Tantangan Proyek Waste to Energy di Indonesia, Sampah hingga Emisi

Sementara itu, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov menuturkan, fasilitas WtE berpotensi jadi beban baru bagi pemerintah, serta PT PLN.

Proyek WtE berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) yang dikeluarkan untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke konsumen.

Nantinya, proyek WtE juga berisiko menimbulkan permasalahan lain, yang justru disebabkan kurangnya pasokan sampah.

Di sisi lain, dalam kondisi eksisting, PLN saat ini disebut menghadapi situasi kelebihan pasokan (oversupply) listrik, yang mana produksi melebihi konsumsi.

Proyek WtE disebut berpotensi menambah permasalahan oversupply listrik yang belum terjawab oleh berbagai kebijakan pemerintah. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia yang masih rendah tidak akan mampu mengimbangi kecepatan suplai, terutama kalau proyek WtE sudah berjalan.

Baca juga:

• Bantargebang Direncanakan Jadi Lokasi Fasilitas Waste to Energy
• Implementasi Program Waste to Energy Harus Kedepankan Prinsip Sustainability

Rendahnya permintaan listrik erat kaitannya dengan menurunnya kontribusi sektor industri terhadap perekenomian atau deindustrialisasi yang saat ini dihadapi Indonesia. Khususnya, pada sektor industri manufaktur, yang semestinya berpotensi meningkatkan permintaan listrik.

"Meski benar mengurangi sampah, (proyek WtE) itu menjadi inefisiensi. Itu sudah tertangkap dari awal bahwa proyek ini (akan) rugi, bukan hanya bakar sampah, tapi juga 'bakar' uang," tutur Abra.

Pemerintah sudah siap dengan konsekuensi proyek WtE yang akan menyalurkan subsidi atas tambahan listrik baru tersebut.

Namun, menurut dia, untuk apa semua itu jika dari sisi pertumbuhan permintaan tidak mampu mengejar kecepatan peningkatan pasokan listrik.