Menteri LH Sidak Stockpile Batubara Marunda, Dua Sumber Pencemaran Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyidak stockpile atau tempat penampung batu bara di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara, Senin (3/3/2025).

Ini dilakukan karena adanya laporan warga yang mengeluhkan polusi udara.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan telah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan, terkait dengan aktivitas operasional di wilayah tersebut.

"Karena ini daerah yang sangat padat dan banyak aktivitas, kami akan lakukan dengan agak detail. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, dapat kami segera minimalisir dan tangani dengan serius," ujar Hanif saat ditemui di lokasi.

"Jadi, memang ini aktivitas-aktivitas ini menjadi sumber utama pencemaran udara di Jakarta," imbuh dia.

Kata Hanif, KLH bakal mengevaluasi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) milik perusahaan. Pihaknya juga tak segan menertibkan industri lain yang terbukti mencemari lingkungan.

Baca juga: Dikira Ramah Lingkungan, Bahan Pendingin AC HFO Ternyata Picu Pemanasan Global

"Tadi kami sudah menutup dua sumber utama pencemaran udara, yaitu suatu industri besi yang pencemarannya dirasa mungkin cukup berbahaya karena ada timbal, tembaga yang berkontribusi terkait dengan pencemaran udara. Salah satu sumbernya juga ada di sini," tutur Hanif.

Dalam inspeksi bersama sejumlah anggota Komisi XII DPR RI ini, Hanif menyatakan kegiatan penertiban akan dilaksanakan menjelang musim kemarau untuk menekan sumber pencemar di Jabodetabek.

Perbaikan pun dilakukan dengan hati-hati dan menjunjung aspek keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup.

"Tidak hanya KBN, banyak kawasan-kawasan lain yang juga akan kami tinjau karena berkonstribusi menyebabkan udara kotor. Ini baru udaranya belum nanti pengolahan air lindinya, ini juga belum kami cermati," sebut dia.

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, menilai harus ada kompenasi yang diberikan kepada warga terdampak.

Menurut dia, kompensasi mencakup lapangan bekerjaan bagi warga.

"Apabila ada CSR, berikan kepada masyarakat yang ada di sekitar karena itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Kita enggak bisa bayangkan udara seperti ini setiap hari menjadi konsumsi mereka. Sekali-sekali mereka berikan konsumsi yang empat sehat lima sempurna," tutur Nurwayah.

Baca juga: Wamen LH Ungkap Perdagangan Karbon Internasional Tak Begitu Menggeliat