Pengamat: Konflik Iran-Israel Berpotensi Berdampak pada Sektor Maritim RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Maritim Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyebut konflik Iran-Israel berpotensi berdampak pada sektor maritim Indonesia.

Perang Iran Israel diprediksi memicu kenaikan harga minyak seiring dengan kekhawatiran global dengan terganggunya jalur Selat Hormuz yang menjadi pusat pelayaran ekspor minyak.

“Ketika jalur pelayaran utama energi dan komoditas terganggu maka sistem logistik dunia dipaksa menyesuaikan rute, waktu, dan biaya. Ini menimbulkan gelombang biaya tambahan yang sangat signifikan, termasuk pada sektor pelayaran Indonesia,” kata Marcellus dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

Dia berpandangan, biaya pengiriman barang dari dan ke pelabuhan Indonesia akan melonjak drastis. Imbasnya memengaruhi daya saing ekspor komoditas batu bara, minyak mentah, karet, dan produk perikanan.

Baca juga: Negara Berkembang Kecewa, Pajak Karbon Pelayaran Dinilai Kurang Ambisius

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar mengakibatkan nelayan kecil harus membayar dua kali lipat untuk setiap liter solar kapalnya. 

“Akibatnya, banyak nelayan di daerah seperti Bitung, Kendari, dan Sibolga memilih tidak melaut," ucap Marcellus.

"Hal ini berdampak langsung pada pasokan komoditas laut, menaikkan harga ikan di pasar domestik, dan memperlemah daya beli masyarakat," imbuh dia.

Dalam waktu singkat, kondisi tersebut turut mengganggu ketahanan pangan laut di dalam negeri. Kemudian, biaya operasional armada pelayaran bakal ikut naik karena penyesuaian harga bahan bakar maupun biaya asuransi.

"Situasi ini menurunkan frekuensi pelayaran dan membuat industri perkapalan nasional kehilangan efisiensi,” papar dia.

Baca juga: Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Pari Picu Abrasi dan Ganggu Nelayan

Ancaman PHK

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pun membayang-bayangi mereka yang bekerja di sektor pelayaran dan pelabuhan. Pasalnya, jasa pelabuhan mengalami penurunan volume muatan karena eksportir dan importir menahan pengiriman akibat ketidakpastian biaya dan waktu.

Indonesia, menurut dia, menghadapi tantangan ganda. Sebagai negara net importir minyak, kenaikan harga energi menimbulkan beban fiskal besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian Keuangan memperkirakan potensi pembengkakan subsidi energi mencapai Rp 75 triliun apabila harga minyak dunia bertahan di atas 110 dollar AS per barel dalam jangka menengah.

"Maka kenaikan biaya logistik domestik, akibat tekanan maritim akan menyebabkan inflasi barang konsumsi, dan meningkatnya harga bahan pokok. Terutama di kawasan timur Indonesia yang sangat tergantung pada distribusi laut,” kata dia.

Marcellus menilai, Indonesia belum sepenuhnya siap menangkap peluang pengalihan rute pelayaran global dari Teluk Persia ke Samudra Hindia dan Asia Tenggara

Pelabuhan Patimban dan Kuala Tanjung seharusnya bisa berperan sebagai simpul logistik regional. Namun, lamanya waktu pendangkalan alur, bongkar muat, konektivitas hinterland yang belum memadai, dan belum tuntasnya reformasi digital logistik nasional menjadi kendala.

Baca juga: Pagar Laut: Akuisi Perairan yang Rugikan Nelayan

Karenanya, percepatan pengembangan pelabuhan berstandar internasional harus menjadi prioritas dengan memastikan proyek-proyek seperti Patimban, Bitung, dan Kuala Tanjung terus berjalan efektif. 

"Dari itu perlu ada kebijakan fiskal yang lebih tajam untuk melindungi sektor perikanan dan pelayaran rakyat dari tekanan harga energi global," tutur Marcellus.

Pemerintah juga perlu memperkuat armada pelayaran nasional, mendorong industri galangan kapal, serta menyiapkan sistem logistik yang terintegrasi dari laut serta daratan.