Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Fakta Daur Ulang di Balik Plastik PET Kemasan Besar yang Jadi Primadona

Kompas.com, 27 Februari 2025, 16:57 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Plastik polyethylene terephthalate (PET) telah lama menjadi material pilihan utama dalam industri daur ulang.

Berbeda dengan jenis plastik lainnya, PET memiliki nilai ekonomi tinggi dan rantai pasok daur ulang yang lebih mapan, terutama dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK). Hal ini membuat PET lebih diminati dibandingkan plastik jenis lain, termasuk kemasan gelas plastik.

"Plastik PET itu punya rantai daur ulang yang jelas. Nilai ekonominya lebih tinggi," ujar Ahmad Safrudin dari Konsorsium Pengelolaan Sampah Net Zero (NZWMC) dalam acara Kompas.com Talks bertajuk "Mitos Vs Fakta: Benarkah Semua Plastik Adalah Sampah?" yang digelar di Aroem Resto and Cafe Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Baca juga: Es Teh Jumbo dan Masalah Sampah Plastik di Soloraya

Sebelumnya, NZWMC bersama Litbang Harian Kompas mempublikasikan hasil audit “Potret Sampah 6 Kota: Medan, Samarinda, Makassar, Denpasar, Surabaya, dan DKI Jakarta”, Rabu (22/11/2023).

Di antara sampah kemasan, botol dan cup AMDK minuman mendominasi di berbagai site dan rantai jalur sampah, yakni menempati posisi keempat.

Meski demikian, ada perbedaan mencolok dalam pola pengelolaannya. Botol PET lebih banyak dikumpulkan oleh pemulung dan masuk ke rantai daur ulang, sementara gelas plastik cenderung tidak diambil karena nilai ekonominya lebih rendah.

Seperti diketahui, dalam audit yang dilakukan NZWMC, tidak ditemukan galon PET AMDK. Ini tandanya, kemasan besar, termasuk dalam bentuk galon terserap oleh industri daur ulang.
Selain faktor ketahanan, galon PET juga lebih menarik bagi industri daur ulang karena bobotnya lebih berat dan nilainya lebih tinggi dibandingkan botol PET kecil atau gelas plastik. Hal ini membuat pemulung dan bank sampah lebih tertarik untuk mengumpulkannya.

Daur ulang plastik PET vs PP

CEO Kita Bumi Global, Hadiyan Faris Azhar, menjelaskan bahwa plastik jenis PET dan high density polythylene (HDPE) memiliki nilai ekonomi tinggi dalam industri daur ulang karena lebih mudah diproses.

Baca juga: Murah tapi Sulit Didaur Ulang, Alasan Sampah Gelas Plastik AMDK Membludak

Sebaliknya, kemasan cup dalam industri AMDK kerap kali menjadi tantangan dalam proses daur ulang.

“Dalam proses daur ulang itu kemasan gelas (berbahan popipropilena atau PP) sebetulnya bisa didaur ulang, tapi nilai ekonominya sudah pasti menyusut. Tak main-main, susutnya bisa sampai 60 persen,” tambahnya.

Ukurannya yang kecil juga menyulitkan proses pengumpulan dan daur ulang yang efektif.

Selain itu, dalam praktiknya, kata Faris, plastik cup sering kali tercampur dengan sisa cairan, sedotan atau tutup gelas yang menempel. Tiap komponen harus dipilah dan dibersihkan.

Baca juga: Saset dan Gelas Plastik Sekali Pakai Dominasi TPA di 6 Kota Indonesia

Tiap proses itu membutuhkan biaya. Pada akhirnya hasil daur ulang yang bisa dihargai sejumlah tertentu harus menyusut karena pelaku perlu mengeluarkan biaya. Inilah yang membuat plastik jenis ini tidak menarik bagi pemulung atau bank sampah.

Namun, pada akhirnya, tantangan dalam daur ulang akan tetap ada. Untuk itu, dorongan regulasi dalam pengelolaan sampah plastik (waste management) juga menjadi faktor penting.

Beberapa negara telah mewajibkan produsen untuk mengelola siklus hidup produk plastik mereka, termasuk skema pengumpulan kembali (take-back scheme) untuk produk kemasan plastik yang diproduksinya.

Di Indonesia, pemerintah mulai mendorong konsep extended producer responsibility (EPR), di mana produsen bertanggung jawab atas pengelolaan sampah plastik mereka.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau