Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nikel Segera Diperdagangkan di Bursa Indonesia, Harga Acuan Dibentuk

Kompas.com - 03/02/2025, 09:31 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersiap memperdagangkan komoditas nikel melalui Bursa Berjangka Indonesia. Oleh sebab itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bakal membentuk harga acuan nikel.

Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengatakan, dengan pembentukan itu Indonesia dapat membuat sendiri harga acuan nikel dan tidak mengandalkan harga di luar negeri.

"Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui perdagangan berjangka komoditi (PBK)," ujar Tirta dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2024).

Dia menyebut, hal itu sejalan dengan upaya mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha nikel.

Menurut Tirta, nikel berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Nikel pun telah banyak diekspor sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

"Dari sisi harga, nikel tergolong komoditas dengan tingkat fluktuasi tinggi. Oleh karena itu, nikel ideal untuk diperdagangkan di bursa berjangka,” ucap Tirta.

Dosen Fakultas Pertambangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Tenaga Ahli Bappebti, Veriyadi, mengungkapkan, beberapa faktor yang mendukung kelayakan nikel masuk ke bursa berjangka adalah perdagangan yang besar, keragaman produk nikel Indonesia, dan volatilitas harga nikel.

“Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia dan berkontribusi sebesar 55 persen dari produksi nikel primer dunia pada 2023," ungkap Veriyadi.

"Produk nikel Indonesia beragam seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nikel matte yang perlu ditentukan harga referensinya. Harga nikel juga fluktuatif dan telah mengalami empat kali gelembung sejak 2004,” imbuh dia.

Kendati demikian, pemerintah dinilai harus menetapkan harga nikel yang transparan, dapat diamati, serta mencerminkan kondisi fisik komoditas. Proses penetapan harga melibatkan pembeli, penjual, pedagang (trader), dan lembaga keuangan.

Tantangan lainnya ialah kemungkinan adanya harga premium, lantaran harga nikel kerap terpengaruh isu geopolitik.

“Selain itu, kebijakan politik Indonesia, kebijakan politik global, serta cadangan nikel yang masuk dalam kategori ore short age juga merupakan tantangan tersendiri," papar Veriyadi.

Karenanya, diperlukan kajian dan analisis mendalam terhadap keuntungan maupun tantangan nikel di perdagangan berjangka.

Data United States Geological Survey menunjukkan, produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi dunia pada 2023. Tirta menyebut, mayoritas nikel berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Kementerian Perdagangan mencatat bahwa Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia. Negara utama perdagangannya antara lain, China Jepang, Norwegia, Belanda, serta Korea Selatan.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

DHL Angkut Kargo dengan Manfaatkan Avtur Berkelanjutan

DHL Angkut Kargo dengan Manfaatkan Avtur Berkelanjutan

Pemerintah
160 KUA Ramah Lingkungan Dibangun Tahun Ini, Bisa Olah Air Wudu

160 KUA Ramah Lingkungan Dibangun Tahun Ini, Bisa Olah Air Wudu

Pemerintah
Auriga: Mayoritas Deforestasi Sepanjang 2024 Terjadi di Area Konsesi

Auriga: Mayoritas Deforestasi Sepanjang 2024 Terjadi di Area Konsesi

LSM/Figur
Nikel Segera Diperdagangkan di Bursa Indonesia, Harga Acuan Dibentuk

Nikel Segera Diperdagangkan di Bursa Indonesia, Harga Acuan Dibentuk

Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Konstruksi Rentan Rusak, Pustral UGM Usulkan Jalan Ramah Lingkungan

Perubahan Iklim Bikin Konstruksi Rentan Rusak, Pustral UGM Usulkan Jalan Ramah Lingkungan

LSM/Figur
Indonesia Rugi jika Cabut dari Kesepakatan Paris, Tutup Peluang Pendanaan

Indonesia Rugi jika Cabut dari Kesepakatan Paris, Tutup Peluang Pendanaan

LSM/Figur
IESR: Tak Pensiunkan PLTU Jadi Bunuh Diri Ekonomi Sesungguhnya

IESR: Tak Pensiunkan PLTU Jadi Bunuh Diri Ekonomi Sesungguhnya

LSM/Figur
Kesepakatan Paris demi Rakyat, Indonesia Harus Tetap Tergabung

Kesepakatan Paris demi Rakyat, Indonesia Harus Tetap Tergabung

LSM/Figur
Perbaikan Danau Lido, Menteri LH Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan

Perbaikan Danau Lido, Menteri LH Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan

Pemerintah
Menteri LH: Danau Lido Mendangkal, 10 Hektar Harus Jadi Badan Air Lagi

Menteri LH: Danau Lido Mendangkal, 10 Hektar Harus Jadi Badan Air Lagi

Pemerintah
Software Keberlanjutan Laku meski Politik Iklim Sedang Tak Berpihak

Software Keberlanjutan Laku meski Politik Iklim Sedang Tak Berpihak

Swasta
Save the Children dan KFIF Perkuat Ketangguhan Masyarakat dari Risiko Banjir di Rancaekek

Save the Children dan KFIF Perkuat Ketangguhan Masyarakat dari Risiko Banjir di Rancaekek

LSM/Figur
10 Provinsi dengan Deforestasi Terparah Sepanjang 2024, 3 dari Kalimantan

10 Provinsi dengan Deforestasi Terparah Sepanjang 2024, 3 dari Kalimantan

LSM/Figur
AS Keluar dari Perjanjian Paris, Indonesia Harus Lebih Kuat Berkolaborasi

AS Keluar dari Perjanjian Paris, Indonesia Harus Lebih Kuat Berkolaborasi

LSM/Figur
Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia

Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau