Hashim Djojohadikusumo Sebut Tambang Ilegal di Indonesia Dibekingi Orang Kuat
KOMPAS.com - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, operasional tambang ilegal di Indonesia banyak dilindungi atau dibekingi orang-orang kuat. Hal ini disampaikan saat membahas soal tambang yang menjamur di dalam hutan lindung hingga taman nasional.
"Ini (tambang) masing-masing dibekingi. Dibekingi siapa? Ternyata dibekingi orang-orang kuat, bisa mengerti ya, bisa paham di Indonesia siapa yang kuat ya," ujar Hashim dalam ESG Sustainability 2026 yang ditayangkan daring, Selasa (3/2/2026).
Baca juga:
- 26 Juta Hektar Hutan Indonesia Terancam Deforestasi Legal
- BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya
Operasional tambang ilegal di Indonesia dibekingi orang kuat
Contoh kasus disebut terjadi di Raja Ampat
Hashim Djojohadikusumo menyatakan banyak tambang ilegal di Indonesia yang dilindungi atau dibekingi orang kuat.
Hashim lantas mencontohkan kasus tambang ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang izinnya dicabut pemerintah karena merusak ekosistem kawasan tersebut.
Ia mencatat, setidaknya ada lebih dsri 200 perusahaan liar yang tak terdaftar, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bahkan sebagiannya tidak memiliki rekening bank di Indonesia.
"Rekening bank mereka ada di Singapura dan Hongkong ya jadi ambil duitnya lari ke luar, mereka tidak bayar pajak. Saya dengar sampai ada yang sampai 15 tahun tidak bayar pajak, tidak bayar retribusi, tidak bayar galian C, tidak bayar macam-macam," terang Hashim.
Dalam kesempatan itu, Hashim juga menyinggung persoalan alih fungsi hutan ilegal yang terjadi selama bertahun-tahun.
Ia menuturkan, saat Presiden Prabowo Subianto dilantik, ditemukan empat juta hektar hutan lindung dan taman nasional yang ditebang secara liar lalu ditanami kelapa sawit.
"Waktu itu Pak Presiden mengambil keputusan untuk menindak berdasarkan rekomendasi dari Jaksa Agung, Kapolri, dan lain-lain. Dan waktu itu tindak tegas, saya dengar sampai akhir Desember kemarin, seluruhnya empat juta hektar sudah dikuasai negara," jelas Hashim.
Dampaknya, lanjut dia, hutan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati. Di samping itu, masifnya eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan memicu bencana besar.
Di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, misalnya, operasional sejumlah perusahaan terbukti memicu banjir bandang serta longsor pada November 2025 lalu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 1.204 jiwa meninggal dunia, korban hilang sebanyak 140 jiwa, dan 105.842 jiwa masih mengungsi per Selasa kemarin.
"Jadi ini ada konsekuensi pidana ya bagi pelaku-pelakunya karena ada rakyat yang yang meninggal. Berarti menewaskan kan, ini dia bisa dianggap kalau di Amerika mungkin second degree murder (pembunuhan tingkat dua) atau third degree," ucap Hashim.
Baca juga:
- Pemodal Tambang Ilegal Bukit Soeharto di IKN Terancam 10 Tahun Penjara
- Tambang Energi Terbarukan Picu Deforestasi Global, Indonesia Terdampak
Presiden Prabowo cabut izin 28 perusahaan
Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan yang disinyalir memicu banjir Sumatera.
Hashim mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen pada penegakan hukum lingkungan, tapi tetap memberi kesempatan ruang bagi perusahaan yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keberatan.
“Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,” ucap dia.
Menurutnya, pemerintah membedakan antara kegiatan yang benar-benar ilegal dan kegiatan yang memiliki izin sehingga penanganan tidak dapat disamakan meskipun sama-sama menimbulkan dampak lingkungan.
Hashim menyampaikan, perusahaan yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah, asosiasi usaha, atau mekanisme yang disiapkan negara untuk menilai kembali kasus secara objektif.
Sejauh ini, terdapat empat perusahaan yang pemiliknya telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah karena menilai perusahaan mereka sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin.
“Kalau memang ada kesalahan prosedur atau fakta di lapangan, itu bisa diperbaiki,” ucap Hashim.
Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum lingkungan, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data dan proses yang akurat.
Baca juga:
- Pemerintah Buka Ruang Keberatan bagi 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut
- Prabowo Cabut 28 Izin Perusahaan Imbas Banjir Sumatera, Ini Daftarnya
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
