Kementerian LH: Luas Danau Lido Berkurang hingga 12 Hektare

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut luas Danau Lido, Bogor, Jawa Barat berkurang 12,88 hektare dari yang sebelumnya 24,78 hektare.

Adapun Danau Lido menjadi lokasi proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido PT MNC Land milik Hary Tanoesoedibjo.

"Pada tahun awalnya itu ada sekitar 24,78 hektare Danau Lido tersebut, ini juga ditegaskan oleh SK Menteri PUPR Nomor 3047 Tahun 2024 tentang Penetapan Batas Sempadan Situ Lido dan ternyata kami melihat ada perubahan," ungkap Deputi Tata Lingkungan KLH, Sigit Reliantoro, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

Baca juga:

• KLH Beri Waktu 90 Hari untuk MNC Land Perbaiki Dokumen Lingkungan KEK Lido
• Perbaikan Danau Lido, Menteri LH Pastikan Pengelolaan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil citra satelit, luas Danau Lido saat ini tersisa 11,9 hektare. Sigit menyebut, danau sudah mulai membentuk endapan sejak 2015.

Pihaknya pun kini tengah mendalami apakah sedimentasi berasal dari proyek pembangunan atau terbentuk secara alami.

Menurut dia, sebelum ditempati proyek MNC Land, kepemilikan KEK tersebut tercatat atas nama PT Lido Nirwana Parahyangan. Namun, PT MNC Land belum memperbaharui dokumen master plan atau rencana jangka panjang proyeknya.

"Di kepemilikan yang baru itu belum terjadi perubahan, jadi masih menggunakan dokumen yang lama padahal aktivitasnya sudah aktivitas yang berbeda," papar Sigit.

"Memang terlihat ada perubahan-perubahan kegiatan yang nanti akan menjadi bahan untuk penyidikan oleh teman-teman di Gakkum, sejauh mana perubahan-perubahan dari dokumen lingkungan yang ada di tahun 2016 menjadi master plan yang ada," imbuh dia.

Pelanggaran dan Sanksi

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, membeberkan pelanggaran yang dilakukan ialah PT MNC Land ialah tidak mengubah dokumen persetujuan lingkungan dan masih menggunakan dokumen lama atas nama PT Lido Nirwana Parahyangan.

Seharusnya, perusahaan mengganti dokumen perizinan dengan yang baru.

"Dokumen AMDAL kegiatan di KEK Lido tidak sesuai dengan kondisi existing sesuai dengan perubahan master plan. Jadi, satu, nama tidak berubah. Yang kedua, adanya perubahan master plan. Sehingga tentunya itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya," jelas Rizal.

Kementerian LH juga mencatat PT MNC Land tidak melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL RPL) KEK.

Pengelola dinilai tidak melakukan kajian terhadap limpasan, perubahan, maupun air limbah yang mengalir ke Danau Lido.

"Kemudian tidak mengelola dampak penting lingkungan. Beberapa dampak penting lingkungan yang tidak dikelola meliputi peningkatan erosi dan longsor, peningkatan air larian, penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air dan peningkatan kebisingan," ujar Rizal.

Baca juga: 15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

Dia menyatakan, Kementerian LH telah menyegel pembangunan KEK hingga 90 hari ke depan agar PT MNC Land memperbaiki dokumen perizinan mereka.

Wakil Direktur Utama PT MNC Land Lido Andrian Budi Utama membantah proyek pembangunan KEK Lido menyebabkan sedimentasi yang terbawa ke hulu Danau Lido hingga menyebabkan pendangkalan.

Dia mengeklaim, pendangkalan telah terjadi sebelum PT MNC Land Lido mengambil alih kawasan pada 2013.

"Dapat dibuktikan dengan adanya foto udara tahun 2013. Sejak PT MNC Land Lido memulai pembangunan pada sekitar tahun 2016, justru salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah sedimentasi ini," kata Andrian dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Andrian menambahkan, KEK Lido yang baru ditetapkan pada 2021 telah menyediakan bangunan penahan lumpur sebagai salah satu upaya PT MNC Land Lido mengatasi masalah sedimentasi atau pendangkalan. KEK Lido disebut telah menyediakan saluran drainase untuk menampung dan mengarahkan air limpasan.

Baca juga: Danau Tertua di Eropa Terancam Kekeringan

Pihaknya juga mengaku aktif melakukan pengelolaan Danau Lido. Andrian menegaskan, sampai dengan hak jawab ini disampaikan, PT MNC Land Lido tidak pernah menerima pemberitahuan dan atau peringatan tertulis.

"Sehingga tindakan penyegelan diduga tidak dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ucapnya.