Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penguatan PAUD Jadi Fondasi Wujudkan SDM Unggul Berdaya Saing

Kompas.com, 15 Mei 2025, 19:31 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com-Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Indeks Perkembangan Anak Usia Dini atau Early Childhood Development Index (ECDI) 2030 tahun 2024, Rabu (14/5).

Peluncuran ECDI ini sendiri sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkapkan pentingnya Indonesia memanfaatkan momentum bonus demografi dengan meningkatkan investasi pada pembangunan manusia.

“Kunci keberhasilan mewujudkan generasi Indonesia Emas terletak pada pemenuhan kebutuhan esensial anak sejak usia dini, baik pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan pengasuhan, karena perkembangan otak mencapai 90 persen dalam lima tahun pertama kehidupan atau golden years,” papar Wamen Febrian.

Baca juga: Anak Muda Butuh Ruang Hijau, Mampukah Kota Masa Depan Menjawabnya?

"Pada masa itu, anak tidak hanya perlu dilengkapi dari sisi teknikal, namun juga karakter dan sisi spiritualitas. Kemampuan berpikir yang tidak didasari karakter yang baik dan sisi spiritualitas yang tebal akan menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter AI," lanjutnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com.

Untuk itu, Wamen Febrian juga menambahkan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkorelasi positif dalam membentuk kemampuan sensorik, kognitif, dan bahasa anak.

Hasil pengukuran pada 2024, ECDI Indonesia mencatatkan sebesar 87,7 persen anak Indonesia usia 24-59 bulan telah berkembang sesuai dengan tahap perkembangan, pembelajaran, kesejahteraan, psikososial, dan kesehatan.

Lebih lanjut, ECDI pun bisa menjadi alat strategis untuk memastikan kebijakan responsif terhadap tumbuh kembang anak, serta mewujudkan SDM unggul sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Baca juga: Anak-anak yang Lahir pada 2020 Akan Hadapi Cobaan Iklim yang Berat

Selain itu, harapannya, ECDI2030 tahun 2024 dapat menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak atas tumbuh kembang yang optimal.

“Perlu kolaborasi yang sangat erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, pakar, akademisi, dan masyarakat. Mari kita satukan langkah, perkuat sinergi, dan berkomitmen membangun fondasi kokoh bagi generasi masa depan, demi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Wamen Febrian.

Dokumen ECDI2030 tahun 2024 disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemendukbangga/BKKBN, Badan Pusat Statistik, UNICEF, dan Tanoto Foundation berdasarkan survei yang dilakukan dari Desember 2023 hingga Mei 2024.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menanti 100 Tahun Pulihnya Populasi Hiu Paus, Ikan Terbesar Penghuni Nusantara
Menanti 100 Tahun Pulihnya Populasi Hiu Paus, Ikan Terbesar Penghuni Nusantara
Swasta
Belajar Mendengar Tanpa Telinga dari Segelas Kopi
Belajar Mendengar Tanpa Telinga dari Segelas Kopi
Swasta
Respons Laporan ESDM soal Capaian Bauran EBT, IESR: Hanya Bertambah 1,3 GW
Respons Laporan ESDM soal Capaian Bauran EBT, IESR: Hanya Bertambah 1,3 GW
LSM/Figur
Studi: Mayoritas Percaya Perubahan Iklim Hanya Berdampak pada Orang Lain
Studi: Mayoritas Percaya Perubahan Iklim Hanya Berdampak pada Orang Lain
Pemerintah
Studi Temukan Posisi Knalpot Pengaruhi Jumlah Polusi Udara yang Kita Hirup
Studi Temukan Posisi Knalpot Pengaruhi Jumlah Polusi Udara yang Kita Hirup
Pemerintah
Bauran EBT Sektor Listrik Lampaui Target, Kapasitasnya Bertambah 15.630 MW
Bauran EBT Sektor Listrik Lampaui Target, Kapasitasnya Bertambah 15.630 MW
Pemerintah
Kemenhut Bersihkan 1.272 Meter Gelondongan Kayu Pasca Banjir Sumatera
Kemenhut Bersihkan 1.272 Meter Gelondongan Kayu Pasca Banjir Sumatera
Pemerintah
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi
Pemerintah
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
Kawasan Keanekaragaman Hayati Dunia Terancam, 85 Persen Vegetasi Asli Hilang
LSM/Figur
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Hiper-Regulasi dan Lemahnya Riset Hambat Pengembangan Energi di Indonesia
Pemerintah
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi
LSM/Figur
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
Studi Ungkap Dampak Pemanasan Global pada Pohon, Tumbuh Lebih Lambat
LSM/Figur
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
AS Keluar dari UNFCCC, RI Perlu Cari Alternatif Pembiayaan Transisi Energi
LSM/Figur
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Sepekan ke Depan
Pemerintah
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau