Pemerintah Perlu Batasi Operasi Smelter

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintah perlu membatasi operasi smelter atau moratorium.

Hal ini menyusul beredarnya kabar terkait perusahaan smelter nikel terbesar di Indonesia asal China yang akan tutup.

Direktur sekaligus Ekonom Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya investasi besar tanpa perencanaan berkelanjutan yang berdampak serius bagi ekonomi, kerusakan lingkungan, dan risiko tenaga kerja.

“Ini bisa menjadi pertanda adanya missmatch antara izin smelter yang terlalu mudah diberikan beberapa tahun terakhir, dengan kesiapan tata kelola dari sisi pasokan mineral," ujar Bhima dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Baca juga:

• Bukan Nikel, Baterai LFP Semakin Dinikmati Pasar Global
• Nikel Segera Diperdagangkan di Bursa Indonesia, Harga Acuan Dibentuk

Menurut dia, negara produsen mineral kritis seperti Indonesia harus menjalankan moratorium smelter untuk mengendalikan pasokan serta harga di pasar internasional.

Untuk diketahui, berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) Indonesia menghasilkan sekitar 2,2 juta metrik ton (MT) nikel atau 59,46 persen dari total produksi global pada 2024.

"Momentum moratorium itu bisa dijadikan sebagai langkah evaluasi menyeluruh seluruh kebijakan di rantai pasok mineral kritis," ucap Bhima.

Bhima menyebutkan, harga nikel yang terlalu rendah, industri tengah yang tidak dibangun, serta dampak lingkungan menjadikan negara produsen kehilangan daya tawar di industri stainless steel maupun kendaraan listrik.

“Penguatan kerja sama antar negara produsen mineral kritis harus memasukkan prinsip tata kelola, industrialisasi yang berkelanjutan dan pro terhadap standar lingkungan yang lebih ketat," jelas Bhima.

Baca juga: Transisi Energi: 3 Rekomendasi untuk Hilirisasi Nikel Berkelanjutan

Ini termasuk tidak menambah jumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di kawasan industri.

Sementara itu, Jezri Krinsky dari Institute for Economic Justice, Afrika Selatan berpendapat perlu adanya aliansi untuk mengangkat isu-isu yang diakibatkan oleh ekstraksi mineral kritis. Khususnya, kondisi pekerja yang buruk, bahaya kesehatan bagi masyarakat lokal, degradasi lingkungan, dan ketidakadilan distribusi kekayaan.

“Aliansi ini harus melibatkan berbagai kelompok terdampak, seperti petani, masyarakat adat, pekerja, dan komunitas perkotaan yang selama ini menanggung dampak terbesar dari eksploitasi mineral kritis,” papar Jezri.