KOMPAS.com - Laporan terbaru menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat kemungkinan bakal turun hingga 15 persen pada tahun 2050 akibat lemahnya aksi pemerintah dalam menangani perubahan iklim.
Dalam kurun waktu yang sama, biaya untuk memperbaiki masalah akibat iklim diperkirakan bakal memakan seperlima (20 persen) anggaran kesejahteraan pemerintah.
Melansir Edie, Rabu (16/4/2026) pengeluaran tersebut membengkak karena pemerintah harus menangani bencana cuaca ekstrem, penurunan produktivitas akibat memburuknya kesehatan masyarakat, serta berkurangnya lapangan kerja yang layak.
Data ini berasal dari laporan terbaru Grantham Research Institute yang dipresentasikan kepada para pengambil kebijakan keuangan di pertemuan musim semi IMF di New York.
Prediksi laporan ini didasarkan pada perkiraan bahwa suhu bumi akan naik sebesar 2,5 derajat C pada tahun 2050.
Baca juga: Aksi Iklim Ambisius Bisa Selamatkan 1,32 Juta Jiwa pada 2040
Sebagai perbandingan, PBB memperkirakan kenaikan suhu bisa mencapai 2,8 derajat C pada tahun 2100. Dalam skenario yang diteliti ini, diasumsikan tidak ada peningkatan dana yang berarti untuk upaya perlindungan atau adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Grantham Research Institute sendiri mempelajari hampir 300 penelitian untuk menilai risiko ekonomi akibat iklim bagi berbagai negara mulai dari pendapatan per orang (PDB per kapita), produktivitas, kesenjangan sosial, kenaikan harga, hingga utang.
Hasilnya menyimpulkan bahwa pada tahun 2050, pendapatan rata-rata masyarakat dunia bisa jadi 15 persen lebih rendah dibandingkan jika kondisi iklim bumi tetap aman.
Negara miskin dan berkembang kemungkinan akan menderita kerugian yang lebih parah. Laporan tersebut menyatakan bahwa banyak dari negara ini yang pendapatannya sudah berkurang 4-12 persen, dan angka kerugian tersebut bisa menembus 20 persen pada tahun 2050.
Hal ini terjadi karena sebagian besar negara tersebut terkena dampak ganda yakni bencana cuaca ekstrem sekaligus perubahan jangka panjang seperti suhu panas yang menyengat, kekeringan, dan naiknya permukaan air laut.
Laporan ini memperingatkan bahwa temuan tersebut sebenarnya masih tergolong "ringan".
Pasalnya, penelitian tersebut dianggap belum mencakup semua dampak, karena belum memasukkan risiko besar seperti banjir, dampak penuh badai tropis, hingga efek domino dari berbagai bencana yang terjadi bersamaan.
Jadi, jika tidak ada upaya perlindungan yang lebih kuat, kerugian aslinya bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan.
Pendanaan untuk adaptasi iklim selama ini sangatlah kurang. Pada tahun 2023, negara-negara kaya hanya memberikan bantuan sebesar 26 miliar dolar AS (sekitar Rp445,6 triliun) kepada negara berkembang untuk menangani dampak iklim.
Selain itu, investasi dari pihak swasta di negara-negara tersebut hanya mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp85,7 triliun).
PBB menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang membutuhkan dana setidaknya 310 miliar dolar AS (sekitar Rp5.313 triliun) setiap tahunnya pada 2035 untuk menghadapi dampak iklim.
Kebutuhan ini bahkan bisa melonjak hingga 365 miliar dolar AS (sekitar Rp6.256 triliun) karena lemahnya upaya banyak negara dalam mengurangi polusi.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Meningkat, Ilmuwan Desak Sistem Peringatan Bencana yang Lebih Personal
Untuk mencapai angka tersebut, pendanaan dari pemerintah dunia harus naik setidaknya 12 kali lipat, sementara pendanaan dari sektor swasta juga perlu ditingkatkan hingga 10 kali lipat.
Laporan dari Grantham Research Institute menyatakan bahwa investasi dalam proyek adaptasi iklim sangat menguntungkan. Biasanya, manfaat yang didapat mencapai 4 kali lipat dari uang yang dikeluarkan.
"Keuntungan ekonomi dari upaya adaptasi biasanya lebih besar daripada sekadar keuntungan uang, karena banyak manfaatnya yang tidak bisa dihargai dengan harga pasar," tulis laporan tersebut.
Hal ini menunjukkan pentingnya campur tangan pemerintah dan kerja sama dengan pihak lain agar investasi untuk perlindungan iklim tidak terlalu rendah.
Laporan juga menegaskan pentingnya berinvestasi sekarang juga, bukan menunggu hingga tahun 2040 atau 2050.
"Investasi sejak dini akan memperkuat keuangan negara karena bisa mengurangi pengeluaran akibat bencana iklim, menjaga pendapatan pemerintah, serta membuat ekonomi lebih stabil. Hal ini juga membantu negara agar tidak perlu berutang banyak dan menjaga reputasi keuangan negara di mata dunia," tulis laporan itu lagi.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya