Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Hartawan Michael Bloomberg Rogoh Kocek untuk Badan Iklim PBB

Kompas.com, 27 Januari 2025, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pebisnis sekaligus politikus dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS), Michael Bloomberg, mengumumkan akan mendanai badan iklim PBB, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

Pengumuman tersebut disampaikan hartawan yang juga mantan Wali Kota New York City tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari Perjanjian Paris dan menghentikan pendanaan iklim internasional.

Bloomberg akan menyalurkan pendanaan melalui Bloomberg Philanthropies untuk membantu mengkaver kontribusi yang ditinggalkan AS akibat langkah Trump.

Baca juga: Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Bloomberg adalah miliarder media yang kini juga menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk perubahan iklim.

"Bloomberg Philanthropies dan penyandang dana iklim AS lainnya akan memastikan AS memenuhi kewajiban iklim globalnya," kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (23/1/2025).

Yayasan filantropi tersebut menambahkan, pendanaan yang dimaksud termasuk menanggung janji pendanaan dari AS kepada UNFCC setiap tahunnya.

Bloomberg Philanthropies tidak memberikan rincian jumlah pendanaan atau siapa penyandang dana iklim lain yang dimaksud.

Baca juga: AS Keluar Perjanjian Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Bisa Terganggu

UNFCCC adalah badan iklim terkemuka PBB. Lembaga ini menjalankan negosiasi iklim tahunan di antara hampir 200 negara dan membantu mengimplementasikan Perjanjian Paris.

Michael Bloomberg juga berjanji untuk bekerja sama dengan negara bagian, kota, dan perusahaan untuk memastikan bahwa AS tetap menjalankan kewajiban iklim globalnya.

"Dari tahun 2017 hingga 2020, selama periode tidak adanya tindakan federal, kota, negara bagian, bisnis, dan masyarakat bangkit menghadapi tantangan untuk menegakkan komitmen negara kita. Dan sekarang, kita siap melakukannya lagi," kata Bloomberg dalam pernyataan.

AS bertanggung jawab untuk mendanai sekitar 21 persen dari anggaran inti UNFCCC.

Baca juga: Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Investasi Hijau Bisa Lari ke Negara Lain

Tahun lalu, AS membayar UNFCCC sebesar 7,4 juta dollar AS untuk tahun 2024, dan juga melunasi tunggakan sebesar 3,4 juta euro untuk janji kontribusi yang terlewat selama tahun 2010-2023.

Analisis Reuters terhadap dokumen UNFCCC tahun lalu menemukan bahwa badan PBB tersebut mengalami kekurangan anggaran yang parah.

Menurut para diplomat, kondisi tersebut telah mulai mengganggu sebagian dari dialog iklim dunia.

Sekretaris Eksekutif UNFCC Simon Stiell mengapresiasi dukungan yang diberikan Bloomberg Philanthropies, khususnya Michael Bloomberg," kata kepala iklim PBB Simon Stiell dalam sebuah pernyataan.

"Meskipun pendanaan pemerintah tetap penting bagi misi kami, kontribusi seperti ini sangat penting dalam memungkinkan sekretariat UNFCC untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen mereka berdasarkan Perjanjian Paris dan masa depan yang rendah emisi, tangguh, dan aman bagi semua orang," kata Siell, sebagaimana dilansir Euronews.

Baca juga: Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Perlawanan Perubahan Iklim Hadapi Pukulan Besar

Direktur Eksekutif Strategic Perspectives Linda Kalcher mengatakan, langkah Bloomberg menunjukkan keinginannya, yang juga dianut oleh beberapa negara bagian AS, untuk maju dan mencoba mengisi kekosongan akibat penarikan AS dari kerja sama iklim internasional.

"Di sinilah peran aktor AS lainnya. Saya dapat memperkirakan banyak interaksi akan terjadi lagi dengan bisnis dan negara bagian AS yang ingin melanjutkan," kata Kalcher.

Bloomberg Philanthropies telah menyumbang 4,5 juta dollar AS untuk UNFCCC tahun lalu, menurut dokumen publik PBB yang ditinjau oleh Reuters.

Anggaran utama UNFCCC berjumlah 240 juta euro untuk tahun 2024-2025, dengan sekitar setengahnya diproyeksikan akan dialokasikan untuk tahun ini.

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Presiden, Trump Langsung Tarik AS Keluar Perjanjian Paris

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Krisis Energi, Indonesia Bisa 'Tanam' BBM demi Ketahanan Nasional
Krisis Energi, Indonesia Bisa "Tanam" BBM demi Ketahanan Nasional
Pemerintah
Penyakit Kronis Meningkat, Makanan UPF hingga Bahan Bakar Fosil Jadi Pemicu
Penyakit Kronis Meningkat, Makanan UPF hingga Bahan Bakar Fosil Jadi Pemicu
LSM/Figur
Gelombang Panas Picu Kematian Dini, 90 Persen Terjadi di Negara Miskin
Gelombang Panas Picu Kematian Dini, 90 Persen Terjadi di Negara Miskin
LSM/Figur
Sektor Ritel Pangan di Asia Dinilai Minim Komitmen Tekan Emisi Metana
Sektor Ritel Pangan di Asia Dinilai Minim Komitmen Tekan Emisi Metana
LSM/Figur
Krisis Timur Tengah, China Gandeng Asia Tenggara Perkuat Pemanfaatan Energi Terbarukan
Krisis Timur Tengah, China Gandeng Asia Tenggara Perkuat Pemanfaatan Energi Terbarukan
Pemerintah
Panas Ekstrem Bisa Ganggu Aktivitas Sehari-hari Manusia
Panas Ekstrem Bisa Ganggu Aktivitas Sehari-hari Manusia
LSM/Figur
Diskon dari China Dicabut, Harga Panel Surya di Afrika Terancam Naik
Diskon dari China Dicabut, Harga Panel Surya di Afrika Terancam Naik
Pemerintah
Ketika Perang Memanaskan Bumi
Ketika Perang Memanaskan Bumi
Pemerintah
Pemanasan Global 2 Derajat Celsius Bisa Lebih Berbahaya dari Perkiraan
Pemanasan Global 2 Derajat Celsius Bisa Lebih Berbahaya dari Perkiraan
LSM/Figur
Ini Penyebab Terumbu Karang Sulit Pulih Setelah Rusak
Ini Penyebab Terumbu Karang Sulit Pulih Setelah Rusak
LSM/Figur
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
LSM/Figur
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
Pemerintah
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Pemerintah
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Pemerintah
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau