Tantangan Industri Sawit di Indonesia 2026, Produktif Tanpa Ekspansi Lahan

KOMPAS.com - Kelapa sawit dinilai tetap akan memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai sumber devisa, penggerak perekonomian daerah, serta pilar ketahanan energi melalui program biodiesel.

Namun, memasuki tahun 2026, industri kelapa sawit dihadapkan dengan tantangan struktural yaitu tuntutan pertumbuhan industri kelapa sawit dengan tidak mengandalkan ekspansi lahan, tapi dengan peningkatan produktivitas, kepastian tata kelola, serta keberlanjutan.

Baca juga:

• Intensifikasi Lahan Tanpa Memperluas Area Tanam Kunci Keberlanjutan Perkebunan Sawit
• Dedi Mulyadi Larang Sawit di Jawa Barat, Pakar IPB Nilai Kebijakan Tidak Tepat

“Ke depan, pengelolaan industri sawit tidak bisa lagi berjalan secara business as usual. Transformasi berbasis produktivitas, tata kelola yang kuat, dan keberlanjutan menjadi kunci agar sawit Indonesia tetap menjadi pemain utama minyak nabati dunia,” ujar Ketua Pengurus Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Nanang Hendarsah dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).

Nasib kelapa sawit di Indonesia tahun 2026

Berdasarkan laporan Outlook Sawit Indonesia 2026, IPOSS merekomendasikan sejumlah langkah strategis sebagai kebijakan struktural.

Rekomendasi tersebut, di antaranya penguatan kepastian legalitas dan integrasi tata kelola, serta percepatan peremajaan kebun rakyat demi menggenjot produktivitas.

Selain itu, ada pula penyelarasan kebijakan energi dan perdagangan agar penguatan pasar domestik tidak menggerus daya saing ekspor.

Baca juga:

• Kebun Kelapa Sawit Tak Bisa Gantikan Fungsi Hutan, Daya Serap Karbon Rendah
• Cegah Banjir Berulang di Sumatera, Akademisi IPB Usul Moratorium Sawit

Penataan legalitas lahan

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Industri kelapa sawit Indonesia pada 2026 dituntut tumbuh tanpa perluasan lahan. Simak penjelasan IPOSS berikut.

Sebagian perkebunan kelapa sawit masih berada di tengah dan di dalam kawasan hutan. Maka dari itu, penataan legalitas lahan melalui verifikasi menjadi langkah prioritas yang strategis dalam memperkuat fondasi industri kelapa sawit.

Penataan legalitas telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) 45/2025, dengan menetapkan mekanisme penegakan hukum. Di antaranya berupa kewajiban finansial, pemulihan lahan, serta pengenaan denda administratif sebesar Rp 25 juta per hektar per tahun bagi usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin.

Penataan legalitas melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) perlu memastikan perkebunan kelapa sawit tetap berproduksi selama proses berlangsung. 

Hal itu mengingat sebagian lahan produktif perkebunan kelapa sawit yang berkontribusi terhadap pasokan nasional berada di dalam kawasan hutan.

Stabilitas produksi perkebunan kelapa sawit tersebut harus dijaga agar tidak menimbulkan gangguan pasokan yang dapat memengaruhi dinamika pasar global.

Kegagalan penataan legalitas akan berdampak terhadap rendahnya produksi kelapa sawit, yang dapat merugikan penerimaan negara atau mengancam keberlanjutan program mandatori biodiesel.

Kebijakan penataan ulang tata kelola industri kelapa sawit harus dirancang untuk menguatkan akuntabilitas pemanfaatan lahan.

Per September 2025, sekitar 1,5 juta hektar telah masuk skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara, termasuk kewajiban 20 persen perkebunan plasma untuk masyarakat.

Baca juga: POPSI: Naiknya Pungutan Ekspor Sawit untuk B50 Bakal Gerus Pendapatan Petani

Program Peremajaan Sawit Rakyat

freepik.com Industri kelapa sawit Indonesia pada 2026 dituntut tumbuh tanpa perluasan lahan. Simak penjelasan IPOSS berikut.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disebut bertujuan meningkatkan produktivitas kebun rakyat. Saat ini, perkebunan kelapa sawt rakyat berkontribusi sekitar 42 persen dari total luas secara nasional.

Meski luas, produktivitas crude palm oil (CPO) perkebunan kelapa sawit rakyat masih rendah atau 3,1-3,5 ton per hektar. Dengan demikian, kontribusi produksi kelapa sawit rakyat sekitar 34-35 persen dari total produksi nasional.

Minimnya kontribusi dari produksi kelapa sawit rakyat tersebut perlu diperlakukan sebagai permasalahan struktural yang diselesaikan pemerintah secara sistematis dan bertahap.

Apalagi, penyelesaian masalah PSR dapat meningkatkan produksi CPO nasional dan kesejahteraan petani.

Legalitas lahan dan good agricultural practice, peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif dinilai penting untuk mendongkrak produktivitas perkebunan rakyat.

Kendala biaya peremajaan disebut bisa diatasi dengan insentif PSR Rp 60 juta per hektar melalui program PSR, yang serapannya masih rendah.

Realisasi PSR periode Januari hingga Oktober 2025 sebesar 22 persen dari 120.000 hektar yang ditargetkan.

Hal ini disebabkan hambatan legalitas lahan, koordinasi lintas K/L dengan pemerintah daerah, akses pembiayaan, dan kapasitas pekebun.

Capaian program PSR hanya 30-50 ribu hektar setiap tahun sehingga tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan produksi CPO. Sebab, peningkatan tanaman tua dan tak produktif lebih cepat ketimbang yang dapat diremajakan.

Baca juga: 

• Meski Dianggap Imperialisme, EUDR Bisa Jadi Jalan Perbaikan Tata Kelola Komoditas
• Walhi Sebut Banjir Sumatera Bencana yang Direncanakan, Soroti Izin Tambang dan Sawit

Sertifikasi Berkelanjutan ISPO

SHUTTERSTOCK/litalalla Industri kelapa sawit Indonesia pada 2026 dituntut tumbuh tanpa perluasan lahan. Simak penjelasan IPOSS berikut.

Untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional, terutama European Union Deforestation (EUDR) pada 2026, perlu penguatan sertifikasi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, Indonesian Sustainable Palm Oil.

Hingga Juli 2025, sekitar 6,6 juta hektar atau 40 persen perkebunan kelapa sawit telah tersertifikasi ISPO. Perkebunan kelapa sawit yang terverifikasi ISPO masih didominasi perusahaan berskala besar.

Untuk memperkuat ISPO, melalui Perpres No. 16/2025, pemerintah memperluas cakupan audit dari hulu ke hilir dan mengadopsi geo-traceability sebagai dasar ketertelusuran yang lebih transparan.

Sistem informasi ISPO (SI-ISPO) juga terhubung dengan data perizinan, tata ruang, dan informasi kawasan hutan sehingga setiap bagian dari rantai pasok kelapa sawit Indonesia bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar keberlanjutan internasional.

Indonesia bisa memenuhi persyaratan EUDR sebagai produsen kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di pasar global dengan berbagai penyesuaian ISPO itu.