Bahlil Sebut Pensiun PLTU Jangan Dipaksakan, Greenpeace: Kontradiktif

KOMPAS.com - Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu menuturkan pemerintah masih setengah hati dalam mempercepat transisi energi. 

Hal tersebut disampaikan Bondan menanggapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) jangan dipaksakan karena keterbatasan anggaran.

"Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara," kata Bondan dikutip dari siaran pers, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: IESR: Tak Pensiunkan PLTU Jadi Bunuh Diri Ekonomi Sesungguhnya

Bondan menuturkan, selama ini industri batu bara telah menerima banyak insentif seperti royalti nol persen dan skema domestic market obligation (DMO).

Selain itu, lanjut Bondan, pajak karbon yang seharusnya diberlakukan untuk PLTU dibatalkan berkali-kali oleh pemerintah. 

Soal keterbatasan anggaran negara, Bondan menuturkan hal tersebut memperjelas bahwa transisi energi di Indonesia yang membutuhkan biaya besar perlu didukung pembiayaan swasta. 

Bondan menuturkan, pernyataan Bahlil mengenai jangan memaksakan pensiun dini PLTU batu bara kontradiktif.

Baca juga: Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Dia menuturkan, hal tersebut akan memberikan sinyal yang membingungkan bagi lembaga keuangan global yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung transisi energi Indonesia. 

"Sikap tidak konsisten ini dapat merusak kepercayaan para investor dan semakin memperlambat laju investasi bagi transisi energi," ucap Bondan.

Bondan menambahkan, pernyataan Menteri ESDM justru berlawanan dengan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di forum G20.

Pada forum tersebut, Presiden menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas bagi Indonesia.

Baca juga: Produksi Listrik dari PLTU China Naik, Ekspektasi Puncak Emisi Jadi Lemah

"Jika pemerintah ingin mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia, maka kebijakan transisi energi harus dijalankan dengan konsisten, bukan dengan sinyal yang membingungkan," ujar Bondan.

Di satu sisi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang progresif untuk mendorong pensiun dini PLTU batu bara. 

Contohnya seperti mengalihkan subsidi energi fosil ke energi bersih, memperketat standar emisi PLTU, mempercepat reformasi di sektor kelistrikan agar lebih kompetitif bagi energi terbarukan, serta memastikan transisi energi yang adil bagi masyarakat terdampak.

"Jika pemerintah terus memberikan pernyataan dan aksi yang bertentangan dengan komitmen transisi energi Indonesia yang telah disampaikan di forum internasional, maka transisi energi di Indonesia hanya akan menjadi janji kosong," ucap Bondan.

Padahal, ucap Bondan, dampak krisis iklim dan polusi udara terus memburuk dan merugikan masyarakat.

Baca juga: Kapasitas PLTU Captive RI Diprediksi Salip Pembangkit Batu Bara Australia