Pemerintah Bakal Revitalisasi Tambak dan Bangun Hutan Mangrove di Pantura

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal merevitalisasi tambak di kawasan tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mencatat luasan Pantura Jawa yang telah rusak mencapai 78.558 hektare.

Dia menyebutkan bahwa kerusakan itu disebabkan tambak yang terbangun sejak puluhan tahun lalu.

"Itu dulu akibat dari tambak-tambak 35-40 tahun yang lalu lah. Jadi, tidak bisa dilakukan apa-apa. Hanya saat ini itu menjadi lokasi untuk bandeng, garam, ada yang untuk macam-macam," ungkap Trenggono, di sela acara Peringatan Hari Internasional Melawan Illegal Unreported and Unregulated Fishing, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Industri Udang Berkelanjutan, KKP Minta Anak Muda Inovasi di Tambak

"Jadi kami punya pemikiran, kami sudah lakukan uji coba di Karawang untuk diubah menjadi revitalisasi untuk tambak ikan nila salen. Dari nila salen yang sudah kami uji coba itu berhasil lebih baik," imbuh dia.

Menurut Trenggono, abrasi yang terjadi di Pantura Jawa dipicu perstiwa alam dan banyaknya tambak yang terlalu dekat dengan lautan. Oleh sebab itu, KKP turut merevitalisasi pesisir dengan membangun hutan mangrove.

"Selain secara nasional, sudah dirancang juga untuk dibangun giant seawall. Giant seawall itu nanti oleh Pak Presiden inginnya itu sampai ke Gresik, tetapi paling tidak konsep yang akan kami bangun namanya revitalisasi jelas pasti," ucap Trenggono.

Nantinya, KKP akan memberikan jarak khusus dari tambak milik warga ke pesisir. Trenggono pun menggandeng instansi terkait untuk merevitalisasi kawasan tambak di Pantura.

Baca juga: Cegah Abrasi, Restorasi Mangrove di Demak Segera Dilakukan

"Kalau tambaknya milik masyarakat, kami akan berusaha untuk merevitalisasi dengan pola yang sama tetapi nanti yang bekerja dan seterusnya adalah masyarakat," jelas dia.

Program revitalisasi tambak Pantura Jawa pada tahap awal 2025 dengan target 20.000 hektare dimulai dari Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu. Tujuannya, produktivitas tambak yang kurang optimal dan mendukung ketahanan pangan nasional berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan.