Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa pun Kepala Daerah Terpilih Didesak Fokus Cegah dan Atasi Stunting

Kompas.com, 8 November 2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Mataram Profesor Hamsu Kadriyan mendorong para kepala daerah yang terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk fokus dalam pencegahan dan penanganan stunting.

"Siapa pun yang nantinya terpilih sebagai kepala daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia, " ujar Hamsu, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan, komitmen kuat kepala daerah tersebut nanti tercermin dari pengalokasian anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Turunkan Angka Stunting di Makassar, Nusantara Infrastructure Group Gelar Program Nusantara Peduli Stunting

Refleksi tersebut juga akan tercermin dari kebijakan yang fokus pada pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu, kebijakan yang diambil hendaknya berbasiskan hasil penelitian.

Hamsu memberi contoh di Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat hasil riset inter disiplin Action Against Stunting Hub (AASH) yang bermanfaat untuk pencegahan dan penanganan stunting.

Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar hasil riset itu diadopsi dan diimplementasikan untuk penanganan stunting.

"Apalagi NTB merupakan provinsi dengan angka stunting tertinggi nomor tiga di Indonesia. Perlu adanya komitmen kuat dari kepala daerah untuk pencegahan dan penanganan stunting ini, " imbuh dia.

Baca juga: Desa Butuh Pendamping Profesional untuk Atasi Stunting

Peneliti senior Country Lead SEAMEO RECFON Umi Fahmida mengatakan, studi AASH yang dilakukan di Lombok Timur menunjukkan mayoritas ibu hamil di Lombok Timur terpapar asap rokok.

"Hampir 80 persen merupakan perokok pasif, jadi ibu-ibu hamil ini masih terpapar asap rokok," ucap Umi.

Tingkat stres pada ibu hamil di Lombok Timur cukup tinggi. Stres dialami 8 dari 10 ibu hamil, dan satu dari empat ibu mengalami depresi. Hal itu menunjukkan pentingnya kesehatan mental pada ibu hamil.

Hasil studi AASH menunjukkan terjadi pelonjakan angka stunting pada anak usia MPASI dari 12,2 persen saat usia 6 bulan menjadi 31,3 persen pada usia 12 bulan.

Baca juga: Gerakan Makan Telur, Upaya Tekan Stunting di NTT

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) NTB Nurhandini Eka Dewi mengatakan, kepala daerah juga perlu memperhatikan aspek keamanan pangan karena erat kaitannya dengan stunting.

Studi AASH menemukan, 80 persen ikan yang dikonsumsi terkontaminasi E coli dan 21 persen terkontaminasi Salmonella.

"Ini cocok dengan gambaran angka kesakitan diare di NTB yang masih menduduki posisi nomor tiga di kalangan balita dan juga menjadi penyebab kematian pada bayi dan balita, " kata Eka.

Baca juga: Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya
BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya
Pemerintah
Operasi Modifikasi Cuaca Bikin Cuaca Tidak Stabil? BMKG Beri Penjelasan
Operasi Modifikasi Cuaca Bikin Cuaca Tidak Stabil? BMKG Beri Penjelasan
Pemerintah
BRIN Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia, Kelelawar Jadi Sorotan
BRIN Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia, Kelelawar Jadi Sorotan
Pemerintah
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
LSM/Figur
Penyaluran Beasiswa ke IPB Capai Rp 141 Miliar sepanjang 2025, Rektor Jamin Tak Ada Mahasiswa 'Drop Out'
Penyaluran Beasiswa ke IPB Capai Rp 141 Miliar sepanjang 2025, Rektor Jamin Tak Ada Mahasiswa "Drop Out"
Pemerintah
Takut Dituduh Greenwashing, Perusahaan Jadi Enggan Berinvestasi Hijau
Takut Dituduh Greenwashing, Perusahaan Jadi Enggan Berinvestasi Hijau
LSM/Figur
Kandungan Bahan Kimia Abadi PFAS di Tubuh Paus Turun 60 Persen, tapi..
Kandungan Bahan Kimia Abadi PFAS di Tubuh Paus Turun 60 Persen, tapi..
LSM/Figur
WHO Tetapkan Standar Global untuk Makanan Sekolah, Batasi Gula dan Garam
WHO Tetapkan Standar Global untuk Makanan Sekolah, Batasi Gula dan Garam
Pemerintah
API-IMA Minta Pemerintah Nilai Adil Agincourt
API-IMA Minta Pemerintah Nilai Adil Agincourt
Swasta
KKP Sebut Pemanasan Laut Naik 4 Kali Lipat, Terumbu Karang dan Penyu Terancam
KKP Sebut Pemanasan Laut Naik 4 Kali Lipat, Terumbu Karang dan Penyu Terancam
Pemerintah
Kenaikan Permukaan Air Ubah Lahan Gambut Jadi Alat Lawan Krisis Iklim
Kenaikan Permukaan Air Ubah Lahan Gambut Jadi Alat Lawan Krisis Iklim
LSM/Figur
Kerusakan Hutan Perparah Risiko Penularan Virus Nipah, Ini Penjelasan Ahli
Kerusakan Hutan Perparah Risiko Penularan Virus Nipah, Ini Penjelasan Ahli
LSM/Figur
Kebakaran di Kalimantan Barat, 78,3 Hektar Area Hutan Hangus
Kebakaran di Kalimantan Barat, 78,3 Hektar Area Hutan Hangus
Pemerintah
KKP Masih Hitung Nilai Ekonomi Karbon dari Ekosistem Laut
KKP Masih Hitung Nilai Ekonomi Karbon dari Ekosistem Laut
Pemerintah
Virus Nipah, Indikator Gagalnya Relasi Manusia dan Lingkungan
Virus Nipah, Indikator Gagalnya Relasi Manusia dan Lingkungan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Siapa pun Kepala Daerah Terpilih Didesak Fokus Cegah dan Atasi Stunting
Akses penuh arsip ini tersedia di aplikasi KOMPAS.com atau dengan Membership KOMPAS.com Plus.
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Unduh KOMPAS.com App untuk berita terkini, akurat, dan terpercaya setiap saat