Bappenas: Kedermawanan Masyarakat Bisa Dorong Pembangunan Nasional Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Budaya filantropi sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari masuknya RI dalam daftar negara dengan masyarakat yang dermawan.

Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy menyatakan hal itu bisa menjadi titik awal bagi pelaksanaan pembangunan nasional agar tak selalu bergantung pada pemerintah.

"Benar pemerintah itu bisa memberikan arah, bisa membuat regulasi, peraturan dan undang-undang, tetapi ini harus ada kesadaran dari para masyarakatnya sendirinya, masyarakat sendiri harus menyadari bahwa pembangunan itu adalah untuk kita semua, untuk mencintai sesama, baru ini ada kesadaran," ujar Rachmat, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Pembangunan Sembarangan di Luar Kawasan Lindung Ancam Biodiversitas

Kata dia, Presiden Prabowo Subianto pernah memperingatkan untuk menghentikan keserakahan yang berlebihan agar masyarakat dapat membangun Indonesia.

Ia percaya filantropi bisa melahirkan keadilan dan membangun kemakmuran. Rachmat menilai, potensi filantropi di Indonesia sangat luar biasa.

Kementerian PPN/Bappenas, kata dia, menghitung potensi dari filantropi yang mencapai lebih dari Rp 600 triliun, yang berasal dari filantropi dihimpun dari perusahaan-perusahaan, sampai yang berbasis keagamaan seperti zakat dan waqaf.

Rachmat menganggap tujuan filantropi semestinya membangun dunia, bukan hanya Indonesia.

"Ketika masyarakat dunia jumlahnya 5 miliar barangkali, kita (pemerintah suatu negara) masih bisa mengatasi, negara satu per satu masih bisa mengatasi, ketika masyarakat dunia sudah menembus 8 miliar orang, dan menuju 10 miliar (orang), saya kira kita (negara) mengatasi sendiri tidak bisa," ucapnya.

Baca juga: Menko AHY: Indonesia Siap Membentuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Karena itu, dia berharap kontribusi para filantropis dapat menjadi langkah awal untuk membangun Indonesia yang lebih berkelanjutan.