Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nikel Segera Diperdagangkan di Bursa Indonesia, Harga Acuan Dibentuk

Kompas.com - 03/02/2025, 09:31 WIB
Zintan Prihatini,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersiap memperdagangkan komoditas nikel melalui Bursa Berjangka Indonesia. Oleh sebab itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bakal membentuk harga acuan nikel.

Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengatakan, dengan pembentukan itu Indonesia dapat membuat sendiri harga acuan nikel dan tidak mengandalkan harga di luar negeri.

"Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui perdagangan berjangka komoditi (PBK)," ujar Tirta dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2024).

Dia menyebut, hal itu sejalan dengan upaya mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha nikel.

Menurut Tirta, nikel berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Nikel pun telah banyak diekspor sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

"Dari sisi harga, nikel tergolong komoditas dengan tingkat fluktuasi tinggi. Oleh karena itu, nikel ideal untuk diperdagangkan di bursa berjangka,” ucap Tirta.

Dosen Fakultas Pertambangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Tenaga Ahli Bappebti, Veriyadi, mengungkapkan, beberapa faktor yang mendukung kelayakan nikel masuk ke bursa berjangka adalah perdagangan yang besar, keragaman produk nikel Indonesia, dan volatilitas harga nikel.

“Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia dan berkontribusi sebesar 55 persen dari produksi nikel primer dunia pada 2023," ungkap Veriyadi.

"Produk nikel Indonesia beragam seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nikel matte yang perlu ditentukan harga referensinya. Harga nikel juga fluktuatif dan telah mengalami empat kali gelembung sejak 2004,” imbuh dia.

Kendati demikian, pemerintah dinilai harus menetapkan harga nikel yang transparan, dapat diamati, serta mencerminkan kondisi fisik komoditas. Proses penetapan harga melibatkan pembeli, penjual, pedagang (trader), dan lembaga keuangan.

Tantangan lainnya ialah kemungkinan adanya harga premium, lantaran harga nikel kerap terpengaruh isu geopolitik.

“Selain itu, kebijakan politik Indonesia, kebijakan politik global, serta cadangan nikel yang masuk dalam kategori ore short age juga merupakan tantangan tersendiri," papar Veriyadi.

Karenanya, diperlukan kajian dan analisis mendalam terhadap keuntungan maupun tantangan nikel di perdagangan berjangka.

Data United States Geological Survey menunjukkan, produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi dunia pada 2023. Tirta menyebut, mayoritas nikel berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Kementerian Perdagangan mencatat bahwa Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia. Negara utama perdagangannya antara lain, China Jepang, Norwegia, Belanda, serta Korea Selatan.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KG Media Umumkan 12 Dewan Juri Lestari Awards 2025
KG Media Umumkan 12 Dewan Juri Lestari Awards 2025
Swasta
Megafauna Laut dalam Bahaya, Area Perlindungan Harus Diperluas
Megafauna Laut dalam Bahaya, Area Perlindungan Harus Diperluas
LSM/Figur
Spesies Baru Begonia Ditemukan di Kalimantan, Berduri seperti Cakar Kucing
Spesies Baru Begonia Ditemukan di Kalimantan, Berduri seperti Cakar Kucing
Pemerintah
Cara Inovatif dan Murah Serap Emisi Karbon: Pakai Tanah Liat
Cara Inovatif dan Murah Serap Emisi Karbon: Pakai Tanah Liat
Pemerintah
Pertamina Bakal Ekspansi dan Replikasi Proyek Bahan Bakar Pesawat dari Jelantah
Pertamina Bakal Ekspansi dan Replikasi Proyek Bahan Bakar Pesawat dari Jelantah
BUMN
Perempuan Mampu Pimpin Aksi Iklim, Mereka Jangan Dipinggirkan
Perempuan Mampu Pimpin Aksi Iklim, Mereka Jangan Dipinggirkan
Pemerintah
Gandeng Sejumlah Pihak, Pakuwon Luncurkan Kampanye Penanganan Sampah
Gandeng Sejumlah Pihak, Pakuwon Luncurkan Kampanye Penanganan Sampah
Swasta
Tambang Nikel Raja Ampat, Daftar Perusahaan yang Dianggap Bermasalah dan Sesuai Aturan
Tambang Nikel Raja Ampat, Daftar Perusahaan yang Dianggap Bermasalah dan Sesuai Aturan
Swasta
Di Dokumen 5, Nyatanya 76: Mafia Kayu Hutan Terancam Denda Rp 2,5 Miliar
Di Dokumen 5, Nyatanya 76: Mafia Kayu Hutan Terancam Denda Rp 2,5 Miliar
Pemerintah
Indonesia Alami Krisis Lingkungan, Bagaimana Harus Kampanye ke Gen Z?
Indonesia Alami Krisis Lingkungan, Bagaimana Harus Kampanye ke Gen Z?
LSM/Figur
KLH Dalami Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Tambang di Raja Ampat
KLH Dalami Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Tambang di Raja Ampat
Pemerintah
Sederet Pelanggaran 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Sederet Pelanggaran 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemerintah
Kemenhut Bakal Ambil Langkah Hukum terhadap Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Kemenhut Bakal Ambil Langkah Hukum terhadap Perusahaan Tambang di Raja Ampat
Pemerintah
Terbukti, Ada Kolam Limbah Tambang Nikel Raja Ampat Jebol dan Cemari Laut
Terbukti, Ada Kolam Limbah Tambang Nikel Raja Ampat Jebol dan Cemari Laut
Pemerintah
Ambil Untung Tanpa Merugikan, Cara Masyarakat Adat Raja Ampat Hidup Tanpa Tambang
Ambil Untung Tanpa Merugikan, Cara Masyarakat Adat Raja Ampat Hidup Tanpa Tambang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau