Nikel Segera Diperdagangkan di Bursa Indonesia, Harga Acuan Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersiap memperdagangkan komoditas nikel melalui Bursa Berjangka Indonesia. Oleh sebab itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bakal membentuk harga acuan nikel.

Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengatakan, dengan pembentukan itu Indonesia dapat membuat sendiri harga acuan nikel dan tidak mengandalkan harga di luar negeri.

"Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui perdagangan berjangka komoditi (PBK)," ujar Tirta dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2024).

Dia menyebut, hal itu sejalan dengan upaya mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha nikel.

Menurut Tirta, nikel berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Nikel pun telah banyak diekspor sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

"Dari sisi harga, nikel tergolong komoditas dengan tingkat fluktuasi tinggi. Oleh karena itu, nikel ideal untuk diperdagangkan di bursa berjangka,” ucap Tirta.

Dosen Fakultas Pertambangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Tenaga Ahli Bappebti, Veriyadi, mengungkapkan, beberapa faktor yang mendukung kelayakan nikel masuk ke bursa berjangka adalah perdagangan yang besar, keragaman produk nikel Indonesia, dan volatilitas harga nikel.

“Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia dan berkontribusi sebesar 55 persen dari produksi nikel primer dunia pada 2023," ungkap Veriyadi.

"Produk nikel Indonesia beragam seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nikel matte yang perlu ditentukan harga referensinya. Harga nikel juga fluktuatif dan telah mengalami empat kali gelembung sejak 2004,” imbuh dia.

Kendati demikian, pemerintah dinilai harus menetapkan harga nikel yang transparan, dapat diamati, serta mencerminkan kondisi fisik komoditas. Proses penetapan harga melibatkan pembeli, penjual, pedagang (trader), dan lembaga keuangan.

Tantangan lainnya ialah kemungkinan adanya harga premium, lantaran harga nikel kerap terpengaruh isu geopolitik.

“Selain itu, kebijakan politik Indonesia, kebijakan politik global, serta cadangan nikel yang masuk dalam kategori ore short age juga merupakan tantangan tersendiri," papar Veriyadi.

Karenanya, diperlukan kajian dan analisis mendalam terhadap keuntungan maupun tantangan nikel di perdagangan berjangka.

Data United States Geological Survey menunjukkan, produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi dunia pada 2023. Tirta menyebut, mayoritas nikel berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Kementerian Perdagangan mencatat bahwa Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia. Negara utama perdagangannya antara lain, China Jepang, Norwegia, Belanda, serta Korea Selatan.

Harga Nikel

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, berpandangan Indonesia seharusnya bisa menjadi salah satu penentu harga nikel.

Harga patokan mineral (HPM) nikel telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

"Namun, harga bijih nikel Indonesia melalui HPM memiliki perbedaan sekitar 40 persen dibandingkan harga internasional,” ungkap Meidy.

Dia menjelaskan, rata-rata HPM untuk bijih nikel dengan kadar 1,8 persen hanya sebesar 36 dolar AS per metrik ton (mt) pada 2024. Sedangkan, rata-rata harga internasionalnya adalah 63 dolar AS per mt pada periode yang sama.

Kesenjangan harga bijih nikel melalui HPM dibandingkan dengan harga internasional secara keseluruhan mencapai 6,36 miliar dolar AS sepanjang 2024.

Meidy menuturkan, tantangan lain dalam perdagangan nikel adalah kewajiban industri menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG).

"Pada 2027 Uni Eropa mewajibkan setiap baterai yang masuk ke Uni Eropa memiliki paspor baterai yang salah satu parameter penilaiannya adalah ESG. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dalam upaya memperluas ekspor nikel ke pasar global,” kata Meidy.

Upaya menjadikan nikel sebagai subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem perdagangan nikel nasional.

Sementara ini, pemerintah berencana merevisi Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perba Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Nikel ditargetkan masuk sebagai subjek kontrak berjangka untuk diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia pada tahun ini.