Pesut Mahakam Terancam Punah dan Tinggal 66 Ekor, KLH Siapkan Langkah Darurat

KOMPAS.com - Pesut mahakam (Orcaella brevirostris) terancam punah. Maka dari itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan langkah darurat untuk menyelamatkan satwa air tawar ini.

"Pemerintah harus bergerak serius. Kondisi pesut kita sangat memprihatinkan karena populasinya kini hanya tinggal sekitar 66 ekor saja," kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani saat peninjauan di Kalimantan Timur, dilansir dari Antara, Senin (9/2/2026).

Baca juga:

• Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam
• 2 Ekor Pesut Mahakam Mati Diduga karena Lonjakan Aktivitas Tongkang Batu Bara

Pesut mahakam merupakan mamalia air tawar endemik Sungai Mahakam. Satwa ini hanya hidup di perairan tertentu di Kalimantan Timur.

Pesut mahakam terancam punah

Satwa yang dikenal sebagai Irrawaddy Dolphin terakhir kali dievaluasi oleh International Union for Consevation of Nature (IUCN) tahun 2017. Populasinya menurun dan statusnya endangered (terancam punah).

Berdasarkan data pemantauan terbaru hingga awal Februari 2026, jumlah pesut yang tersisa di habitat alaminya diperkirakan hanya 66 ekor.

Angka ini menunjukkan penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Situasi ini menempatkan Pesut mahakam dalam fase sangat kritis.

Adapun peninjauan lapangan tersebut dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI). Kolaborasi ini dinilai penting karena ancaman terhadap pesut bersifat kompleks.

Baca juga:

• Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Menteri LH Sesalkan Penyelamatan Dipelopori Asing
• Dari Pesut ke Badak, Bappenas Tekankan Nilai Ekonomi Biodiversitas

Kerusakan habitat dan aktivitas manusia

Dok. RASI (Danielle Kreb) KLH siapkan langkah darurat untuk menyelamatkan Pesut Mahakam yang kini hanya tersisa 66 ekor di Sungai Mahakam.

Rasio menuturkan, penurunan populasi pesut mahakam disebabkan oleh kerusakan habitat yang terus terjadi. Aktivitas manusia dan industri saling tumpang tindih di sepanjang Sungai Mahakam.

Salah satu ancaman utama berasal dari alih fungsi lahan dan pembukaan kawasan di wilayah hulu. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas air sungai.

Selain itu, aktivitas pertambangan batu bara juga memperburuk kondisi habitat pesut. Limbah dan sedimentasi dinilai memengaruhi ekosistem perairan.

Ancaman lainnya datang dari padatnya lalu lintas transportasi sungai. Ponton batu bara yang melintas di Sungai Mahakam diduga mengganggu navigasi pesut.

Aktivitas ini juga berpotensi merusak habitat kritis yang dibutuhkan pesut untuk hidup dan berkembang biak.

"Kita harus mengantisipasi berbagai ancaman ini secara komprehensif, baik yang bersumber dari kegiatan korporasi maupun aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Sungai Mahakam," ucap Rasio.

Baca juga:

• Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
• Satwa Liar Terjepit Deforestasi, Perburuan, dan Perdagangan Ilegal

Sebagai bagian dari langkah konkret, KLH resmi menetapkan dua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam.

Penetapan ini bertujuan memperkuat perlindungan pesut berbasis masyarakat. Warga diharapkan terlibat langsung dalam menjaga habitat dan mengawasi aktivitas di sungai.

KLH menilai pendekatan berbasis masyarakat sangat penting. Upaya ini dapat berjalan seiring dengan pengawasan pemerintah dan dukungan lembaga konservasi. 

Rasio juga menegaskan bahwa penyelamatan Pesut Mahakam tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. KLH akan bekerja sama dengan KKP, pemerintah daerah, serta otoritas transportasi sungai.

Tujuan utama kolaborasi ini adalah menjaga keseimbangan. Aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam tetap harus berjalan. Namun, ekosistem pesut tidak boleh dikorbankan.

"Kami akan mengambil langkah hukum yang tegas, namun di sisi lain tetap mendorong kerja sama agar kegiatan ekonomi tidak mengganggu habitat kritis pesut," kata Rasio.