Tulus dalam Opini Konsumen: Arah, Tantangan, Dukungan Saat Ini dan Masa Depan yang dilaksanakan YLKI berkolaborasi dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Koaksi Indonesia, sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR Marlistya Citraningrum menyebutkan, energi surya merupakan sumber energi yang demokratis.

Dari beragam contoh pengembangan energi surya di Indonesia, terdapat empat catatan penting untuk memastikan dampaknya berkelanjutan.

Pertama, berorientasi pada pengguna dan dampaknya. Kedua, identifikasi sistem yang sesuai dengan konteks lokal.

Baca juga: Forum Pemuda YCC Deklarasikan Rekomendasi Transisi Energi untuk Indonesia Emas 2045

Ketiga, pendampingan berkelanjutan bagi komunitas dan masyarakat. Keempat, pengelolaan yang profesional.

Selain itu, pemetaan sumber pembiayaan inovatif perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengembangan energi surya direalisasikan dengan optimal.

Misalnya, dana desa, iuran swadaya masyarakat, dan program-program corporate social responsibility (CSR).

Edukasi publik untuk pengembangan PLTS juga perlu mendapatkan perhatian serius. Minimnya pengetahuan publik atas informasi energi terbarukan akan berbanding lurus dengan permintaan.

"Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa 64 persen responden pernah melihat teknologi energi terbarukan, namun tidak merasa relevan dengan kehidupan sehari-hari," kata Manajer Komunikasi dan Kampanye Koaksi Indonesia Fitrianti Sofyan.

Baca juga: Anggota Komite BPH MIgas Akui CCS Akan Perpanjang Energi Fosil