Banjir Aceh Disebut Jadi Dampak Deforestasi, Tutupan Hutan Sudah Kritis Sejak 15 Tahun Lalu

KOMPAS.com - Aceh disebut telah melampaui ambang batas kehilangan tutupan hutan sejak tahun 2007. Berdasarkan hasil pemetaan Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2007, seluruh wilayah di Serambi Mekkah sebenarnya tidak boleh lagi kehilangan tutupan hutan.

Tutupan hutan di Aceh saat itu memang masih lumayan luas atau 55 persen. Namun, setelah menggabungkan peta tutupan dengan curah hujan, kelerangan, kepadatan penduduk, daerah aliran sungai (DAS) dan data lainnya melalui metode overlay, terungkap bahwa tidak ada lagi daerah yang aman untuk pembukaan lahan.

Baca juga:

• Menteri LH Sebut 4,9 Juta Hektar Lahan di Aceh Rusak akibat Banjir
• Sebulan Pasca-banjir Aceh, Distribusi Logistik Dinilai Belum Merata Ditambah Inflasi

"Artinya, enggak ada lagi area yang bisa dikonversi menjadi tambang, menjadi sawit, atau menjadi komoditas lain," kata Executive Director Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, Farwiza Farhan dalam webinar, Selasa (23/12/2025).

"Ketika Aceh mulai mengambil langkah-langkah yang mengganti tutupan hutan dengan komoditas lain, apa pun itu, akan meningkatkan risiko bencana yang ada di Provinsi Aceh. Itu sudah diketahui dari tahun 2007, which is (yang mana) 15 tahun yang lalu," tambah dia. 

Saat ini, akumulasi tindakan melanggar ambang batas penghilangan tutupan hutan di Aceh tercermin dari banjir yang dipicu curah hujan ekstrem. Skala kehilangan tutupan hutan terbesar di Aceh terjadi selama periode tahun 1990 sampai 2000-an.

Penyelenggara negara di Indonesia disebut cenderung melepas tanggung jawab dengan bersembunyi di balik dalih penghilangan tutupan hutan tidak terjadi kala mereka berkuasa.

"Kementerian Kehutanan bilang, 'Oh, saya enggak mengeluarkan izin tuh di masa saya berkuasa' atau Presiden yang sekarang mengatakan, 'Oh, tidak ada, saya tidak pernah mengizinkan, deforestasi di masa saya ini menjabat ke tahun, kan?'. Tapi kerusakan itu terus berlanjut seiring dengan bergantinya pemegang kekuasaan," jelas Fawzia.

"Jadi keputusan yang diambil 30-40 tahun yang lalu masih kita rasakan dampaknya sampai sekarang," lanjut dia.

Aceh kehilangan tutupan hutan, sudah lampaui ambang batas

Banyak kawasan beralih fungsi jadi hutan produksi dan area penggunaan lain

ANTARA FOTO/Khalis Surry Foto udara warga menyeberangi sungai dengan jembatan darurat di wilayah Tenge Besi, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (20/12/2025). Akses warga pejalan kaki masih harus melintasi jembatan darurat dari batang kayu dan kendaraan roda dua harus menyeberangi arus sungai saat debit air surut, sementara roda empat tidak dapat melintas, akibat jalan dan jembatan penghubung antara Bener Meriah menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah putus diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11).

Di sisi lain, Aceh disebut tetap kehilangan tutupan hutan selama 15 tahun terakhir.

Misalnya, dalam 15 tahun terakhir, DAS Peusangan dan DAS Krung Gero kehilangan tutupan hutan yang relatif kecil. 

Hal ini disebabkan kawasan sekitar DAS Peusangan dan DAS Krung Gero sudah banyak beralih fungsi menjadi hutan produksi dan area penggunaan lain (APL).

Di hilir DAS Peusangan dan DAS Krung Gero, terdapat permukiman padat penduduk.

Menurut Farwiza, permukiman penduduk paling miskin di Aceh kemungkinan berada di daerah-daerah yang sering terdampak banjir yaitu permukiman di DAS Peusangan, DAS Krung Ger, dan DAS Aceh Tamiang yang berulang kali dilanda banjir.

"Yang menarik, kebetulan saya dikasih lihat sebuah studi yang masih on going (berjalan) soal lapisan kemiskinan, multidimensional poverty. Dugaannya tentu masyarakat di DAS Peusangan, DAS Krung Ger, dan DAS Aceh Tamiang yang berkali-kali mengalami bencana," kata Farwiza.

"Jadi build up of wealth, membangun kekayaan, membangun aset, kesempatan itu hilang dengan setiap bencana yang terjadi," tambah dia.

Baca juga:

• IPB Latih Relawan dan Akademisi di Aceh Produksi Nasi Steril Siap Makan
• Deforestasi Dinilai Perparah Banjir di Aceh, Risiko Sudah Dipetakan Sejak Lama

Enggan menyalahkan komoditas tertentu

Farwiza enggan menyalahkan suatu komoditas tertentu sebagai penanggung jawab utama atas kerusakan hutan di Aceh.

Apalagi, komoditas penyebab kerusakan hutan dapat berubah dari waktu ke waktu, mulai dari kayu di tahun 1990-an hingga kelapa sawit untuk saat ini.

Bahkan, kemungkinan tambang akan berkontribusi terbesar dalam kerusakan hutan di Aceh ke depannya, seiring kenaikan harga emas.

"Yang bersalah itu spesies homo sapiens. Para pengambil kebijakan yang membuat kebijakan ugal-ugalan, menguntungkan diri sendiri sehingga kita semua membayar dampaknya, termasuk spesies lain," ucapnya.