Penulis
KOMPAS.com - Balai Taman Nasional Way Kambas, Lampung, mencatat pemulihan ekosistem telah mencapai 1.286,84 hektar sepanjang periode 2021 hingga 2024.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi konflik satwa liar dengan manusia, khususnya masyarakat desa penyangga.
Baca juga:
"Balai Taman Nasional Way Kambas menyadari bahwa pembatasan fisik saja tidak akan optimal mengurangi adanya interaksi negatif antara satwa liar dengan masyarakat, tanpa perbaikan kualitas habitat bagi satwa," kata Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, MHD Zaidi, dilansir dari Antara, Selasa (20/1/2026).
Adapun konflik satwa liar umumnya terjadi saat kebutuhan dasar satwa tidak terpenuhi. Gajah sumatera, misalnya, membutuhkan ruang jelajah luas dan pakan yang cukup sepanjang tahun.
Saat hutan rusak, tekanan terhadap satwa meningkat. Satwa kemudian terdorong keluar kawasan, lalu memasuki kebun, ladang, dan permukiman warga. Dari sinilah konflik sering muncul.
Baca juga:
Balai TN Way Kambas pulihkan 1.286 hektar ekosistem untuk menekan konflik gajah dan manusia.Zaidi menyebutkan, pemulihan dilakukan pada berbagai tipe ekosistem, serta dilakukan penyediaan pakan alami untuk gajah dan badak.
"Pemulihan itu mencakup penanaman vegetasi ekosistem daratan, mangrove, serta penyediaan pakan untuk gajah serta badak," ucap dia.
Ia menambahkan bahwa pengkayaan jenis pakan dan reforestasi harus terus diperluas. Program ini tidak bisa berhenti dalam waktu singkat.
"Jika kebutuhan pakan dan ruang jelajah gajah terpenuhi di dalam hutan maka dorongan satwa untuk keluar menuju area aktivitas manusia dapat ditekan secara alami," ucap dia.
Kendati demikian, pemulihan ekosistem tidak mudah dilakukan. Program ini membutuhkan biaya besar. Prosesnya juga memerlukan waktu panjang dan pendampingan ilmiah.
Zaidi menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi konflik tidak bisa ditopang oleh satu pihak saja. Dukungan lintas sektor menjadi kunci utama.
Balai Taman Nasional Way Kambas mendorong skema pembiayaan berkelanjutan. Skema ini diharapkan melibatkan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah juga diajak terlibat.
Tidak hanya itu, dunia usaha, lembaga non-pemerintah, dan mitra pembangunan turut dibutuhkan.
Baca juga:
Menurutnya, konservasi tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi menjadi fondasi utama.
"Konservasi gajah dan mitigasi konflik adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi multi-pihak yang kuat serta pendekatan berbasis sains, kami optimis konflik gajah dapat ditekan dan keberlanjutan ekosistem Taman Nasional Way Kambas dapat terus terjaga," jelas dia.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan lama sudah tidak relevan. Mitigasi konflik saat ini harus dilakukan secara terpadu.
Sebab, strategi parsial tidak lagi efektif menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar.
Pendekatan terpadu mencakup penguatan infrastruktur fisik. Namun, langkah tersebut harus berjalan seiring dengan pemulihan habitat. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya