Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/02/2025, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, tidak memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara bakal bunuh diri ekonomi yang sesungguhnya.

Pasalnya, mempertahankan energi fosil dengan tetap mempertahankan PLTU batu bara akan membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk menurunkan emisi.

Fabby menuturkan, mempertahankan PLTU batu bara bakal mengabaikan kesempatan membangun pembangkit energi terbarukan dengan skala yang lebih besar.

Baca juga: Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Kondisi tersebut, ditambah keterlambatan membangun energi terbarukan, akan melemahkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Selain itu, hal tersebut menghambat masuknya investasi asing di bidang manufaktur, digital dan industri pengolahan lanjutan, yang diperlukan Indonesia saat ini dan di masa depan.  

"IESR mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk mengakhiri PLTU pada 2040 dan 100 persen energi terbarukan sebelum 2050," kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Berdasarkan kajian IESR berjudul Financing Indonesia’s coal phase out: A just and accelerated retirement pathway to net-zero, pengakhiran PLTU batu bara secara dini dapat mengurangi beban biaya subsidi listrik dan biaya kesehatan yang timbul akibat polusi. 

Baca juga: Produksi Listrik dari PLTU China Naik, Ekspektasi Puncak Emisi Jadi Lemah

Total penghematan dari subsidi listrik dan biaya kesehatan masing-masing diperkirakan sebesar 34,8 miliar dollar AS dan 61,3 miliar dollar AS. 

Penghematan ini dua hingga empat kali lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian akibat aset mangkrak, biaya penghentian pembangkit, transisi pekerjaan, serta kerugian penerimaan negara dari batu bara.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan pemerintahan Prabowo tidak akan memensiunkan PLTU batu bara mulai 2040.

Hashim menuturkan, memensiunkan PLTU batu bara sama saja dengan bunuh diri ekonomi.

Baca juga: Kapasitas PLTU Captive RI Diprediksi Salip Pembangkit Batu Bara Australia

"Kalau kita tutup pusat tenaga listrik tenaga uap, ekonomi kita nanti akan hancur. Maka nanti itu berimbang," kata Hashim dalam acara bertajuk ESG Sustainable Forum 2025, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Hashim menegaskan, setelah tahun 2040, pemerintah tidak akan membangun PLTU baru sesuai dengan komitmen transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

"Setelah tahun 2040 tidak bakal ada pusat-pusat tenaga uap baru, itu yang dimaksud Pak Prabowo, dimaksud saya, dan pemerintah. Di sini, ini rancangan umum untuk memberikan tenaga listrik yang berimbang dan ramah lingkungan," jelasnya.

Baca juga: PLN IP Manfaatkan Limbah Uang Kertas BI untuk Campuran PLTU Batu Bara 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perempuan Mampu Pimpin Aksi Iklim, Mereka Jangan Dipinggirkan
Perempuan Mampu Pimpin Aksi Iklim, Mereka Jangan Dipinggirkan
Pemerintah
Gandeng Sejumlah Pihak, Pakuwon Luncurkan Kampanye Penanganan Sampah
Gandeng Sejumlah Pihak, Pakuwon Luncurkan Kampanye Penanganan Sampah
Swasta
Tambang Nikel Raja Ampat, Daftar Perusahaan yang Dianggap Bermasalah dan Sesuai Aturan
Tambang Nikel Raja Ampat, Daftar Perusahaan yang Dianggap Bermasalah dan Sesuai Aturan
Swasta
Di Dokumen 5, Nyatanya 76: Mafia Kayu Hutan Terancam Denda Rp 2,5 Miliar
Di Dokumen 5, Nyatanya 76: Mafia Kayu Hutan Terancam Denda Rp 2,5 Miliar
Pemerintah
Indonesia Alami Krisis Lingkungan, Bagaimana Harus Kampanye ke Gen Z?
Indonesia Alami Krisis Lingkungan, Bagaimana Harus Kampanye ke Gen Z?
LSM/Figur
KLH Dalami Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Tambang di Raja Ampat
KLH Dalami Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Tambang di Raja Ampat
Pemerintah
Sederet Pelanggaran 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Sederet Pelanggaran 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemerintah
Kemenhut Bakal Ambil Langkah Hukum terhadap Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Kemenhut Bakal Ambil Langkah Hukum terhadap Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Pemerintah
Terbukti, Ada Kolam Limbah Tambang Nikel Raja Ampat Jebol dan Cemari Laut
Terbukti, Ada Kolam Limbah Tambang Nikel Raja Ampat Jebol dan Cemari Laut
Pemerintah
Ambil Untung Tanpa Merugikan, Cara Masyarakat Adat Raja Ampat Hidup Tanpa Tambang
Ambil Untung Tanpa Merugikan, Cara Masyarakat Adat Raja Ampat Hidup Tanpa Tambang
LSM/Figur
Agar AI Tak Lagi Bias, UN Women Serukan Teknologi yang Ramah Gender
Agar AI Tak Lagi Bias, UN Women Serukan Teknologi yang Ramah Gender
LSM/Figur
ASEAN Butuh 100 Miliar Dollar AS untuk Transmisi Energi Terbarukan
ASEAN Butuh 100 Miliar Dollar AS untuk Transmisi Energi Terbarukan
Pemerintah
Terurai dalam Sejam, Inovasi Plastik dari Jepang Bawa Harapan di Tengah Kebuntuan
Terurai dalam Sejam, Inovasi Plastik dari Jepang Bawa Harapan di Tengah Kebuntuan
LSM/Figur
BRIN-PT GIGATECH Luncurkan Inovasi Motor Tempel Listrik
BRIN-PT GIGATECH Luncurkan Inovasi Motor Tempel Listrik
Pemerintah
Demi AI, Meta Kontrak Pakai Nuklir dari Pembangkit yang Nyaris Tutup
Demi AI, Meta Kontrak Pakai Nuklir dari Pembangkit yang Nyaris Tutup
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau