Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Prabowo Sebut TPA di Indonesia akan Over Kapasitas pada 2028

Kompas.com, 2 Februari 2026, 15:05 WIB
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa hampir seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia akan kelebihan kapasitas atau overcapacity dalam beberapa tahun ke depan. 

"Masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah, diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028 bahkan lebih cepat," ujar Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/2/2026).

Baca juga:

Presiden Prabowo sebut TPA di Indonesia bisa overcapacity

Buka peluang agar pemerintah daerah memanfaatkan PSEL

Ilustrasi TPA Blondo Kabupaten Semarang. Menurut Presiden Prabowo, TPA di Indonesia akan kelebihan kapasitas pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat. KOMPAS.com/Dian Ade Permana Ilustrasi TPA Blondo Kabupaten Semarang. Menurut Presiden Prabowo, TPA di Indonesia akan kelebihan kapasitas pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.

Guna mengatasi permasalahan sampah tersebut, pemerintah berencana membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy atau WtE) di berbagai kota mulai 2026.

Prabowo lantas mendorong agar proses peletakan batu pertama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) segera dilakukan dalam waktu dekat.

"Ini (PSEL) kami perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar, totalnya itu hampir 3,5 miliar dollar untuk 34 titik itu," kata dia.

Prabowo menambahkan, sampah tidak hanya terjadi di kota besar tetapi juga di tingkat kabupaten.

Maka dari itu, Prabowo membuka peluang agar pemerintah daerah saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan sampah melalui PSEL.

"Penyelesaian masalah sampah kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin," jelas Prabowo.

Baca juga:

Lingkungan yang kotor bisa rusak citra pariwisata

Puncak TPA Suwung Bali dilihat dari area mangrove di Serangan, Jumat (5/12/2025). Menurut Presiden Prabowo, TPA di Indonesia akan kelebihan kapasitas pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat. KOMPAS.com/Ni Nyoman Wira Puncak TPA Suwung Bali dilihat dari area mangrove di Serangan, Jumat (5/12/2025). Menurut Presiden Prabowo, TPA di Indonesia akan kelebihan kapasitas pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.

Pada kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan risiko terganggunya sektor pariwisata Indonesia akibat sampah. Ia menilai kondisi lingkungan yang kotor dapat merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata.

Prabowo menyinggung kondisi pantai di Bali yang dinilai kotor, bahkan mendapat kritik langsung dari pejabat mancanegara. Padahal pariwisata menjadi salah satu lapangan tulang punggung perekonomian.

"Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal kadang-kadang, tentara di mana pun dia tidak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, 'Your excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice (saya baru saja ke Bali. Bali sangat kotor dan tidak bagus)', saya terima itu sebagai koreksi," tutur Prabowo menirukan percakapan tersebut.

Oleh sebab itu, Prabowo meminta pemerintah daerah melibatkan siswa sekolah terlibat aktif dalam gerakan bersih-bersih lingkungan. Begitu pula pegawai kementerian/lembaga hingga TNI/Polri.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kesenjangan Waktu Jadi Alasan Perempuan Sulit Berkarier
Kesenjangan Waktu Jadi Alasan Perempuan Sulit Berkarier
Pemerintah
Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional: Konservasi atau Komodifikasi?
Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional: Konservasi atau Komodifikasi?
Pemerintah
Perubahan Iklim Paksa Petani Padi Pensiun Dini
Perubahan Iklim Paksa Petani Padi Pensiun Dini
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah Selama Masa Peralihan Musim
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Beberapa Wilayah Selama Masa Peralihan Musim
Pemerintah
Tak Cuma Soal Polusi, Ekonomi Sirkular Juga Bisa Ciptakan Lapangan Kerja
Tak Cuma Soal Polusi, Ekonomi Sirkular Juga Bisa Ciptakan Lapangan Kerja
Pemerintah
Pemerintah Perketat Pengawasan Penerima MBG hingga Limbah Makanan di Sekolah
Pemerintah Perketat Pengawasan Penerima MBG hingga Limbah Makanan di Sekolah
Pemerintah
Harga BBM Melonjak, Pemerintah Australia Didesak Gunakan Bus Listrik
Harga BBM Melonjak, Pemerintah Australia Didesak Gunakan Bus Listrik
Pemerintah
Pupuk Indonesia Jajaki Pembangunan Pabrik Metanol
Pupuk Indonesia Jajaki Pembangunan Pabrik Metanol
Pemerintah
BRIN Kembangkan Teknologi Pembersih Air Tercemar Limbah Logam Berat
BRIN Kembangkan Teknologi Pembersih Air Tercemar Limbah Logam Berat
Pemerintah
Implementasikan Program Keberlanjutan, FIF Group Resmikan DSA Ketiga
Implementasikan Program Keberlanjutan, FIF Group Resmikan DSA Ketiga
Swasta
DLH DKI Tutup Permanen TPS Liar di Sejumlah Titik
DLH DKI Tutup Permanen TPS Liar di Sejumlah Titik
Pemerintah
Spons Cuci Melepaskan Jutaan Partikel Mikroplastik ke Saluran Air
Spons Cuci Melepaskan Jutaan Partikel Mikroplastik ke Saluran Air
Pemerintah
Nestlé dan ILO Luncurkan Proyek Perlindungan Pekerja di Rantai Pasok Kopi
Nestlé dan ILO Luncurkan Proyek Perlindungan Pekerja di Rantai Pasok Kopi
Swasta
ASEAN Sepakat Lakukan Percepatan Pengendalian Spesies Invasif lewat AIM-ASEAN
ASEAN Sepakat Lakukan Percepatan Pengendalian Spesies Invasif lewat AIM-ASEAN
Pemerintah
Potensi Bioetanol Limbah  Sawit Capai 1,2 Juta Kiloliter Per tahun, Bisa untuk Bensin dan Bioavtur
Potensi Bioetanol Limbah Sawit Capai 1,2 Juta Kiloliter Per tahun, Bisa untuk Bensin dan Bioavtur
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau