Evaluasi Tata Ruang Puncak Bogor, Dedi Mulyadi Sebut Ada Arah Moratorium

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor, bersama pemerintah pusat.

Dia menuturkan, arah evaluasi tersebut memungkinkan kebijakan moratorium pembangunan di kawasan tersebut.

Dedi menuturkan, dia akan mengunjungi langsung kawasan Puncak bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Kamis (6/3/2025), sebelum mengevaluasi tata ruang kawasan tersebut.

Baca juga: Dedi Mulyadi dan Menteri LH ke Puncak Bogor Hari Ini, Evaluasi Tata Ruang Usai Banjir

"Besok kami akan ke sana ke Bogor, saya besok dengan Menteri Lingkungan Hidup. Arahnya moratorium? Iya bisa," kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (5/3/2025), sebagaimana dilansir Antara.

Dedi menuturkan, ada dua fokus pembahasan evaluasi kawasan Puncak.

Fokus pertama terkait perubahan tata ruang di sana, seperti perubahan fungsi tata ruang di Perkebunan Gunung Mas yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

"Misalnya perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan di rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata," ujarnya.

Fokus kedua adalah aliran sungai di kawasan puncak. Pasalnya, banyak bantaran sungai di sana berubah menjadi perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan.

Baca juga: Ikuti Perintah Dedi Mulyadi, Jaswita Bakal Evaluasi Besar-besaran Obyek Wisata di Puncak

"Dan itu kan banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah, sampai urukan ke sungai. Sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu," ucap dia.

Dedi mengatakan, evaluasi tersebut juga akan dibawa untuk kemudian dibahas bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dia menyampaikan sudah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada pekan depan.

"Saya rapat. Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat," kata dia.

Sehubungan dengan alih fungsi lahan, salah satunya oleh BUMD PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), Dedi mengatasnamakan pemerintah Jawa Barat mengungkapkan permintaan maafnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bakal Sidak Puncak: Keselamatan Warga atau Kesenangan Orang Didahulukan?

"Saya minta maaf sebagai pemerintah provinsi Jawa Barat karena pemerintah Jawa Barat melalui BUMD yang bernama Jaswita itu buka area wisata di kawasan perkebunan itu. Dan itu yang kemarin menjadi keriuhan di masyarakat karena ada beberapa bangunan liar, bangunan roboh, dan masuk sungai," kata dia.

Dedi juga menyatakan akan menutup usaha Jaswita di perkebunan tersebut jika evaluasinya menyimpulkan terjadi pelanggaran aturan.

"Kami bongkar kalau memang itu melanggar aturan," ujar dia.

Adapun terkait banyaknya wilayah Jawa Barat yang infrastrukturnya rusak karena bencana yang terjadi belakangan ini seperti di Puncak, Karawang, dan Bekasi, Dedi mengatakan tidak akan mempengaruhi efisiensi atau realokasi anggaran yang dilakukan khususnya infrastruktur.

"Justru harus meningkatkan Belanja infrastruktur. Jadi efisiensi yang saya lakukan atau realokasi belanja yang saya lakukan itu diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur. Sekarang infrastrukturnya rusak-rusak kita harus tambah belanja infrastrukturnya," tutur Dedi.

Baca juga: Imbas Banjir Bogor, Dedi Mulyadi Akan Evaluasi Tempat Wisata di Puncak