Pemerintah Fokus Tangani Karhutla di Luar 6 Wilayah Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan saat ini pemerintah fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di luar enam provinsi prioritas sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020.

Enam provinsi itu antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Sekarang konsentrasinya di akhir-akhir tahun ini lebih ke daerah-daerah yang bukan termasuk enam provinsi tersebut," kata Raja Juli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10/2025).

Ia mencatat, masih ada dua provinsi di mana siaga karhutla baru berakhir pada 30 November 2025. Kemenhut melaporkan, luasan karhutla 2025 menurun dari tahun sebelumnya. Pada 2024 karhutla melanda 376.805 ha area sedangkan 2025 seluas 213.984 ha di 38 provinsi.

Baca juga: BMKG: Kerugian Ekonomi akibat Karhutla Turun hingga Rp 68 T

Raja Juli menyebut, dalam 10 tahun terakhir kebakaran gambut di Indonesia juga dapat dikendalikan dengan signifikan dengan luas kebakaran gambut dari 891.275 ha (2015) menjadi 24.212 ha (2025).

"Kami berharap tahun depan bisa menekan kembali, terutama di Riau nanti misalkan bulan Februari sudah mulai kering dan operasi modifikasi cuacanya harus mulai ketika masih musim hujan," ucap Raja Juli.

"Sehingga tinggi muka air di tanah terutama di gambut, dapat kami antisipasi sebelum keringan dan kebakaran terjadi," tutur dia.

Adapun titik panas atau hotspot periode 1 Januari-26 September 2025 sebanyak 2.248 titik. Angka ini turun 23,9 persen dibandingkan 2024, yakni 2.954 titik. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menjelaskan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla telah dibubarkan dua pekan lalu.

Tahun ini, BNPB mengerahkan tim lebih sedikit dari sebelumnya.

"Kami mengerahkan heli patroli tahun ini hanya 12, kemudian heli waterbombing-nya hanya 18, dibandingkan tahun 2024-2023 itu di atas 40 heli waterbombing dan heli patroli. Artinya pengerahan sumber daya untuk memadangkan api tahun ini relatif lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya," sebut Suharyanto.

Baca juga: Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan