RUPTL Segera Disahkan, Realisasi PLTN Ditarget 500 MW sampai 2035

KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sudah rampung dan ditargetkan terbit pada April 2025.

"Segera (terbit). Yang jelas, (RUPTL) sudah final, ya," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu di Jakarta, Rabu (23/4/2025), sebagaimana dilansir Antara.

Jisman menyampaikan, RUPTL yang sudah rampung tersebut sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sudah disahkan.

Baca juga: RUPTL 2025–2034 Ditarget Rampung Bulan Ini, Bahlil: Cari Titik Tengah Emisi dan Kemampuan RI

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menuturkan, RUPTL 2025–2034 ditargetkan untuk disahkan bulan ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya.

"Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri, itu udah disahkan. Bulan ini," ucap Ramson.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah Komisi XII menjalani rapat tertutup dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk membahas RUPTL.

Komisi XII adalah salah satu dari 13 Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

Baca juga: RUPTL dan RUKN Selaras, Tambah Pembangkit Listrik 80 GW hingga 2040

Dalam rapat tersebut, Ramson mengungkapkan tentang target-target pembangkit listrik yang akan dibangun sampai 2034. 

Mayoritas dari pembangkit listrik baru tersebut, kata dia, adalah energi baru terbarukan (EBT).

"Hanya ada persoalan untuk yang menggunakan energi fosil gas, sumber gas itu sulit. Jadi, kemungkinan akan diganti ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)," kata dia.

Akan tetapi, kata Ramson  hingga 2034,  pembangunan PLTN ditargetkan baru sekitar 500 megawatt (MW).

Baca juga: BPK Ungkap Masalah Transisi Energi dan Rendahnya Kemajuan RUPTL

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan proses penyusunan RUPTL 2025–2034 selesai pada April 2025.

Dalam menyusun RUPTL, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.

Bahlil menyampaikan, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk EBT.

Baca juga: Bahlil Pastikan Proyek PLTP di Maluku 40 MW Masuk RUPTL PLN 2025-2034