Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 3 Oktober 2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Lembaga think tank Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, ekspor pasir laut bisa memberikan berbagai dampak buruk terhadap perekonomian negara.

Hal tersebut mengemuka dalam studi terbaru Celios berjudul Dampak Ekonomi dan Lingkungan Regulasi Pasir Laut.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membuka keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024.

Baca juga: Pengamat Pertanyakan Motif Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut jelang Akhir Jabatan

Regulasi ini merupakan Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

Selain itu, Permendag Nomor 20 Tahin 2024 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Sebelumnya, selama 20 tahun, mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal.

Dalam studi terbaru Celios, meskipun ekspor pasir laut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pengusaha dan pendapatan negara, potensi keuntungan bagi negara terbilang kecil.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyampaikan, menurut studi ekspor pasir laut berdampak negatif terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 1,22 triliun.

Baca juga: Potensi PNBP dari Ekspor Pasir Laut Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Selain itu, ekspor pasir laut juga menurunkan pendapatan masyarakat hingga Rp 1,21 triliun.

"Jadi studi ini memberikan respons atas berbagai klaim pemerintah bahwa ekspor pasir laut akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan pendapatan negara. Klaim itu ternyata berlebihan," kata Nailul dilansir dari siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Di sisi lain, estimasi pendapatan negara dari ekspor pasir laut hanya bertambah Rp 170 miliar jika menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan.

Meski pengusaha ekspor pasir laut mendapat keuntungan sebesar Rp 502 miliar, namun terdapat kerugian yang dialami oleh pengusaha di bidang perikanan.

Dia menambahkan, dari hasil permodelan ekonomi yang dilakukan Celios, narasi penambangan pasir laut akan mendorong ekspor dan penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat.

Baca juga: Berpotensi Merusak Lingkungan, Berikut Dampak Penambangan Pasir Laut

"Penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp 1,13 triliun," tutur Huda.

Studi juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor pasir laut berisiko mengurangi produksi perikanan tangkap.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PBB Buka Pelaporan Keanekaragaman Hayati, Masyarakat Adat Bisa Lapor
PBB Buka Pelaporan Keanekaragaman Hayati, Masyarakat Adat Bisa Lapor
Pemerintah
Banjir Sumatera Cerminan Kegagalan Pemanfaatan Bentang Alam
Banjir Sumatera Cerminan Kegagalan Pemanfaatan Bentang Alam
LSM/Figur
Perluas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes Gandeng BRI
Perluas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes Gandeng BRI
BUMN
Riset Ungkap 11 Desa di DAS Tamiang Aceh Rawan Banjir Bandang
Riset Ungkap 11 Desa di DAS Tamiang Aceh Rawan Banjir Bandang
LSM/Figur
Krisis Pengungsi Global Disebut Akan Makin Parah Tanpa Investasi Jangka Panjang
Krisis Pengungsi Global Disebut Akan Makin Parah Tanpa Investasi Jangka Panjang
LSM/Figur
Tutupan Hutan DAS Tamiang Aceh Tergerus Sawit dan Permukiman Selama 20 Tahun
Tutupan Hutan DAS Tamiang Aceh Tergerus Sawit dan Permukiman Selama 20 Tahun
LSM/Figur
Suhu Bumi Meningkat, Kupu-kupu Monarch Makin Rentan Parasit
Suhu Bumi Meningkat, Kupu-kupu Monarch Makin Rentan Parasit
LSM/Figur
Di Balik Manuver AS ke Venezuela, Trump Ingin Dunia Tetap Bergantung pada Minyak?
Di Balik Manuver AS ke Venezuela, Trump Ingin Dunia Tetap Bergantung pada Minyak?
LSM/Figur
Bayi Panda Lahir di Taman Safari, Presiden Prabowo Beri Nama Satrio Wiratama
Bayi Panda Lahir di Taman Safari, Presiden Prabowo Beri Nama Satrio Wiratama
Pemerintah
Dukung Literasi Papua, WVI dan Mitra Universitas Terbitkan Buku Cerita Anak
Dukung Literasi Papua, WVI dan Mitra Universitas Terbitkan Buku Cerita Anak
LSM/Figur
Banjir dengan Bongkahan Batu di Sulut, Pakar Tekankan Penilaian Risiko dan Multi-layer Solution
Banjir dengan Bongkahan Batu di Sulut, Pakar Tekankan Penilaian Risiko dan Multi-layer Solution
LSM/Figur
Tak Ada Deforestasi, tapi Longsor Datang: Ada Apa dengan Sumatera?
Tak Ada Deforestasi, tapi Longsor Datang: Ada Apa dengan Sumatera?
Pemerintah
Kemenhut Angkut Ratusan Gelondongan Kayu Banjir Sumatera
Kemenhut Angkut Ratusan Gelondongan Kayu Banjir Sumatera
Pemerintah
Taiwan Ubah Strategi Pengurangan Plastik Sekali Pakai
Taiwan Ubah Strategi Pengurangan Plastik Sekali Pakai
Pemerintah
Lanskap Sombori-Mekongga di Sulawesi Diusulkan Jadi Taman Nasional
Lanskap Sombori-Mekongga di Sulawesi Diusulkan Jadi Taman Nasional
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau