Korea Selatan dan China Perluas Kerja Sama Terkait Krisis Iklim

Perkuat kerja sama antar-kompleks industri

Kedua negara akan promosi kerja sama antar-daerah

Secara terpisah, Kementerian Perindustrian Korea Selatan menyatakan telah menandatangani MoU dengan Kementerian Perdagangan China untuk memperkuat kerja sama antar-kompleks industri.

Kerja sama ini akan berfokus pada peningkatan investasi dan stabilitas rantai pasokan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua negara akan mempromosikan kerja sama antara kawasan Saemangeum di Korea Selatan dan pusat-pusat industri China di Provinsi Jiangsu, Shandong, dan Guangdong. 

Langkah itu mendukung kolaborasi di bidang komponen dan material, energi hijau, serta sektor bio dan farmasi.

China diperkirakan akan mengirimkan delegasi investasi ke Saemangeum pada 2026.

Baca juga: 

• Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
• Populasi Gurita di Inggris Melonjak, Disebut akibat Krisis Iklim

Dok. Unsplash/Linda Yuan Kerja sama Korea Selatan dan China saat ini mencakup krisis iklim, ekonomi sirkular, hingga pengembangan pasar karbon Asia Timur.

Di bidang sains dan teknologi, Kementerian Sains dan Teknologi Informasi Korea Selatan menandatangani perjanjian dengan Kementerian Sains dan Teknologi China.

Kerja sama ini bertujuan menghadapi berbagai tantangan global, seperti krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China juga memperluas kolaborasi di bidang teknologi digital. Termasuk, kolaborasi dalam inklusi digital, dengan dialog strategi bilateral yang dijadwalkan akan diadakan di Beijing tahun 2026.

Pemerintah Korea Selatan menyebut perjanjian-perjanjian itu ditandatangani sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperdalam hubungan bilateral.

Terdapat sembilan MoU tambahan yang disimpulkan antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara di sektor barang konsumsi, konten, dan rantai pasokan.

Korea Selatan dan China telah bekerja sama dalam isu-isu lingkungan sejak awal tahun 1990-an. Salah satunya, perjanjian kerja sama lingkungan tahun 1993 dan inisiatif selanjutnya, seperti rencana "Langit Biru" yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara lintas batas.

Namun, kemajuannya sering kali tidak merata, dengan perselisihan mengenai tanggung jawab atas polusi debu halus dan transparansi yang terbatas dalam berbagi data.