Desa Butuh Pendamping Profesional untuk Atasi Stunting

KOMPAS.com - Desa-desa di tanah air membutuhkan bantuan tenaga pendamping profesional untuk mengejar target penurunan stunting pada 2024.

Hal tersebut disampaikan kata Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Luthfy Latief dalam webinar bertajuk "Meningkatkan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting", Kamis (24/10/2024).

"Desa tentu saja memerlukan dukungan pendamping struktural di desa maupun pendamping profesional," kata Luthfy sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Gerakan Makan Telur, Upaya Tekan Stunting di NTT

Kehadiran pendamping tersebut akan memberikan pemahaman dan komitmen desa secara menyeluruh di dalam pencegahan stunting.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting nasional mampu mencapai 14 persen pada 2024.

Sementara itu, pada tahun 2023 prevalensi stunting masih 21,6 persen alias sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Para pendamping di desa dapat berperan membantu desa mengejar target penurunan angka stunting dengan menyusun program ataupun kegiatan yang tepat.

Baca juga: Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Webinar yang diselenggarakan oleh Kemendes PDT itu, kata Luthfy, merupakan salah satu langkah untuk memberikan pembekalan pada para pendamping desa dalam membantu desa menghadirkan program atau kegiatan yang tepat sasaran menurunkan angka stunting.

"Oleh karena itu, saya berharap peran aktif dan dukungan dari saudara-saudara para peserta webinar ini sangat diharapkan sehingga tercapai tujuan dari kegiatan ini," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji telah menyampaikan, pihaknya akan terus memprioritaskan penurunan stunting dalam program-program yang akan dijalankan.

Baca juga: Kurang dari Seperempat Desa Bebas Stunting, Target 100 Persen Akhir Tahun

"Poin pertama dalam pesan Presiden Prabowo (Subianto) adalah kerja untuk negara. Kedua tentu kita sudah lihat banyak data, maka yang kita mulai prioritas khususnya pesan beliau adalah masalah stunting," kata dia.

Wihaji menekankan, penurunan stunting membutuhkan proses karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga tidak dapat dilihat langsung hasilnya.

Selain itu, penanganannya perlu melihat data dan permasalahan di masing-masing daerah yang berbeda satu sama lain.

Baca juga: Penanganan Stunting Perlu Kolaborasi Interdisiplin Lintas Pemangku Kepentingan