Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perlu Skema Pendanaan Baru untuk Pengelolaan Sampah

Kompas.com - 15/05/2025, 16:30 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, menilai bahwa pemerintah perlu skema pendanaan baru untuk pengelolaan sampah.

Dia mengaku, telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq awal 2025 lalu.

"Pendanaan dari APBD tidak mencukupi untuk menjamin cakupan layanan yang merata di seluruh Indonesia. Tanpa skema pendanaan baru yang inovatif dan berkelanjutan, sistem ini akan terus pincang," ungkap Sano saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, pemerintah memerlukan strategi persampahan yang layak kredit atau bankable, sistem retribusi yang adil dan transparan, serta kejelasan mengenai peran swasta dalam kerja sama dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Sampah, Sumber Emisi yang Terabaikan dan Peluang Ekonomi yang Terlupakan

Sano pun menyoroti koordinasi antar level pemerintahan yang masih lemah. Sebab, sering kali program pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berjalan selaras.

"Kita tidak butuh sekadar program baru, kita butuh arah yang jelas, dukungan pendanaan yang nyata, dan ruang kolaborasi yang terbuka," ucap dia.

Sejauh ini, kata Sano, kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih belum ideal. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan Sampah di Indonesia pad 2024 mencapai 33 juta ton per tahun.

Namun kapasitas sistem layanan dan infrastruktur yang ada belum mampu mengelola semua timbulan tersebut. 

"Bahkan, masih banyak kota dan kabupaten yang belum memiliki sistem pemilahan di sumber, sementara TPA terus menumpuk tanpa kejelasan solusi jangka panjang," imbuh dia.

Baca juga: Ubah Jelantah Jadi Sabun, Komunitas Dorong Kelola Sampah

Pihaknya menyebut, tantangan pengelolaan sampah mencakup belum sinkronnya kebijakan pemerintah, terbatasnya anggaran, dan kesadaran publik.

"Kami percaya bahwa saatnya Indonesia berpindah ke arah ekonomi sirkular, bukan karena itu tren global, tetapi karena itu satu-satunya jalan keluar yang masuk akal dan berkelanjutan," tutur dia.

Oleh karenanya, pemerintah, pelaku, usaha maupun masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan sampah.

Kumpulkan Sampah Daur Ulang

Di sisi lain, Waste4Change telah bekerja sama dengan berbagai sektor komersil, perumahan, individu untuk menjalankan kolaborasi Extended Producer Responsibility. Ini merupakan program pengumpulan sampah kemasan langsung dari masyarakat.

Baca juga: Kunci Indonesia Bersih dari Sampah: Warga yang Tidak Malas

Lainnya, mengembangkan fasilitas pengolahan sampah anorganik dan organik guna mengurangi beban TPA, menghasilkan bahan daur ulang berkualitas, serta memproduksi kompos.

"Kami melibatkan komunitas dan mitra lokal melalui digitalisasi sistem bank sampah untuk memastikan alur material tidak putus dan bisa bernilai kembali," kata Sano.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH Desak Pembenahan Lingkungan di Kawasan Industri Pulogadung
Menteri LH Desak Pembenahan Lingkungan di Kawasan Industri Pulogadung
Pemerintah
Cabai Palurah dari IPB, Solusi Pedas Berkelanjutan untuk Dapur dan Industri
Cabai Palurah dari IPB, Solusi Pedas Berkelanjutan untuk Dapur dan Industri
LSM/Figur
Produksi Hidrogen Lepas Pantai Tingkatkan Suhu Lokal, Perlu Mitigasi
Produksi Hidrogen Lepas Pantai Tingkatkan Suhu Lokal, Perlu Mitigasi
Pemerintah
Tanam 1.035 Pohon, Kemenhut Kompensasi Jejak Karbon Institusi
Tanam 1.035 Pohon, Kemenhut Kompensasi Jejak Karbon Institusi
Pemerintah
Valuasi Ekonomi Tunjukkan Raja Ampat Lebih Kaya dari Hasil Tambangnya
Valuasi Ekonomi Tunjukkan Raja Ampat Lebih Kaya dari Hasil Tambangnya
LSM/Figur
Murah tapi Mematikan: Pembakaran Plastik Tanpa Kontrol Hasilkan Dioksin dan Furan
Murah tapi Mematikan: Pembakaran Plastik Tanpa Kontrol Hasilkan Dioksin dan Furan
Pemerintah
Driver Ojol Mitra UMKM Grab Akan Dapat Insentif BBM dan KUR
Driver Ojol Mitra UMKM Grab Akan Dapat Insentif BBM dan KUR
Pemerintah
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Pemerintah
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
LSM/Figur
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pemerintah
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Swasta
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Pemerintah
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Pemerintah
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BUMN
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau