Jelang Ramadhan, Listrik di Aceh Masih Padam dan Warga Harus Jalan Kaki demi Bantuan

KOMPAS.com - Korban banjir bandang dari Desa Atu Payung, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, harus berjalan kaki selama dua hari untuk mengambil bantuan dan belanja kebutuhan sehari-hari.

“Listrik masih padam, bahkan awal bencana itu beras 10 kg (kilogram) harganya sampai Rp 500.000. Bertani pun belum bisa dijual,” ujar seorang penyintas dari Desa Atu Payung lewat keterangan resmi dari Dompet Dhuafa, Rabu (18/2/2026).

Baca juga:

• Usai Banjir Sumatera, Banyak Warga yang Tinggal di Pengungsian dengan Fasilitas Terbatas
• Gajah Sumatera Mati Tanpa Kepala di Riau, Kemenhut Pastikan Pidanakan Pelaku

Selain itu, warga dari Desa Paya Kolak, Kecamatan Celala, dan Desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, juga menjadi penyintas banjir bandang pada November 2025 lalu.

Saat ini, aktivitas warga di desa-desa tersebut masih terbatas dan sangat terganggu listrik yang belum menyala.

Jelang Ramadhan, listrik masih mati di Aceh Tengah

Warga iuran untuk beli bahan bakar minyak

DOK. Humas Dompet Dhuafa Perjuangan tim Dompet Dhuafa dan Is Pusakata saat menerjang Sungai Kalaili demi mengantar amanah bantuan di Linge, Aceh Tengah, Selasa (20/1/2026).

Hingga Rabu (18/2/2026), listrik masih padam di Desa Atu Payung, Desa Serule, dan Desa Paya Kolak.

Warga dari ketiga desa tersebut harus iuran secara kolektif untuk membeli bahan bakar minyak, mengingat penerangan pada malam hari atau sekitar pukul 18.00 sampai 21.00 WIB, hanya mengandalkan genset.

Di tengah tersendatnya penjualan hasil tani, sejumlah warga mengaku harus mengirit stok bantuan yang diberikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

“Persiapan Ramadhan kami ya begini saja, tidak ada persiapan khusus karena kebutuhan sehari-hari pun masih menunggu bantuan,” tutur salah seorang penyintas di Desa Serule.

Saat ini, sudah hampir tiga bulan sejak bencana hidrometeorologi itu melanda wilayah Aceh. Masih terdapat kerusakan jalan akibat longsor di beberapa titik lintas Takengon hingga pedalaman Kecamatan Bintang.

Sepanjang pengamatan tim Dompet Dhuafa sejak Januari 2026, keterbatasan akses itu belum banyak berubah. Setelah hujan mengguyur, lumpur kembali membasahi, akses jalan terputus, dan masyarakat terisolasi lagi.

Sebagai langkah amanah, Dompet Dhuafa melalui tim Disaster Management Center (DMC) mendistribusikan bantuan kepada 300 kepala keluarga (KK) di tiga desa tersebut. 

Rinciannya, sebanyak 83 KK di Desa Atu Payung, 163 KK di Desa Seruleh, dan 64 KK di Desa Paya Kolak. Bantuan tersebut berupa kebutuhan dasar, seperti sembako, hygiene kit, dan school kit.

Baca juga:

• Nasib Karyawan Jadi Sorotan Usai Izin 28 Perusahaan di Sumatera Dicabut
• Prabowo Cabut 28 Izin Perusahaan Imbas Banjir Sumatera, Ini Daftarnya

Syah Antoni Warga Melewati Tali Melintasi Sungai Ayun, Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (28/1/2026)

Di sisi lain, bantuan dalam fase pemulihan juga masih terus berjalan. Dompet Dhuafa membuat pipanisasi sepanjang 2.000 meter di Desa Wihlah Setie, Kecamatan Bintang dan rumah sementara (rumtara) di Pidie Jaya juga Aceh Tamiang.

“Kondisi ini masih sangat rentan bagi penyintas meskipun mereka terdampak secara tidak langsung. Meskipun menjadi tantangan dalam perjalanan mendistribusikan bantuan, namun ini adalah upaya DMC Dompet Dhuafa dalam respons darurat dan membersamai para penyintas. Apalagi Ramadan sudah di depan mata,” ucap Kepala DMC Dompet Dhuafa, Shofa Qudus, yang mengawal langsung penyaluran bantuan ini.

Sebelumnya, hampir sebulan pasca bencana banjir bandang melanda, kondisi masyarakat di tengah dan pesisir timur Aceh masih memprihatikan.

Dari 16 daerah terdampak bencana, kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Meski masa tanggap darurat telah diperpanjang, kondisi di wilayah tersebut masih belum membaik.

Distribusi logistik untuk korban bencana banjir bandang di Aceh masih belum merata. Di wilayah perkotaan, distribusi bahan pokok memang sudah membaik, mengingat kedekatannya dengan jalan bebas nasional.

Namun, untuk wilayah yang jauh dari pusat kota dan terisolir, bantuan masih sangat minim. Bahkan, hingga saat ini, beberapa daerah di tengah Aceh hanya bisa diakses dengan jalan kaki.

Mayoritas pengungsi masih tinggal di tenda-tenda darurat yang dibangun secara swadaya.

Tenda-tenda darurat tersebut tidak layak untuk dihuni karena tidak ada sanitasi dan air bersih. Ini diperparah dengan fasilitas kesehatan di sana yang tidak memadai.

Baca juga:

• Gugatan KLH Soal Banjir Sumatera, Menteri LH Sebut Tak Boleh Diam Ketika Lingkungan Rusak
• KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Triliun Terkait Banjir Sumatera Utara

"Ini cukup memprihatikan, bagaimana mereka bisa bertahan dengan keterbatasan hampir satu bulan," ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Riswandi dalam webinar, Selasa (23/12/2025).

Fasilitas kesehatan untuk korban terdampak bencana banjir di Aceh masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan saja.

Ia lantas menyinggung wacana percepatan penanganan pasca-bencana jika masuk masa tanggap darurat.

"Sebagian besar masyarakat masih mempertanyakan, apakah benar-benar cepat dan tepat ya. Kalau kami lihat faktanya, memang distribusi tenda darurat yang layak dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) itu tidak sesuai kenyataan. Karena saya punya keluarga yang tinggal di Aceh Tengah. Itu masih banyak tenda-tenda darurat enggak layak pakai," tutur Riswandi.