Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target PLTS 100 GW Dinilai Bikin RI Lebih Tahan Guncangan Krisis Energi

Kompas.com, 23 April 2026, 22:00 WIB
Add on Google
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) hingga 2029 mendatang. Policy Strategist Cerah, Naomi Devi Larasati menilai wacana tersebut bakal membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan krisis energi.

Sebagaimana diketahui, konflik geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.

“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global. Tak hanya itu, skala program ini membuka peluang industri nyata, yakni manufaktur panel surya domestik, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi hijau," ungkap Naomi dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: Lonjakan EBT Bikin Ekspor China Bertahan Saat Pasokan Energi Terguncang

Kendati demikian, pemerintah perlu merevisi kebijakan terutama Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 – 2034 yang masih mencantumkan target PLTS sebesar 17 GW. Naomi menambahkan, Bank Dunia yang selama ini mendukung pasar bergerak sendiri telah menyatakan perlunya kebijakan industri dari negara.

Selain itu, isu ketahanan dan keamanan, termasuk di sektor energi disebut harus menjadi salah satu tujuan kebijakan industri.

“Di konteks Indonesia, program PLTS 100 GW bisa menjadi instrumen kebijakan industri hijau Indonesia yang paling konkret,” ucap dia.

Kendati demikian, proyek PLTS berbasis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menghadapi tantangan struktural dalam pembiayaan akibat akses pembiayaan energi terbarukan di desa yang masih sangat terbatas.

Naomi turut menyoroti potensi risiko tata kelola wacana pembangunan 80,000 PLTS di tingkat desa.

Baca juga: PLTS hingga EV Diprediksi Bakal Dongkrak Produksi Tembaga di Indonesia

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang Indonesia, Feiral Rizky Batubara, menyatakan diperlukan dukungan kebijakan dan perbaikan tata kelola dari pemerintah terkait bauran energi terbarukan.

Ia berpandangan, pemerintah perlu memperbaiki proses tender agar lebih transparan serta menyediakan insentif fiskal dan non fiskal. Lainnya, konsisten terhadap peraturan guna memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor.

“Untuk program ketahanan energi berkelanjutan, kita membutuhkan green fund agar semua aksi yang mendukung transisi energi dapat memperoleh kemudahan pendanaan," jelas Feiral.

Mekanismenya, lanjut dia, dapat berupa obligasi hijau (green bond), pengurangan pajak (tax deduction), atau penerapan pajak karbon (carbon tax). Selain itu, dukungan berupa R&D dan grant atau hibah. 

"Misalnya, universitas yang mengembangkan kendaraan listrik tidak akan bisa maju tanpa bantuan negara dalam riset dan pembiayaan,” papar Feiral.

Capaian Bauran EBT

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani mencatat capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 sebesar 15,63 GW. Angka ini naik 1,1 persen dari bauran EBT tahun 2024.

"Dalam periode 2021-2025 pasokan energi primer tumbuh 8,1 persen di mana EBT tumbuh tertinggi 15,48 persen yang menandai transisi energi terus meningkat.

Lonjakan bauran EBT terjadi didorong dengan pembangkit listrik tenaga hidro, bioenergi, panas bumi, dan surya. Dalam kesempatan itu, Sripeni menyampaikan bahwa pengembangan EBT membutuhkan penciptaan permintaan listrik yang memadai.

Misalnya, dengan bergeser dari bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi dan industri menjadi energi listrik. Transisi 10 persen kendaraan BBM ke kendaraan listrik dapat mendorong pengembangan energi terbarukan cukup signifikan.

Transisi ini menjadi pendorong Program PLTS 100 GW. Lainnya, investasi dari industri pusat data yang memang mencari sumber listrik hijau akan meningkatkan permintaan listrik bersih. 

“Langkah ini tidak hanya dapat membantu mengurangi konsumsi BBM, di mana sektor transportasi dan industri yang paling besar menyerapnya, tetapi juga membantu meningkatkan energi terbarukan dan merealisasikan Program PLTS 100 GW,” beber Sripeni.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau