Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/02/2025, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, tidak memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara bakal bunuh diri ekonomi yang sesungguhnya.

Pasalnya, mempertahankan energi fosil dengan tetap mempertahankan PLTU batu bara akan membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk menurunkan emisi.

Fabby menuturkan, mempertahankan PLTU batu bara bakal mengabaikan kesempatan membangun pembangkit energi terbarukan dengan skala yang lebih besar.

Baca juga: Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Kondisi tersebut, ditambah keterlambatan membangun energi terbarukan, akan melemahkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Selain itu, hal tersebut menghambat masuknya investasi asing di bidang manufaktur, digital dan industri pengolahan lanjutan, yang diperlukan Indonesia saat ini dan di masa depan.  

"IESR mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk mengakhiri PLTU pada 2040 dan 100 persen energi terbarukan sebelum 2050," kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Berdasarkan kajian IESR berjudul Financing Indonesia’s coal phase out: A just and accelerated retirement pathway to net-zero, pengakhiran PLTU batu bara secara dini dapat mengurangi beban biaya subsidi listrik dan biaya kesehatan yang timbul akibat polusi. 

Baca juga: Produksi Listrik dari PLTU China Naik, Ekspektasi Puncak Emisi Jadi Lemah

Total penghematan dari subsidi listrik dan biaya kesehatan masing-masing diperkirakan sebesar 34,8 miliar dollar AS dan 61,3 miliar dollar AS. 

Penghematan ini dua hingga empat kali lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian akibat aset mangkrak, biaya penghentian pembangkit, transisi pekerjaan, serta kerugian penerimaan negara dari batu bara.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintahan Prabowo tidak akan memensiunkan PLTU batu bara mulai 2040.

Hashim menuturkan, memensiunkan PLTU batu bara sama saja dengan bunuh diri ekonomi.

Baca juga: Kapasitas PLTU Captive RI Diprediksi Salip Pembangkit Batu Bara Australia

"Kalau kita tutup pusat tenaga listrik tenaga uap, ekonomi kita nanti akan hancur. Maka nanti itu berimbang," kata Hashim dalam acara bertajuk ESG Sustainable Forum 2025, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Hashim menegaskan, setelah tahun 2040, pemerintah tidak akan membangun PLTU baru sesuai dengan komitmen transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

"Setelah tahun 2040 tidak bakal ada pusat-pusat tenaga uap baru, itu yang dimaksud Pak Prabowo, dimaksud saya, dan pemerintah. Di sini, ini rancangan umum untuk memberikan tenaga listrik yang berimbang dan ramah lingkungan," jelasnya.

Baca juga: PLN IP Manfaatkan Limbah Uang Kertas BI untuk Campuran PLTU Batu Bara 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mikroba Jadi Solusi Alami untuk Laut Tercemar Tumpahan Minyak
Mikroba Jadi Solusi Alami untuk Laut Tercemar Tumpahan Minyak
Pemerintah
Dilema AC, Menyejukkan Rumah, Memanaskan Bumi
Dilema AC, Menyejukkan Rumah, Memanaskan Bumi
LSM/Figur
WWF: Koridor Harimau Terputus, Dampak Genetik dan Ekologinya Serius
WWF: Koridor Harimau Terputus, Dampak Genetik dan Ekologinya Serius
LSM/Figur
Ahli Konservasi Ungkap Chaos yang Mungkin Terjadi jika Harimau Hilang dari Bumi
Ahli Konservasi Ungkap Chaos yang Mungkin Terjadi jika Harimau Hilang dari Bumi
LSM/Figur
Laporan PBB: Kelaparan Turun Tipis ke 8,2 Persen, tetapi Ketimpangan Makin Menganga
Laporan PBB: Kelaparan Turun Tipis ke 8,2 Persen, tetapi Ketimpangan Makin Menganga
Pemerintah
Proyek Energi Terbarukan Melonjak, Sayangnya Gugatan HAM-nya Juga Naik
Proyek Energi Terbarukan Melonjak, Sayangnya Gugatan HAM-nya Juga Naik
Pemerintah
Kesehatan Kita Butuh Pemeriksaan Rutin, Indonesia Kini Punya Alatnya
Kesehatan Kita Butuh Pemeriksaan Rutin, Indonesia Kini Punya Alatnya
LSM/Figur
Riset Ahli Ungkap, Kearifan Lokal Saja Tak Mempan Lindungi Harimau Sumatera
Riset Ahli Ungkap, Kearifan Lokal Saja Tak Mempan Lindungi Harimau Sumatera
Pemerintah
BKSDA Aceh Beri Panduan Cegah Konflik Manusia dengan Harimau Sumatera
BKSDA Aceh Beri Panduan Cegah Konflik Manusia dengan Harimau Sumatera
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Kerugian Rp 550 T, Transisi Energi Mutlak untuk Pertumbuhan Ekonomi
Krisis Iklim Picu Kerugian Rp 550 T, Transisi Energi Mutlak untuk Pertumbuhan Ekonomi
LSM/Figur
Indeks Investasi Hijau: Bank Nasional Masih Setengah Hati Dukung Transisi Hijau
Indeks Investasi Hijau: Bank Nasional Masih Setengah Hati Dukung Transisi Hijau
LSM/Figur
Kisah Fitryanti, Akademisi yang Aktif Lindungi Penyu dan Beri Edukasi Masyarakat Papua
Kisah Fitryanti, Akademisi yang Aktif Lindungi Penyu dan Beri Edukasi Masyarakat Papua
LSM/Figur
Di Indonesia Harimau Terancam Karhutla, di Nepal Ancamannya Proyek Kereta
Di Indonesia Harimau Terancam Karhutla, di Nepal Ancamannya Proyek Kereta
LSM/Figur
Negara Berkembang Terjebak Ketergantungan Komoditas, Perlu Ciptakan Nilai Tambah
Negara Berkembang Terjebak Ketergantungan Komoditas, Perlu Ciptakan Nilai Tambah
Pemerintah
Pertagas Tanam Mangrove di Pesisir Indramayu
Pertagas Tanam Mangrove di Pesisir Indramayu
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau