KLH Siap Tegakkan Hukum Daerah yang Abai Sampah

Di sisi lain, Menteri LH juga menempuh pendekatan kolaboratif. Hanif menyatakan siap menggandeng DPRD di seluruh kabupaten untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah nasional.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat dukungan politik di tingkat daerah.

Pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dilakukan untuk mendorong peran aktif Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD kabupaten.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kinerja pengelolaan sampah.

"Jadi tentu dengan konsolidasi seperti ini harapan kita akan semakin banyak mendapat dukungan dari stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada di tingkat tapak. Sebagaimana kita ketahui ujung tombak dari pemerintahan kita ada di kabupaten," kata Hanif.

Dalam pertemuan itu, Hanif memaparkan berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan KLH serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Fokus utama tetap pada peningkatan sistem pengelolaan sampah agar lingkungan menjadi lebih sehat dan berkualitas bagi masyarakat.

"Harapan saya tentu ini terus berkembang menjadi kaukus-kaukus di dalam rangka mengedepankan lingkungan hidup sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional kita," ucap Hanif.

Baca juga:

• KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir
• DLH Siapkan 3.395 Petugas Kebersihan, Angkut Sampah Saat Tahun Baru Jakarta

Ketua ADKASI, Siswanto menuturkan, DPRD bersama kepala daerah akan bersinergi untuk memperbaiki tata kelola lingkungan.

Fokus tersebut tidak hanya pada sampah, tapi juga pada perlindungan ekosistem secara menyeluruh.

"Oleh karena itu DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah bersama kepala daerah tentu akan bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih baik, tata kelola sampah yang lebih baik," tuturnya.