Kualitas Udara di Jabodetabek Membaik hanya Kalau Hujan

KOMPAS.com - Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Edward Nixon Pakpahan mengaku gagal dalam memitigasi pencemaran udara di Indonesia. Menurut dia, kualitas udara membaik hanya kala hujan. 

"Secara pribadi, saya sebenarnya gagal. Saya berterus terang saja, saya datang itu (menghadiri forum diskusi ini) malu sebenarnya, tapi saya harus datang ya sebagai direktur gagal, karena kualitas udara Indonesia, apalagi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) itu hanya bagus kalau hujan," ujar Edward dalam diskusi Rencana Strategi Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah Pengendalian Krisis Pencemaran Udara yang disiarkan secara virtual, Jumat (13/3/2026).

Baca juga:

• Panas Ekstrem Bisa Batasi Aktivitas Manusia, Lansia Paling Terdampak
• Panas Ekstrem di Indonesia, Suhu Tertinggi Capai 37 Derajat

Hal tersebut tercermin dari pola kualitas udara di Jabodetabek yang tidak sehat dengan kadar polusi yang tinggi saat hujan tidak turun. Sebaliknya, kualitas udara di Jabodetabek akan semakin memburuk ketika memasuki musim kemarau.

Edward minta pemerintah daerah di Jabotabek berhenti menyalahkan faktor klimatologi sebagai alasan di balik kegagalan mengantisipasi sumber pencemaran udara di wilayahnya masing-masing.

"Semua teori, semua data itu sebenarnya enggak ada gunanya. Kolaborasi itu bisa dilakukan kalau memang kerja tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, itu omong kosong. Sia-sia mau kolaborasi tapi nggak mengerjakan apa yang harus dikerjakan," tutur Edward.

Keterbatasan KLH terkait kualitas udara di Jabodetabek

Susun peta masalah dan peta otoritas

FREEPIK/RAWPIXEL.COM Kualitas udara di Jabodetabek senantiasa tidak sehat, serta membaik hanya ketika hujan turun. KLH minta pemerintah daerah bergerak.

Edward menuturkan, KLH memiliki banyak keterbatasan dalam pencegahan sumber pencemaran udara di Jabodetabek. Sebagai pemilik otoritas tapak, pemerintah daerah di Jabodetabek semestinya aktif mencegah berbagai sumber pencemaran udara di wilayahnya masing-masing.

Langkah awal bisa dimulai dengan menyusun peta masalah dan peta otoritas. Peta masalah untuk mendefinisikan akar penyebab polusi udara dengan memisahkan gejala dari masalah dan berfokus pada upaya perbaikan.

Sementara itu, peta otoritas bertujuan menunjukkan status kepemilikan, yurisdiksi suatu wilayah, dan batas wewenang dalam pencegahan sumber pencemaran udara.

"Apakah (pemerintah daerah di Jabodetabek) sudah melakukan peta masalah dan peta otoritas? Jadi jangan cuma cerita saja. Saya pikir mungkin berlebihan, kami (di KLH), saya sebagai direktur, kadang-kadang melakukan melakukan patroli. Ke mana teman-teman pemda (pemerintah daerah)? Misalnya kawasan industri, 48 perusahaan kami masukin semua, kami hentikan 11-12 perusahaan," ucap dia. 

Baca juga:

• Indonesia Diprediksi Dilanda Gelombang Panas per April, Suhu di Atas Normal
• Polusi Roket Masuk Atmosfer Diukur Pertama Kali, Ada Lonjakan Lithium

Risiko pencemaran udara di Jabodetabek 2023 terulang lagi

SHUTTERSTOCK/HOLIDAY62 Kualitas udara di Jabodetabek senantiasa tidak sehat, serta membaik hanya ketika hujan turun. KLH minta pemerintah daerah bergerak.

Sebelumnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo memperingatkan risiko terulangnya krisis pencemaran udara di Jabodetabek pada 2023 lalu.

Saat itu, konsentrasi particulate matter atau partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer (PM2.5) sangat tinggi. Imbasnya, berpotensi memicu hujan asam dan berbagai risiko lain yang perlu diantisipasi.

"Setelah musim penghujan ini, sebentar lagi akan muncul musim kemarau yang mungkin saja kalau kita tidak mengendalikan lingkungan, akan terjadi lagi krisis seperti tahun 2023," ujar Yusharto dalam diskusi Rencana Strategi Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara yang disiarkan secara virtual, Jumat (13/3/2026).

Berbagai penelitian menunjukkan konsentrasi polutan, seperti PM1.0, PM2.5, dan O3 (ozon permukaan tanah), dalam beberapa tahun terakhir masih berada di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan.

Tingginya konsentrasi polutan-polutan itu berdampak serius terhadap produktivitas, perekonomian, serta kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Ada beban atau anggaran tambahan yang perlu dikeluarkan masyarakat dan pemerintah untuk membiayai kenaikan permintaan pelayanan kesehatan.

Karakteristik utama pencemaran udara bersifat lintas batas wilayah administrasi. Kontaminasi udara pada wilayah agromerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai risiko kesehatan lainnya.

Bahkan, diperkirakan ribuan kematian dini setiap tahun berkaitan dengan paparan polusi udara ambien atau terhirup sehari-hari.

Baca juga:

• Polusi Udara Bisa Ganggu Kesehatan Mental, Depresi hingga Cemas
• Jelang Kemarau, Kemendagri Peringatkan Risiko Terulangnya Krisis Polusi Udara 2023 di Jabodetabek