Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diwanti-wanti Tak Buka Lagi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga

Kompas.com - 15/01/2025, 12:23 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti agar pemerintah tak kembali memberikan izin ekspor konsentrat tembaga agar fokus memperkuat hilirisasi.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara merespons rencana pembukaan kembali izin tersebut.

"Keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah pada 2025 sudah tepat. Jangan ada celah untuk kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga yang bernilai tambah rendah. Justru momentum saat ini baik untuk mendorong perbaikan tata kelola hilirisasi tembaga dan bauksit," ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

Dalam laporan Celios yang berjudul Nexus Ambisi Nilai Tambah dan Tata Kelola Hilirisasi Tembaga Bauksit di Indonesia, disebutkan bahwa sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Minerba Nomor Tahun 2009, perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia diberikan waktu lama untuk menyiapkan smelter, fasilitas industri untuk memproses bijih mineral menjadi logam murni.

Baca juga: Satgas Hilirisasi Harus Dorong Pembangunan Industri Baterai dan Kendaraan Listrik

Bhima mencatat, kapasitas produksi smelter tembaga baru di dalam negeri belum mencapai 100 persen pada 2024.

Di samping itu, smelter tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur juga belum bisa beroperasi 100 persen akibat kebakaran di pabrik pada 14 Oktober 2024.

"Insiden kebakaran yang terjadi di pabrik smelter Gresik perlu dijadikan bahan evaluasi, tetapi bukan alasan ekspor konsentrat dibuka kembali," imbuh dia.

Bhima menyebutkan, hilirisasi bauksit juga memerlukan perbaikan lantaran ekspor industri pengolahannya cenderung melemah pada 2023.

Berdasarkan data, volume ekspor industri pengolahan logam dasar bauksit sebesar 396,1 ton di 2023. Angka tersebut turun 41,6 persen dibandingkan 2022. Nilai ekspornya pun turun 55,6 persen tahun ke tahun menjadi 448,4 ribu dollar AS.

"Soal hilirisasi bauksit, yang pertama kali dilakukan Prabowo adalah menyelesaikan banyaknya smelter yang mangkrak. Kementerian ESDM mencatat terdapat sebanyak 12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi," ucap Bhima.

"Adapun salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya mencari pendanaan, bank domestik belum banyak tertarik dalam mendanai proyek hilirisasi bauksit," tambah dia.

Larangan Ekspor Konsentrat Tembaga

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji usulan dari PT Freeport Indonesia untuk merelaksasi izin ekspor konsentrat tembaga pada 2025.

Baca juga: Menanti Hilirisasi Tanpa Polusi di Era Prabowo 

"Freeport sudah mengajukan untuk 2025, dan kami dari Kementerian ESDM sedang membahasnya. Rapat sudah dilakukan bersama Kemenko Perekonomian karena ini lintas kementerian," kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Ia menambahkan, hasil pembahasan ini akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dan keputusan akhir akan ditentukan oleh presiden.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pakar Katakan, Intervensi Iklim di Laut Sia-sia jika Tata Kelolanya Masih Sama Buruknya
Pakar Katakan, Intervensi Iklim di Laut Sia-sia jika Tata Kelolanya Masih Sama Buruknya
LSM/Figur
KLH Luncurkan Waste Crisis Center, Pusat Layanan Pengelolaan Sampah
KLH Luncurkan Waste Crisis Center, Pusat Layanan Pengelolaan Sampah
Pemerintah
ICDX: REC Bukan Cuma Sertifikat, Bisa Jadi Stimulus Capai Target EBT
ICDX: REC Bukan Cuma Sertifikat, Bisa Jadi Stimulus Capai Target EBT
Swasta
Terjadi di Seismic Gap, Gempa Rusia Alarm Bahaya buat Indonesia
Terjadi di Seismic Gap, Gempa Rusia Alarm Bahaya buat Indonesia
LSM/Figur
Ahli Ungkap 2 Hal Penting dalam Konservasi Harimau, Harus Jadi Indikator Kemajuan
Ahli Ungkap 2 Hal Penting dalam Konservasi Harimau, Harus Jadi Indikator Kemajuan
LSM/Figur
KKP Siapkan Peta Nasional Terumbu Karang dan Padang Lamun, Diluncurkan Akhir 2025
KKP Siapkan Peta Nasional Terumbu Karang dan Padang Lamun, Diluncurkan Akhir 2025
Pemerintah
KLH Pastikan Target Penurunan Emisi NDC Kedua Lebih Ambisius
KLH Pastikan Target Penurunan Emisi NDC Kedua Lebih Ambisius
Pemerintah
Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan SDGs, FEM IPB Kirim Mahasiswa KKN ke 2 Negara
Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan SDGs, FEM IPB Kirim Mahasiswa KKN ke 2 Negara
Pemerintah
Hasilkan 1 Juta Ton Limbah per Hari, Lampung Siap Olah Sampah Jadi Listrik
Hasilkan 1 Juta Ton Limbah per Hari, Lampung Siap Olah Sampah Jadi Listrik
Pemerintah
Konservasi Harimau Sumatera Perlu Arah Jelas, SRAK Urgent Diterbitkan
Konservasi Harimau Sumatera Perlu Arah Jelas, SRAK Urgent Diterbitkan
LSM/Figur
Bencana Alam Terus Memberikan Tekanan pada Pasar Asuransi Global
Bencana Alam Terus Memberikan Tekanan pada Pasar Asuransi Global
Pemerintah
Pangkas Emisi, BLDF Tanam 23 Ribu Trembesi di Tol Trans Sumatera
Pangkas Emisi, BLDF Tanam 23 Ribu Trembesi di Tol Trans Sumatera
Swasta
PBB Ungkap 4 Masalah yang Bikin Dunia Makin Kacau jika Tak Diatasi
PBB Ungkap 4 Masalah yang Bikin Dunia Makin Kacau jika Tak Diatasi
Pemerintah
Riset: Serat Plastik Dongkrak Emisi Industri Fashion 7,5 Persen
Riset: Serat Plastik Dongkrak Emisi Industri Fashion 7,5 Persen
LSM/Figur
90.000 Tumpahan Minyak di Laut, Cuma 474 yang Dilaporkan, Tanggung Jawab Siapa?
90.000 Tumpahan Minyak di Laut, Cuma 474 yang Dilaporkan, Tanggung Jawab Siapa?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau