Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perlu Skema Pendanaan Baru untuk Pengelolaan Sampah

Kompas.com, 15 Mei 2025, 16:30 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, menilai bahwa pemerintah perlu skema pendanaan baru untuk pengelolaan sampah.

Dia mengaku, telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq awal 2025 lalu.

"Pendanaan dari APBD tidak mencukupi untuk menjamin cakupan layanan yang merata di seluruh Indonesia. Tanpa skema pendanaan baru yang inovatif dan berkelanjutan, sistem ini akan terus pincang," ungkap Sano saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, pemerintah memerlukan strategi persampahan yang layak kredit atau bankable, sistem retribusi yang adil dan transparan, serta kejelasan mengenai peran swasta dalam kerja sama dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Sampah, Sumber Emisi yang Terabaikan dan Peluang Ekonomi yang Terlupakan

Sano pun menyoroti koordinasi antar level pemerintahan yang masih lemah. Sebab, sering kali program pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berjalan selaras.

"Kita tidak butuh sekadar program baru, kita butuh arah yang jelas, dukungan pendanaan yang nyata, dan ruang kolaborasi yang terbuka," ucap dia.

Sejauh ini, kata Sano, kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih belum ideal. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan Sampah di Indonesia pad 2024 mencapai 33 juta ton per tahun.

Namun kapasitas sistem layanan dan infrastruktur yang ada belum mampu mengelola semua timbulan tersebut. 

"Bahkan, masih banyak kota dan kabupaten yang belum memiliki sistem pemilahan di sumber, sementara TPA terus menumpuk tanpa kejelasan solusi jangka panjang," imbuh dia.

Baca juga: Ubah Jelantah Jadi Sabun, Komunitas Dorong Kelola Sampah

Pihaknya menyebut, tantangan pengelolaan sampah mencakup belum sinkronnya kebijakan pemerintah, terbatasnya anggaran, dan kesadaran publik.

"Kami percaya bahwa saatnya Indonesia berpindah ke arah ekonomi sirkular, bukan karena itu tren global, tetapi karena itu satu-satunya jalan keluar yang masuk akal dan berkelanjutan," tutur dia.

Oleh karenanya, pemerintah, pelaku, usaha maupun masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan sampah.

Kumpulkan Sampah Daur Ulang

Di sisi lain, Waste4Change telah bekerja sama dengan berbagai sektor komersil, perumahan, individu untuk menjalankan kolaborasi Extended Producer Responsibility. Ini merupakan program pengumpulan sampah kemasan langsung dari masyarakat.

Baca juga: Kunci Indonesia Bersih dari Sampah: Warga yang Tidak Malas

Lainnya, mengembangkan fasilitas pengolahan sampah anorganik dan organik guna mengurangi beban TPA, menghasilkan bahan daur ulang berkualitas, serta memproduksi kompos.

"Kami melibatkan komunitas dan mitra lokal melalui digitalisasi sistem bank sampah untuk memastikan alur material tidak putus dan bisa bernilai kembali," kata Sano.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perubahan Iklim Berpotensi Pangkas Separuh Lahan Peternakan Dunia pada 2100
Perubahan Iklim Berpotensi Pangkas Separuh Lahan Peternakan Dunia pada 2100
LSM/Figur
Tarif Nol Persen AS Ubah Peta Perdagangan Sawit Indonesia
Tarif Nol Persen AS Ubah Peta Perdagangan Sawit Indonesia
LSM/Figur
Jepang Hidupkan Kembali Reaktor PLTN Kashiwazaki-Kariwa
Jepang Hidupkan Kembali Reaktor PLTN Kashiwazaki-Kariwa
Pemerintah
Jumlah Perusahaan AS yang Publikasi Kebijakan DEI Turun Tajam
Jumlah Perusahaan AS yang Publikasi Kebijakan DEI Turun Tajam
Swasta
Duta UNICEF Soroti Pernikahan Dini hingga Kekerasan Anak di Indonesia
Duta UNICEF Soroti Pernikahan Dini hingga Kekerasan Anak di Indonesia
LSM/Figur
Cinta Laura Ditunjuk Jadi Duta Nasional UNICEF Indonesia
Cinta Laura Ditunjuk Jadi Duta Nasional UNICEF Indonesia
LSM/Figur
Investasi ESG di ASEAN Meroket, Imbangi Tren di Pasar Global yang Melemah
Investasi ESG di ASEAN Meroket, Imbangi Tren di Pasar Global yang Melemah
Pemerintah
Bulan K3 Nasional, BLKP Group Dorong Budaya Keselamatan Kerja untuk Industri Berkelanjutan
Bulan K3 Nasional, BLKP Group Dorong Budaya Keselamatan Kerja untuk Industri Berkelanjutan
Swasta
Mana yang Lebih Ramah Lingkungan: Perusahaan Keluarga ataukah Publik?
Mana yang Lebih Ramah Lingkungan: Perusahaan Keluarga ataukah Publik?
Swasta
Inggris Gelontorkan Rp 275 Miliar untuk Tata Kelola Hutan Indonesia
Inggris Gelontorkan Rp 275 Miliar untuk Tata Kelola Hutan Indonesia
Pemerintah
Mitigasi Bencana, Pertamina Patra Niaga Tanam 1.300 Pohon Saninten
Mitigasi Bencana, Pertamina Patra Niaga Tanam 1.300 Pohon Saninten
BUMN
Guru di Jombang Ajak Siswa Bijak Konsumsi Gula Lewat Program Sugar Smart Squad
Guru di Jombang Ajak Siswa Bijak Konsumsi Gula Lewat Program Sugar Smart Squad
LSM/Figur
Pulau Bengkalis Jadi Lokasi Belajar Konservasi Mangrove Nasional dan Global
Pulau Bengkalis Jadi Lokasi Belajar Konservasi Mangrove Nasional dan Global
Pemerintah
TPST Bantargebang Tak Bisa Diperluas Lagi, Sampah Jakarta Dibawa ke Mana?
TPST Bantargebang Tak Bisa Diperluas Lagi, Sampah Jakarta Dibawa ke Mana?
Pemerintah
Kepedulian Lingkungan Turun saat Seseorang Berlibur, Mengapa?
Kepedulian Lingkungan Turun saat Seseorang Berlibur, Mengapa?
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau