Ketika ESG Gagal Menyentuh UMKM

DI TENGAH gelombang arus global tentang pentingnya Environmental, Social, and Governance (ESG), hampir semua perusahaan besar kini berlomba menunjukkan komitmennya. Mulai dari laporan keberlanjutan, target emisi nol bersih, hingga program tanggung jawab sosial.

Namun, ada satu aktor utama ekonomi Indonesia yang nyaris tak tersentuh dalam narasi ESG: UMKM.

Padahal, menurut data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), pada tahun 2023 jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta, dengan kontribusi 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 9.580 triliun.

Tidak hanya itu, UMKM juga menyerap 117 juta pekerja, setara 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Angka ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keberlangsungan UMKM.

Baca juga: Isu Merger GoTo-Grab dan Kekhawatiran Data Jutaan Warga Indonesia

Namun, sebagian besar pelaku UMKM bahkan tidak pernah mendengar istilah ESG, apalagi menerapkannya dalam operasional usaha mereka.

ESG: Terlalu elitis?

Dalam kegiatan kami bersama Temu Ide di berbagai daerah, kami menjumpai kenyataan yang kontras.

Saat dunia bisnis ramai membahas dekarbonisasi dan ekonomi hijau, pelaku UMKM justru masih berkutat pada soal-soal mendasar: keterbatasan modal, produk yang stagnan, pemasaran digital yang minim, bahkan akses internet yang belum memadai.

Di beberapa desa wisata, sinyal belum stabil. Bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan bisnis digital, apalagi menerapkan ESG?

Dukungan pemerintah sering kali terbatas—bukan karena niat, tetapi karena anggaran pembinaan yang kecil dan tidak berkelanjutan.

Pelatihan inkubasi UMKM seringkali tidak konsisten, terputus di tengah jalan. Dalam kondisi seperti ini, ESG terasa seperti wacana kelas atas yang tidak relevan bagi pelaku usaha mikro.

Lebih jauh, beberapa standar keberlanjutan justru menjadi beban baru. Misalnya, sertifikasi lingkungan atau bahan ramah lingkungan yang mahal dan sulit dijangkau, menjadikan UMKM kerap tertinggal dari rantai pasok industri besar.

ESG seharusnya tidak menjadi beban tambahan, tetapi kerangka yang memampukan UMKM bertumbuh lebih sehat dan adil.

Untuk itu, pendekatan ESG perlu dimaknai ulang—berbasis komunitas, konteks lokal, dan kebutuhan nyata pelaku usaha.

Di Subang, misalnya, kami mendampingi pengrajin tempurung kelapa yang mengolah limbah menjadi kerajinan tangan.

Kegiatan ini tidak masuk laporan ESG manapun, tapi sejatinya sudah mencerminkan prinsip ekonomi sirkular.

Baca juga: Generasi Z Resign: Kombinasi Beban Kerja, Stres, dan Minimnya Dukungan Sosial

Di desa lain, peternak ikan lele mengelola limbah air kolam untuk menyiram tanaman hortikultura- inovasi sederhana yang menggabungkan efisiensi dan tanggung jawab lingkungan.

Yang mereka butuhkan bukan audit ESG, tetapi akses pasar, pelatihan inovasi produk, dan sistem pemasaran digital yang menjangkau luar desa. ESG baru akan bermakna jika turun ke lapangan dan tumbuh dari bawah.

Dari sosialisasi ke kolaborasi

Pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan startup seperti Temu Ide perlu membangun ekosistem kolaboratif yang inklusif.

Literasi keberlanjutan harus dijadikan bagian dari pelatihan UMKM, bukan dalam bentuk seminar satu arah, melainkan dialog dua arah yang menyesuaikan dengan bahasa dan realitas lokal.

Kita juga perlu membuka akses ke pembiayaan hijau yang ramah UMKM: tidak berbelit, tidak memerlukan jaminan berat, dan bisa digunakan untuk inovasi sederhana—seperti kemasan ramah lingkungan, pengelolaan limbah produksi, atau penghematan energi di bengkel kecil.

Terakhir, kita perlu menata ulang kebijakan ESG nasional agar tidak hanya mencerminkan indikator global, tetapi juga menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil: apakah mereka merasa dilibatkan, dibantu, dan didorong tumbuh secara adil?

Jika ESG ingin hidup di Indonesia, ia harus belajar dari warung kopi di desa, dari tangan perajin lokal, dan dari tantangan digital di pinggiran.

Bukan hanya menargetkan emisi rendah di korporasi besar, tapi memastikan pelaku usaha kecil juga berdaya menghadapi masa depan. Karena keberlanjutan bukan soal siapa paling hijau, tapi siapa yang paling tidak meninggalkan siapa pun.