Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 3 Februari 2025, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, tidak memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara bakal bunuh diri ekonomi yang sesungguhnya.

Pasalnya, mempertahankan energi fosil dengan tetap mempertahankan PLTU batu bara akan membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk menurunkan emisi.

Fabby menuturkan, mempertahankan PLTU batu bara bakal mengabaikan kesempatan membangun pembangkit energi terbarukan dengan skala yang lebih besar.

Baca juga: Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Kondisi tersebut, ditambah keterlambatan membangun energi terbarukan, akan melemahkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Selain itu, hal tersebut menghambat masuknya investasi asing di bidang manufaktur, digital dan industri pengolahan lanjutan, yang diperlukan Indonesia saat ini dan di masa depan.  

"IESR mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk mengakhiri PLTU pada 2040 dan 100 persen energi terbarukan sebelum 2050," kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Berdasarkan kajian IESR berjudul Financing Indonesia’s coal phase out: A just and accelerated retirement pathway to net-zero, pengakhiran PLTU batu bara secara dini dapat mengurangi beban biaya subsidi listrik dan biaya kesehatan yang timbul akibat polusi. 

Baca juga: Produksi Listrik dari PLTU China Naik, Ekspektasi Puncak Emisi Jadi Lemah

Total penghematan dari subsidi listrik dan biaya kesehatan masing-masing diperkirakan sebesar 34,8 miliar dollar AS dan 61,3 miliar dollar AS. 

Penghematan ini dua hingga empat kali lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian akibat aset mangkrak, biaya penghentian pembangkit, transisi pekerjaan, serta kerugian penerimaan negara dari batu bara.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintahan Prabowo tidak akan memensiunkan PLTU batu bara mulai 2040.

Hashim menuturkan, memensiunkan PLTU batu bara sama saja dengan bunuh diri ekonomi.

Baca juga: Kapasitas PLTU Captive RI Diprediksi Salip Pembangkit Batu Bara Australia

"Kalau kita tutup pusat tenaga listrik tenaga uap, ekonomi kita nanti akan hancur. Maka nanti itu berimbang," kata Hashim dalam acara bertajuk ESG Sustainable Forum 2025, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Hashim menegaskan, setelah tahun 2040, pemerintah tidak akan membangun PLTU baru sesuai dengan komitmen transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

"Setelah tahun 2040 tidak bakal ada pusat-pusat tenaga uap baru, itu yang dimaksud Pak Prabowo, dimaksud saya, dan pemerintah. Di sini, ini rancangan umum untuk memberikan tenaga listrik yang berimbang dan ramah lingkungan," jelasnya.

Baca juga: PLN IP Manfaatkan Limbah Uang Kertas BI untuk Campuran PLTU Batu Bara 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
Pemerintah
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Pemerintah
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Pemerintah
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Pemerintah
Tapak Tilas Kejayaan Tanggulangin, Sentra Tas yang Jadi Incaran Pejabat dan Turis
Tapak Tilas Kejayaan Tanggulangin, Sentra Tas yang Jadi Incaran Pejabat dan Turis
Swasta
Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?
Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?
Swasta
BRIN Temukan Spesies Tanaman Endemik Baru Mirip Lidah Kucing di Sumut
BRIN Temukan Spesies Tanaman Endemik Baru Mirip Lidah Kucing di Sumut
Pemerintah
Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi
Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi
Pemerintah
Karhutla Awal 2026 Naik Dibandingkan Tahun El Nino 2019 dan 2023, Ada Apa?
Karhutla Awal 2026 Naik Dibandingkan Tahun El Nino 2019 dan 2023, Ada Apa?
Pemerintah
Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia 2025 Versi IQAir
Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia 2025 Versi IQAir
LSM/Figur
Indonesia Butuh Lebih dari Sekadar WFH, Ahli Jelaskan Alasannya
Indonesia Butuh Lebih dari Sekadar WFH, Ahli Jelaskan Alasannya
LSM/Figur
Polusi Plastik Mulai Cemari Hutan Dunia
Polusi Plastik Mulai Cemari Hutan Dunia
LSM/Figur
Bisakah Kebun Kelapa Sawit Jadi Hutan Lagi? Ini Penjelasan KLH Soal Reforestasi
Bisakah Kebun Kelapa Sawit Jadi Hutan Lagi? Ini Penjelasan KLH Soal Reforestasi
Pemerintah
Ini Negara dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia 2025, Ada Pakistan
Ini Negara dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia 2025, Ada Pakistan
LSM/Figur
AI Bantu Perluasan dan Perawatan Ruang Terbuka Hijau di Kota
AI Bantu Perluasan dan Perawatan Ruang Terbuka Hijau di Kota
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau