Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
DENPASAR, KOMPAS.com - Eksploitasi hutan berskala besarpernah terjadi di Indonesia ketika Indonesia menjadi eksportir kayu mentah terbesar di dunia pada 1980.
Menurut Frederic Durand dalam Hutan dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Menuju Kesadaran Atas Batas-batas Eksploitasi di buku 'Revolusi Tak Kunjung Selesai; Potret Indonesia Kini', rezim Orde Baru tidak menyampaikan tingkat deforestasi yang sebenarnya terjadi.
Sementara itu dalam artikel Is It True that Oil Palm Plantations are the Main Driver of Indonesia's Tropical Forest Deforestation?, Yanto Santosa dkk (2020) menyebut, perkebunan sawit mengonversi lahan transmigrasi, agroferostry karet, semak belukar, sampai bekas hak guna usaha (HGU) dan hak penguasaan hutan (HPH) perusahaan lain.
Baca juga: Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Paradigma bisnis perkebunan sawit pada akhir masa Orde Baru juga berorientasi ekploitasi demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Namun, apakah saat ini industri perkebunan sawit masih menerapkan paradigma meraup untung yang sebesar-besarnya?
"Kalau dulu, dari 1996 sampai tahun 2000-an itu memang berorientasi pada keuntungan saja. Bagaimana lahan itu dikeruk semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Hasilnya, rendemennya bagus, tata kelolanya jarang memperhatikan dampak lingkungan," ujar Direktur Utama Enerplant Plantation & Consultant, Muklis Badawi di Bali, Kamis (13/11/2025).
Tekanan dari NGO, kata Muklis, menguatkan kesadaran atas pentingnya keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan perkebunan sawit.
Apalagi, pengelolaan perkebunan sawit secara berkelanjutan ternyata juga turut meningkatkan produktivitas.
Namun, sebenarnya pergeseran paradigma bisnis perkebunan sawit dari berorientasi produktivitas menuju keberlanjutan, sudah muncul sejak adanya sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Tanpa sertifikasi RSPO, kata dia, minyak sawit sulit dijual dengan harga premium.
Kunci keberlanjutan sawit: dari pimpinan perusahaan
Menurut Muklis, inisiatif keberlanjutan perlu dimulai dari 'puncak' kepemimpinan dalam perusahaan perkebunan sawit.
Meski terdengar menjanjikan, jika inisiatif keberlanjutan berasal dari pegawai perkebunan sawit level menajer ke bawah berpotensi, maka yang bersangkutan tetap berisiko dipecat.
"Inisiatif keberlanjutan tidak bisa dijalankan di level medium seperti manajer ke bawah. Ini enggak bisa tanpa manajemen puncak. Kalau enggak ada instruksi, (level manajer ke bawah) enggak melakukannya karena itu berat juga," tutur pria yang telah merintis karir di berbagai perusahaan perkebunan sawit sejak 1996 ini.
Direktur Utama Enerplant Plantation & Consultant, Muklis Badawi menjelaskan perusahaan perkebunan sawit berkelanjutan di sela-sela acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Prince Outlook (IPOC2025) di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (13/11/2025).Ia menganggap konsistensi sebagai tantangan terberat dalam memberlakukan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perkebunan sawit.
Konsistensi tersebut harus terwujud dalam manajemen pada level puncak, serta di tingkat manajer dan operasional.
Yang tersulit justru memastikan pegawai-pegawai perkebunan sawit di tingkat paling bawah bekerja dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini mengingat perkebunan sawit umumnya sangat luas, yang bahkan bisa mencapai 100.000 hektar.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
