Interupsi untuk Pertambangan: Pembangunanisme Vs "Wahabi Lingkungan"

Di luar manfaat ekonomi itu, betulkah aktivitas penambangan mineral di negeri kita menerbitkan manfaat? Manfaat kepada dan dipetik oleh siapa?

Pemerintah mengklaim, nilai ekspor nikel melompat dari 5,4 miliar dollar AS pada 2013 menjadi 35,6 miliar dollar AS pada 2022. Ini berarti naik hampir tujuh kali lipat.

Dan ini dicapai setelah pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo, menggeber eksploitasi nikel lewat program hilirisasi.

CREA dan Celios pernah menerbitkan studi "Membantah mitos nilai tambah, menilik ulang industri nikel" tahun 2024 lalu.

Studi ini fokus di tiga provinsi peleburan nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Baca juga: Raja Ampat dan Kutukan Sumber Daya

Laju pertumbuhan industri nikel di tiga provinsi, menurut CREA dan Celios, akan menembus 4 miliar dollar AS atau Rp 62,8 triliun pada tahun kelima pembangunannya.

Nilai ekonomi tentu sangat menggiurkan, hanya kalah dari APBD Pemerintah Provinsi Jakarta. Namun industri nikel, sebut studi tadi, menyebabkan degradasi lingkungan seperti menurunnya kualitas air, tanah dan udara.

Dalam hitung-hitungan CREA dan Celios, dalam 15 tahun dari sejak aktivitas penambangan dimulai, para petani dan nelayan justru akan tekor hingga Rp 3,64 triliun.

Klaim industri nikel mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah, juga ditepis studi itu.

Sebaliknya, peningkatan serapan tenaga kerja hanya akan terjadi di tahun ketiga saat tahap konstruksi, kemudian cenderung menurun hingga tahun kelima belas (Kompas.com, 23 Februari 2024).

Climate Rights International (Januari 2024) mengungkapkan bahwa penambangan nikel di Halmahera mengancam hak-hak warga lokal atas air bersih ketika kegiatan industri dan deforestasi mencemari sungai-sungai tempat warga menggantungkan hidup mereka.

Masih menurut CRI, warga juga khawatir atas meningkatnya bencana banjir yang diakibatkan oleh penggundulan hutan.

Apa yang dipaparkan Greenpeace Indonesia berikut, sampai saat ini belum ada "obatnya". Hingga 2023, Greenpeace mencatat, total area tambang nikel mencapai 45.588 hektar--sebanyak 26.837 hektar di antaranya menyebabkan deforestasi langsung (Tempo.co, 29 April 2025).

Deforestasi sama dengan mengundang marabahaya: Pohon yang sedianya berguna untuk menyerap CO2 tandas, sehingga laju penumpukan gas rumah kaca (GRK) makin besar di atmosfer.

Padahal satu hektar hutan tropis berpotensi menyerap 50 ton CO2 selama masa hidupnya. Emisi karbon itu yang memicu pemanasan global dan krisis iklim kian hebat--sesuatu yang disebut Ulil telah dinarasikan dengan cara menakut-nakuti.

Di negeri kita laju deforestasi sudah lampu merah, menembus 261.575 hektar sepanjang 2024 menurut catatan Auriga Nusantara. Lebih dari separuhnya akibat penambangan dan pembukaan lahan sawit.

Data dan fakta tadi menegaskan satu hal: sebagian, kalau bukan mayoritas, aktivitas penambangan di Tanah Air itu identik dengan "bad mining" seperti disinggung oleh Ulil Abshar Abdalla.

Tepat di sini, developmentalisme tak dengan sendirinya langsung bermanfaat ketika dijalankan di lapangan empiris.